JAKARTA, Berita HUKUM - Gangguan keamanan yang terus terjadi di Bumi Cendrawasih, Papua, berakar dari adanya kesenjangan ekonomi dan sosial. Karena itu, perlu pendekatan komprehensif dalam menyelesaikan masalah sosial khususnya gangguan keamanan yang sering terjadi di Papua.

Pernyataan tersebut disampaikan oleh Staf khusus Presiden bidang Otonomi Daerah Velix Wanggai menanggapi gugurnya 8 (delapan) prajurit TNI dalam tindakan penyerangan brutal yang dilakukan oleh kelompok bersenjata di Provinsi Papua, khususnya di Kabupaten Puncak Jaya dan Kabupaten Puncak terhadap anggota TNI yang sedang melaksanakan, pada Kamis (21/2) sekitar pukul 09:30 WIT.

Menurut Velix, kesenjangan dan perasaan ketidakadilan menjadi amunisi untuk upaya-upaya gangguan keamanan gangguan khususnya yang dilakukan oleh organisasi Papua merdeka (OPM) maupun kelompok bersenjata lainnya.

"Setting persoalan dari Papua yang mungkin kita lihat unik dan kompleks, karena kita melihat ada sentra wilayah yang selama ini terisolasi dan belum terlayani dalam konteks pembangunan, di daerah yang masih relatif tertinggal," kata Velix kepada wartawan di Pemalang, Jateng, Kamis (21/2) malam, di sela-sela mengikuti kunjungan kerja Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di Jawa Tengah.

Velix menegaskan, adanya jarak kualitas pelayanan kesehatan, pendidikan dan juga pemberdayaan ekonomi menjadi bibit dari persoalan yang selama ini selalu terjadi di Papua.

"Irisan dengan ketertinggalan itu menjadi amunisi munculnya sentra pergerakan perlawanan terhadap pemerintah sehingga ada alasan yang saling beririsan, kekecewan pembangunan, pelayanan birokrasi yang terbatas, pelayanan dasar pendidikan yang terbatas tentu ada irisan idologi yang masih melekat dan sentra perlawanan itu ternyata terkonsentrasi di wilayah terpencil khususnya Kabupaten Puncak Jaya," urai Velix Wanggai.

Langkah Pemerintah

Menurut Staf khusus Presiden bidang Otonomi Daerah itu, pemerintah telah mengetahui akar persoalan yang ada di Papua, dan telah melakukan sejumlah langkah untuk memastikan kesenjangan dan perasaan tidak adil tersebut terus menyusut.

"Pemerintah tidak tutup mata dengan kompleksitas permasalahan itu. Pemerintah 10 tahun terakhir mendekatkan rentang kendali birokrasi dengan membentuk kabupaten baru seperti Puncak Jaya, Kabupaten Puncak dan kabupaten lain yang dari semula Kabupaten Jaya Wijaya, sudah dipecah sebagai 10 kabupaten," ungkap Velix Wanggai sembari menyebutkan, bahwa pemekaran wilayah itu untuk mendekatkan rentang kendali pengelolaan wilayah sehingga pelayanan kepada masyarakat lebih optimal.

Hal lain yang dilakukan pemerintah, lanjut Velix, adalah pembangunan infrastruktur perhubungan seperti jalan dan bandar udara sehingga mobilitas semakin mudah.(wid/es/skb/bhc/rby)