Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
Politik    
Pilpres
108 Jenderal Purnawirawan - Front Kedaulatan Bangsa: Inilah 8 Pesan Moral Wajib TNI- POLRI
2019-05-20 22:53:59
 

Tampak konferensi pers 108 Jenderal Purnawirawan TNI-Polri tergabung dalam Front Kedaulatan Bangsa menyatakan sikap terkait Pilpres 2019, Senin (20/5).(foto: Istimewa)
 
JAKARTA, Berita HUKUM - Sekumpulan purnawirawan TNI-Polri sebanyak 108 Jenderal purnawirawan TNI - Polri yang tergabung dalam Front Kedaulatan Bangsa menyatakan sikap terkait Pilpres 2019. Mereka melakukan Press Release karena mengaku perihatin dengan kondisi yang dialami bangsa Indonesia saat ini.

Ketua Acara Front Kedaulatan Bangsa, Jenderal TNI (Purn) Tyasno Sudarto mengatakan, saat ini bangsa dan negara sedang mengalami kondisi politik yang tidak stabil. Sebab, hak kedaulatan rakyat dalam kehidupan demokrasi dirampas.

Inilah 8 sikap moral wajib TNI dan POLRI yang dibacakan Jenderal TNI (Purn) Tyasno Sudarto di Hotel Grand Mahakam Blok M Jl. Mahakam No.8, Kel. Kramat Pela, Kec. Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Inilah 8 Pesan Moral Wajib TNI- POLRI sebagai berikut:

Pertama, saat ini bangsa dan negara kita sedang mengalami kondisi politik yang tidak stabil disebabkan hak kedaulatan rakyat dalam kehidupan demokrasi, dirampas bagaikan ibu peritwi yang sedang diperkosa. Dengan terjadinya kecurangan pemilu 2019 yang terstruktur sistematif dan masif ditambah dengan keadaan ekonomi sangat membebani rakyat yang dapat melumpuhkan sendi sendi kehidupan berbangsa dan bernegara.

"Dua, kami serukan kepada saudaraku sebangsa dan setanah air untuk bersama dalam semangat kebangkitan nasional untuk menyelamatkan kedaulatan negara dan masa depan bangsa Indonesia dari bahaya konflik suku, agama, golongan yang dapat memicu disintegrasi NKRI," kata Jendral TNI (purn) Tyasno Sudarto, saat membacakan sikap di Jakarta Selatan, Senin (20/5).

Ketiga, mereka mengajak para purnawirawan TNI-Polri tetap konsisten sebagai patriot bangsa yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta membela kejujuran, kebenaran, dan keadilan dalam kondisi damai maupun genting demi bangsa dan negara.

Keempat, harus selalu bersama dan berpihak kepada rakyat yang saat ini hak kedaulatannya sedang diselewengkan.

"Kelima, kami sebagai generasi pendahulu, berpesan kepada prajurit TNI-Polri yang saat ini, bahwa kita adalah anak kandung rakyat Indonesia yang selalu dituntut membela rakyat untuk memperjuangkan hak rakyat," tuturnya.

Keenam, inilah saatnya TNI menunjukkan kepada rakyat jati dirinya sebagai tentara rakyat dan polri sebagai pelayan, pelindung, pengayom, masyarakat

Ketuju, ingatlah pesan moral 8 wajib TNI-Polri untuk tidak sekali kali merugikan rakyat dan tidak sekali kali menakuti serta menyakiti hati rakyat

"Delapan secara khusus kami sampaikan kepada pihak-pihak tertentu, agar tidak memanfaatkan pemilu 2019 untuk keuntungan dan kepentingan diri sendiri dan kelompoknya. Karena rakyat Indonesia semakin cerdas dan mengetahui apa yang sesungguhnya sedang terjadi," tuturnya.

Karena ratyat sedang bergerak, untuk melaksanakan suatu perjuangannya mengembalikan kedualatan rakyat, "Oleh karena itu kami sebagai purnawirawan TNI- Polri tentu kami membantu dan bersama-sama dengan Rakyat yang bergerak untuk memperjuangkan Kedaulatan Rakyat," pungkas Jenderal TNI (Purn) Tyasno Sudarto.

Lihat Video YouTube Press Release Front Kedaulatan Bangsa: Klik disini. (dbs/aky/okz/bh/sya)



 

 
   Berita Terkait > Pilpres
 
  Kalau Ingin Menang Pemilu, Curanglah
  Said Didu: Butuh Semangat Kepahlawanan Menjadi Saksi Sidang PHPU di MK
  Kubu Jokowi Maruf Menghina Wibawa dan Martabat 9 Hakim MK dan Lakukan Pembangkangan pada Peradilan
  Paslon 01 Jokowi-Ma'ruf Bisa Didiskualifikasi, Eks Penasehat KPK Sebut Alasannya
  Di Sidang MK, Denny Indrayana Ungkap Sebab ILC TVOne Tak Tayang Lagi karena Ada Tekanan
 
ads

  Berita Utama
Said Didu: Butuh Semangat Kepahlawanan Menjadi Saksi Sidang PHPU di MK

Komisi IV Pertanyakan Informasi Impor Minyak Kayu Putih

Paslon 01 Jokowi-Ma'ruf Bisa Didiskualifikasi, Eks Penasehat KPK Sebut Alasannya

Utang Luar Negeri RI Bertambah Lagi Jadi Rp 5.528 T

 

  Berita Terkini
 
Muhammad Mursi Meninggal, Presiden Erdogan: Pemerintah Mesir Harus Diadili di Mahkamah Internasional

Tiga Calon Sekjen KPK Akan Jalani Wawancara

Bareskrim Polri Musnahkan Barang Bukti 137 Kg Sabu-Sabu

Mulai Menyadap WhatsApp

Rahmawati Husein, Wakili Asia Tenggara dalam Sidang Dewan Pengarah PBB

 
PT. Sisnet Mediatama
Kantor Redaksi & Marketing
Jl. Fatmawati Raya No 47D Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 21 7493148
+62 85100405359

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
|
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2