JAKARTA, Berita HUKUM - Indonesia sepertinya menuju krisis ekonomi, untuk itu ada baiknya Jokowi jujur saja bila krisis ekonomi sudah di depan mata. Sinyal itu semakin jelas dengan menyusul institusi yang tergabung dalam komite stabilitas sistem Keuangan (KSSK), diragukan dapat mengatasi persoalan.

Menurut Arief Poyuono sebagai Wakil Ketua Umum DPP Gerindra bahwa, sinyal menuju krisis itu di antaranya ditandai oleh pernyataan Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kemenkeu Suahasil Nazara. "Presiden Jokowi bisa terlibat di dalam menentukan keputusan kondisi krisis ekonomi tanpa menunggu rekomendasi KSSK," ungkapnya.

"Artinya, tidak hanya berpatokan pada empat otoritas di bawah KSSK, Presiden Joko Widodo dapat menyatakan dan mengambil kebijakan bahwa Ekonomi Indonesia sudah pada tahapan krisis ekonomi akibat mis government management dalam mengelola anggaran pendapatan dan pengeluaran negara dibawah kepemimpinan Joko Widodo." tulis Arief Poyuono sebagaimana rilis pers yang diterima redaksi di Jakarta, mengemukakan pandangannya pada, Sabtu (25/6).

Presiden dalam hal ini juga melibatkan keputusan politik yang harus dipertimbangkan dan bisa saja menetapkan keputusan yang berbeda dengan rekomendasi KSSK.

KSSK yang terdiri dari OJK, BI, Menkeu dan LPS, semestinya jujur bahwa ekonomi Indonesia masuk krisis. Hal ini ditandai dengan defisit APBN yang akhir harus memotong jumlah anggaran di APBN -P tahun 2016 diantaranya menghilangkan subsidi tarif dasar listrik bagi pelanggan 900 Watt ,melakukan obral SUN dan obligasi dengan bunga yang tinggi , terjadinya deflasi yang disebabkan oleh daya beli masyarakat yang menurun dan bukan oleh kinerja Ekonomi makro yang efisien , serta tingginya NPL perbankan Indonesia yang sudah di atas 5 persen sebenar.

Sebenar mengenai NPL perbankan Indonesia sudah banyak diberikan konsekuensinya oleh otoritas jasa keuangan dengan melanggar aturan PBI dimana banyaknya Kredit macet sebenar tidak boleh dilakukan lebih dari satu kali program restructuring tapi kenyataannya diperbolehkan dengan cara melakukan aprasial ulang terhadap aset yang dianggunkan dengan melakuka. peningkatan nilai Aset tersebut berdasarkan nilai kurs rupiah pada US dollar tanpa mengindahkan adanya penyusutan

"Krisis Ekonomi yang disebabkan juga oleh kinerja eksport yang menurun dibandingkan import serta Jatuhnya harga -harga komoditas eskport Indonesia seperti komoditas pertambangan dan pertanian dll serta tetap bertenggernya dolar AS selama setahun di kisaran angka Rp 13.000 rupiah juga jadi sinyal krisis ekonomi," jelasnya.

Hal itu juga diperkuat oleh pernyataan Menteri Perdagangan Thomas lembong yang sedang menunggu kejujuran Presiden Joko Widodo bahwa Indonesia menuju krisis ekonomi.

Serta kesiapan Kapolda Metro Jaya jika terjadi kerusuhan akibat Krisis Ekonomi di Indonesia .

"Mati- matian Obral obligasi negara selama bulan Juni untuk bisa membayar gaji dan THR pegawai pemerintah, polisi dan TNI."

"Karena itu sebaiknya Joko Widodo jujur saja dan segera lakukan kebijakan kebijakan Ekonomi maupun politik untuk bisa mengatasi ancaman Krisis Ekonomi Indonesia," pungkasnya.(rls/bh/sya)