JAKARTA, Berita HUKUM - Wahana Lingkungan Hidup tentang Agenda Lingkungan dalam Pertemuan KTT APEC 1-8 September 2013, memasuki hari ke enam pertemuan KTT APEC di Bali, telah melahirkan berbagai kesepakatan. Dari 20 butir gagasan yang diajukan Indonesia dalam Pertemuan Pejabat Senior APEC (Senior Official Meeting/SOM APEC), 1-2 Oktober lalu. Upaya peningkatan promosi produk yang selaras dengan lingkungan, pembangunan di pedesaan dan pengentasan kemiskinan, menjadi isu yang sangat menarik.

Pasalnya, Indonesia tidak berhasil memasukan proposal Sawit Berkelanjutan dalam KTT kali ini. Hal ini jadi "kejutan" tersendiri dalam seri persidangan di tingkat menteri pada putaran KTT APEC 2013, di Nusa Dua, Bali, 1-8 Oktober ini. Sebelumnya, Indonesia ingin memasukkan CPO ke dalam Environmental Goods (EG) List", namun karena tidak disetujui dan waktu yang tidak memungkinkan untuk bernegosiasi, maka Indonesia mengusulkan inisiatif baru guna memperjuangkan CPO. Inisiatif itu dituangkan dalam dokumen Promoting Products with Contribute to Sustainable and Inclusive Growth through Rural Developmnet and Poverty Alleviation. Proposal ini diyakini karena memiliki parameter yakni keberlanjutan, iklusivitas, pembangunan pedesaan, dan pembangunan pedesaan, serta pengentasan kemiskinan.

Irhash Ahmady, dari Eksekutif Walhi Nasional meyakini usaha Indonesia tersebut merupakan upaya menutupi persoalan konflik lahan yang terjadi beberapa tahun terakhir di sektor sawit. “ telah terjadi komodifikasi isu green yang luar biasa, agar perampasan dan eksploitasi SDA terus berlanjut,” imbuhnya.

Sawit sebagai unggulan Indonesia menjadi sorotan dalam beberapa tahun terakhir, karena banyaknya konflik dan perampasan tanah di berbagai daerah.

Ngototnya Indonesia mendorong sawit yang berkelanjutan karena lebih dari tiga perempat konsumsi bahan bakar nabati Uni Eropa akan dipenuhi oleh biodiesel, dimana 20 persen di antaranya diproyeksikan berasal dari minyak sawit yang diproduksi di Indonesia dan Malaysia.

Pada saat ini luas perkebunan kelapa sawit – baik yang telah berproduksi maupun land bank perusahaan adalah seluas 11 juta hektar (kira-kira dua kali luas negara Kroasia), dan di tahun 2020 alokasi untuk perkebunan kelapa sawit mencapai 28 juta hektar (atau sekitar tiga kali luas negara Portugal).

Komidifikasi atau pembajakan isu green juga berlanjut ditengah upaya komitmen pemerintah menurunkan emisi gas rumah kaca. Kebijakan Liberalisasi perdagangan dengan pengurangan tarif bea masuk sejalan dengan agenda MP3EI. Pada pembukaan KTT para CEO APEC 2013 ( APEC CEO Summit) SBY menyampaikan perlunya untuk meneruskan liberalisasi perdagangan di anggota Kerjasama Ekonomi Asia Pasifik (APEC), guna mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih baik di masa depan. “Apa yang sudah didapat rakyat Indonesia sejak tahun berdirinya APEC pada bulan Nopember 1989 di Canberra, Australia. Liberalisasi hari ini semakin memperkuat dominasi Investor asing untuk memonopoli perdagangan dan SDA di Indonesia,” terang Abet Nego Taringan Direktur Eksekutif Walhi Nasional.

Irhash menambahkan, SBY tidak melihat bahwa liberalisasi dan intervensi negara maju dalam berbagai pertemuan global hanya untuk memecahkan krisis yang sedang mereka alami. Sementara Indonesia dan negara berkembang lainnya hanya dijadikan sebagai solusi atas krisis yang mereka hadapi. Sumberdaya alam yang berlimpah, Buruh murah siap pakai serta pangsa pasar bagi produk mereka. itu sebuah keunggulan yang selalu ditawarkan negara. Apakah ini keunggulan kita? Saya kira Indonesia sudah masuk pada fase terjun bebas, bukan lagi auto pilot” tandas Irhash, yang juga Juru Bicara Indonesia Peoples Alliance/IPA.

Walhi bersama Aliansi Rakyat Indonesia/IPA terus berupaya mengkampanyekan bahwa, tidak ada keuntungan yang didapat rakyat/ Indonesia dalam perundingan APEC ini. keberadaan Indonesia sebagai Ketua sekaligus tuan rumah KTT APEC jelas tidak koheren dengan kebutuhan untuk memperkokoh struktur ekonomi domestik, yang sebenarnya telah menjadi “trend” yang praktis bersifat universal di era pasca krisis global ini.

Untuk itu Walhi bersama IPA Menolak segala bentuk skema kerjasama yang dihasilkan dalam pertemuan KTT APEC di Bali, karena tidak memberikan manfaat bagi rakyat Indonesia dan Bangun kerjasama perdagangan yang adil dan mengabdi kepada rakyat.(rls/wlh/bhc/sya)