Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
White Crime    
Kasus TPAPD
Walikota Medan Gagal Ditahan Kejatisu
Friday 12 Apr 2013 13:25:58
 

Rahudman didampingi Dzulmi Eldin saat menghadiri sebuah acara.(Foto: BeritaHUKUM.com/and)
 
MEDAN, Berita HUKUM - Walikota Medan, Rahudman Harahap yang datang memenuhi panggilan Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejatisu) setelah berkas perkara dugaan korupsinya dinyatakan P21, tidak ditahan oleh tim penyidik Kejaksaan, Jum'at (12/4).

Kepala Kejatisu, Noor Rachmad mengatakan alasan tidak ditahannya Rahudman Harahap karena ia masih Walikota Medan aktif dan pihak pengacara serta keluarganya telah memberikan sejumlah uang jaminan.

"Ya nanti kan gini saya ditanya lagi sama teman-teman wartawan kenapa dia tidak ditahan, loh saya bilang dia inikan Walikota aktif, ada yang jamin perorangannya ya, diapun udah berikan uang jaminannya," ujar Noor Rachmad.

Namun Noor Rachmad tidak mau memberitahukan berapa jumlah uang yang diserahkan oleh pihak Rahudman. Kedatangan Walikota Medan, Rahudman ke Kejati Sumut pada pagi hari sekitar pukul 08:00 Wib dan keluar sekitar pukul 09:00 Wib tanpa diketahui wartawan karena lewat pintu belakang.

Rahudman Harahap tersandung kasus dugaan korupsi Tunjangan Pendapatan Aparatur Pemerintah Desa (TPPAD) senilai Rp. 1,5 Miliar saat ia menjabat sebagai Sekda Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2005.(bhc/and)



 
   Berita Terkait > Kasus TPAPD
 
  MA Vonis Mantan Walikota Medan Rahudman Harahap 5 Tahun Penjara
  Jaksa Agung Perintahkan JPU Ajukan Kasasi Atas Putusan Bebas Walikota Medan
  Divonis Bebas, Pemerintah Diminta Kembalikan Jabatan Wali Kota Medan
  Rahudman Dituntut 4 Tahun Penjara
  Kesaksian Amrin Tambunan Sudutkan Rahudman di Persidangan
 
ads1

  Berita Utama
Pemerintah Resmi Tutup dan Cabut Izin Tambang Emas Milik PT Kristalin Eka Lestari Seluas 275 Hektar di Papua

KPK Tangkap Sestama BNPB dan 13 Pejabat termasuk Pihak Swasta

BAM DPR Terima Aduan Warga Kebon Sirih Soal Tukar Guling Masjid Al Hurriyah dan Soroti Lokasi Pengganti di Pasar Minggu

Pasal 18 PKPU Nomor 19/2023 Diduga "Selundupan" Syarat Pendidikan, Pemohon MK: Gibran Didiskualifikasi

 

ads2

  Berita Terkini
 
• Pemerintah Resmi Tutup dan Cabut Izin Tambang Emas Milik PT Kristalin Eka Lestari Seluas 275 Hektar di Papua

• KPK Tangkap Sestama BNPB dan 13 Pejabat termasuk Pihak Swasta

• BAM DPR Terima Aduan Warga Kebon Sirih Soal Tukar Guling Masjid Al Hurriyah dan Soroti Lokasi Pengganti di Pasar Minggu

• Pergantian Kapolri, Suyudi Ario Seto Resmi Pimpin Korps Bhayangkara Gantikan Listyo Sigit Prabowo

• Pasal 18 PKPU Nomor 19/2023 Diduga "Selundupan" Syarat Pendidikan, Pemohon MK: Gibran Didiskualifikasi

ads3
 
PT. Zafa Mediatama Indonesia
Kantor Redaksi
Jl. Fatmawati Raya No 47D Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 21 7493148
+62 85100405359

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2