Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
Politik    
Virus Corona
59 Negara Tolak WNI, Refly Harun: Kesalahan Jokowi, Bukan Anies
2020-09-12 13:48:48
 

Pakar Hukum Tata Negara Dr. Refly Harun, S.H., M.H., LL.M.(Foto: Istimewa)
 
JAKARTA, Berita HUKUM - Pakar Hukum Tata Negara Refly Harun menilai penolakan 59 negara terhadap WNI bukti dunia internasional tidak percaya penanganan COVID-19 di Indonesia.

Anehnya, kesalahan itu ditimpakan kepada Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang berencana memberlakukan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) total pada 14 September mendatang.

"Lucu saya mendengar pernyataan Ruhut Sitompul yang menuding Anies Baswedan penyebab WNI ditolak 59 negara. Sepertinya dia tidak paham tentang struktur pemerintahan, di mana kalau menyangkut negara, yang bertanggung jawab adalah presiden, bukan gubernur," tutur Refly dalam channel YouTube-nya yang diunggah, Sabtu (12/9).

Dia menegaskan, yang ditolak 59 negara adalah seluruh WNI. Bukan warga yang ber-KTP Jakarta. Warga yang ber-KTP Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat juga ditolak.

Mantan komisaris salah satu BUMN ini juga menyindir seringnya Ruhut melontarkan ide untuk memecat Anies sebagai gubernur. Namun, ketika orang bersuara ganti presiden, dituding makar. Dia mengingatkan, Anies Baswedan hanya bisa dipecat oleh rakyat melalui DPRD, bukan oleh Menteri Dalam Negeri.

"Mendagri itu bukan atasan gubernur. Gubernur itu kedudukannya sama seperti presiden, cuma beda levelnya. Gubernur di level daerah, presiden level nasional," terangnya.

"Saya heran juga, Ruhut ini senang sekali mendesak orang dipecat padahal dia sendiri mungkin juga dipecat. Saya kurang tahu dan enggak mau tahu juga," sambung Refly.

Dia melanjutkan, intinya penolakan 59 negara terhadap WNI menjadi koreksi besar bagi Presiden Jokowi.

Sejak awal Jokowi dan kabinetnya sudah melakukan empat kesalahan fatal dalan penanganan COVID-19. Pertama terlalu meremehkan virus COVID-19. Kedua, tidak fokus pada penanganan COVID-19. Ketiga, terlambat mengambil langkah memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Keempat, tidak kompak dalam koordinasi sehingga berantakan.

"Sejak awal sudah saya kritisi penanganan COVID-19 di Indonesia yang tidak serius. Presiden dan para menterinya terlalu meremehkan virus COVID-19. Bahkan kalau dilihat ke belakang, Anies Baswedanlah yang sejak awal fokus menghentikan penyebaran COVID-19 tetapi kebijakannya selalu dijegal pusat," tandasnya.

Lihat Youtube; PULUHAN NEGARA TOLAK WNI, RUHUT SITOMPUL: SALAH ANIES!! : Klik disini.(esy/jpnn/bh/sya)



 
   Berita Terkait > Virus Corona
 
  Perkembangan COVID-19 di Jakarta Per 18 September 2020
  Lebih Dari 3 Pegawai BPN Jaktim di Isolasi ke Wisma Atlet
  Lonjakan Kasus Covid-19 di Eropa 'Harus Jadi Peringatan Bagi Kita Semua', Kata WHO
  Kolaborasi Multipihak Mutlak Diperlukan dalam Penanganan Covid-19
  Polda Metro: 9.374 Pelanggar Terjaring Operasi Yustisi PSBB Ketat, Total Denda Capai Rp 88 Juta
 
ads1

  Berita Utama
Jansen Sitindaon: Dulu Jadi Jubir Sandiaga, Sekarang Jadi Lawan

Said Didu: Bu Menkeu, Dulu untuk Dampak Krisis Ditolak, Sekarang Jiwasraya 'Dirampok' Kok Malah Dikucurkan 20 T?

Hasil Olah TKP Kebakaran Gedung Kejaksaan Agung, Bareskrim Polri: Ada Unsur Pidana

Sekda DKI Jakarta Saefullah Tutup Usia

 

ads2

  Berita Terkini
 
PKS: Penghapusan Mata Pelajaran Sejarah Berbahaya dan Tidak Relevan

Ditlantas Polda Metro Adakan Baksos Hari Lantas Bhayangkara ke-65, Puluhan Ton Beras Dibagikan

NU Minta Pilkada Serentak 2020 Ditunda

Ribuan Warga Ketapang Mengamuk, TKA China jadi Bulan-bulanan, Dipukuli dan Kabur ke Hutan

Jansen Sitindaon: Dulu Jadi Jubir Sandiaga, Sekarang Jadi Lawan

ads3
 
PT. Zafa Mediatama Indonesia
Kantor Redaksi
Jl. Fatmawati Raya No 47D Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 21 7493148
+62 85100405359

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2