JAKARTA, Berita HUKUM - Saat memberikan sambutan dalam pengarahan kepada seluruh Wakil Menteri (Wamen) tentang Reformasi Birokrasi di Istana Wapres, Jakarta, Jumat (25/1), Wakil Presiden (Wapres) Boediono juga menyinggung masalah cara rekrutmen calon Pegawai Negeri Sipil (PNS) di kementerian atau lembaga negara (K/L).

Wapres mengajak para Wamen yang memimpin reformasi di kementerian masing-masing untuk memperbaiki cara-cara rekrutmen pegawai dengan objektif, dan tidak lagi diwarnai ruang atau celah-celah yang tidak baik.

“Jangan lagi ada titip menitip calon PNS. Semua pihak harus mengedepankan objektivitas untuk menghasilkan aparatur negara yang baik,” pesan Wapres.

Wapres mengingatkan, pasca moratorium penerimaan pegawai negeri sipil pemerintah akan melanjutkan kebijakan antara lain adalah zero growth policy, dimana perekrutan pegawai disesuaikan dengan kebutuhan, dan perekrutan dilakukan dalam sistem rekrutmen terbuka.

Tidak hanya dalam rekrutmen yang harus dilakukan secara terbuka dan objektif, menurut Wapres, dalam hal promosi jabatan juga harus dilakukan demikian. “Saya minta agar promosi jabatan juga dilakukan dengan cara objektif dan harus berani dimulai," ucap Wapres.

Promosi jabatan secara terbuka itu saat ini sudah diterapkan di beberapa kementerian. Wapres bahkan berharap agar rekrutmen untuk jabatan eselon I dan II di lingkup Kementerian PAN-RB dan Lembaga Administrasi Negara dipublikasikan secara umum di media massa.

Kultur Pegawai

Sementara itu Menteri PAN dan RB Azwar Abubakar menyampaikan pesan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang berulangkali menyatakan tidak puas dengan kinerja birokrasi.

Presiden memintanya untuk mengubah kultur pegawai negeri sipil dari zona nyaman (comfort zone) menjadi zona kompetitif (competitive zone).

Azwar Abubakar memaparkan langkah-langkah dari sembilan program percepatan reformasi birokrasi, yaitu: penataan struktur birokrasi, penataan jumlah dan distribusi pegawai negeri sipil, sistem seleksi dan promosi secara terbuka, profesionalisasi pegawai negeri sipil, pengembangan sistem elektronik pemerintah (e-gov), peningkatan pelayanan publik, peningkatan transparansi dan akuntabilitas aparatur, peningkatan kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan efisiensi penggunaan fasilitas, sarana dan prasarana kerja pegawai negeri sipil.

Sampai akhir tahun 2012, jumlah PNS tercatat 4.462.982 orang atau setara dengan 1,90 persen dari hampir 241 juta jiwa penduduk Indonesia. Jumlah ini masih ditambah dengan pegawai honorer yang menyebabkan postur birokrasi yang tambun.(an/st/es/skb/bhc/opn)