GORONTALO, Berita HUKUM - Memasuki tahun 2013 ini, gesekan antara Gubernur Gorontalo dan Walikota Gorontalo seperti tiada ujungnya. Walikota Gorontalo, H Adhan Dambea pada acara pertemuan dengan imam-imam mesjid Hotel Maqna Kota Gorontalo, Rabu (2/1) kembali membeberkan ketidak harmonisannya dengan Gubernur Gorontalo, Drs Rusli habibie MAP, mulai dari penolakannya terhadap program pendidikan gratis yang diluncurkan pada awal tahun 2012 silam sampai ke upaya hukum yang ditempuh terkait dugaan sejumlah kasus korupsi.

"Soal SPPD fiktif, luar biasa demo yang kemarin yang dilakukan terhadap saya, Gubernur lapor Kemendagri bahwa kota gorontalo penuh dengan korupsi, sampai 7 tim datang pada bulan maret. Ada 14 persoalan yang diperiksa, termasuk soal tanah eks Rumas Sakit Aloei Saboe. Saya katakan bahwa ini sudah diperiksa KPK," papar Adhan.

Selain itu kata Adhan, dirinya juga dilaporkan ke Mabes Polri terkait perlindungan pedagang bensin eceran yang dianggap ilegal, menurutnya, pedagang bensin di kota Gorontalo jangan di bongkar-bongkar. "Saya menilai ini persoalan kecil, kenapa tidak koruptor-koruptor itu yang dibongkar," ujarnya. Sampai dengan akhir tahun kemarin kata Adhan, soal Ijazah kembali diangkat, padahal lanjutnya, kasus ini sudah dua kali di SP3kan baik di Polres Kota Gorontalo dan Polda Gorontalo.

Menurutnya, banyaknya laporan di tahun 2012 tersebut karena menjelang Pemilukada Kota Gorontalo. Yang penting kata Adhan, ia sudah berusaha sebaik mungkin buat masyarakat. Baginya, siapapun yang menjadi Walikota nanti itu sudah ketetapan Allah SWT. "Gubernur lebih banyak urus polemik dari pada urus program," ujarnya.(bhc/shs)