Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
Politik    
Partai Demokrat
Ulil Abshar Abdallah Mengibaratkan, 'Darurat Mengganti Anas, Sama dengan Darurat Memakan Babi'
Friday 15 Feb 2013 17:47:46
 

Ulil Abshar Abdallah.(Foto: BeritaHUKUM.com/put)
 
JAKARTA, Berita HUKUM - Gonjang ganjing prahara Partai Demokrat memasuki babak baru, dimana sesaat menjelang Rapimnas Partai Demokrat di Hotel Sahid, Minggu (17/2), dalam surat undangan Rapimnas yang hanya ditandatangani oleh sekretaris Dewan Pembina Partai Demokrat Jero Wacik, dan Sekjen Demokrat Edhie Baskoro Yudhoyono, tampa tanda tangan Anas Urbaningrum.

Menanggapi hal ini, Ulil Abshar Abdallah; Ketua Pusat Pengembangan Partai Demokrat menyebutkan bahwa, "menonaktifkan mas Anas perlu agar dapat berkonsentrasi terhadap proses hukum yang sedang dihadapinya. Dan ini sesuai poin ke 6 instruksi Dewan Pembina kami Pak SBY," ujar Ulil, Jumat (15/2).

Ditambahkannya, perlu bagi kami memilih figur baru di Demokrat, dan bila nanti mas Anas terbukti bersih melalui proses hukum, maka tugas kita memperbaiki citra mas Anas.

"Dalam keadaan darurat anda dibolehkan makan babi, boleh kalau darurat. Bagi kami penting nahkoda baru di internal kami, dan kami bicarakan agar muncul satu keputusan membawa figur baru," kata Ulil Abshar Abdallah.

Alhamdulillah sekali yang kami pandang penting dalam partai memastikan secara simbolis, bahwa mereka semua pengurus meneken pakta integritas.

Dan di Demokrat itu hanya ada 1 kubu, yaitu kubu Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), dan semua pengurus sudah menekennya.

"Sudah Bai'at untuk loyal pada SBY, karena tidak mungkin berkhianat," tambahnya.

"Agar mengembalikan kepercayaan masyarakat pada Demokrat saat ini benar-benar telah berubah. Serta meminta seluruh DPD dan DPC kompak bersama-sama membangun kembali Partai yang kami cintai ini," pungkasnya.(bhc/put)



 
   Berita Terkait > Partai Demokrat
 
  Mahkamah Agung RI Kabulkan PK Moeldoko Soal DPP Partai Demokrat, Sudah Tergister
  Pernyataan SBY dan AHY Dipolisikan, Herman Khaeron: Si Pelapor Hanya Cari Panggung
  Wakil Ketua MPR, Syarief Hasan: Fakta Big Data, Pembangunan Era Pres SBY Lebih Baik Dibanding Era Pres Jokowi
  Alasan Partai Demokrat Kabupaten Klaten Desak Anggota DPRD HS Mundur
  Sambut Rakernas PKS, AHY: Temanya Sejalan dengan Semangat Partai Demokrat
 
ads1

  Berita Utama
Roy-Tifa Versus Jokowi: Masihkah Kekuasaan Mengendalikan Hukum?

Terbukti bersalah, Nadiem dijatuhkan vonis 10 tahun penjara

Klarifikasi Tuduhan PETI, Kuasa Hukum PT Harmoni Alam Manise Beberkan Fakta

Hotman Paris Protes dan Tuding Kalapas Cipinang Diskriminasi soal Penahanan Razman Arif Nasution

 

ads2

  Berita Terkini
 
Satelit Lampung-1 milik perusahaan China siap diluncurkan, apa manfaat dan risikonya?

Rakyat berhak jadi hakim kinerja Menteri Prabowo, Emrus: Jangan hindari kabinet bayangan

KAI Luncurkan Nusantara Explorer, Kereta Mewah yang Siap Ubah Wajah Pariwisata Indonesia

Purbaya curhat: Saya menteri paling tidak beruntung di dunia

KPK Petakan 3 Titik Rawan Korupsi APBD, Mitigasi Potensi Kebocoran Daerah Capai Rp2,37 Triliun

ads3
 
PT. Zafa Mediatama Indonesia
Kantor Redaksi
Jl. Fatmawati Raya No 47D Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 21 7493148
+62 85100405359

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2