SIDOARJO, Berita HUKUM - Pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) diharapkan dapat menjadi tulang punggung ekonomi nasional. Pasalnya, UMKM di Indonesia sudah terbukti mampu bertahan, dan bahkan menopang perekonomian nasional saat terjadi krisis di masa lalu.

Demikian mengemuka dalam kunjungan kerja Komisi XI DPR RI didampingi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Perbankan meninjau dua lokasi nasabah penerima Kredit Usaha Rakyat (KUR) di Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, baru-baru ini.

"Pelaku-pelaku usaha yang seperti ini kita harapkan dapat berkembang, sehingga pengangguran, kemiskinan dan kesenjangan kita atasi secara bersama. Pelaku UMKM ini merupakan tulang punggung sekaligus ujung tombak, untuk bisa mewujudkan percepatan daripada semakin menurunnya tingkat kemiskinan," ungkap Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Marwan Cik Asan saat memimpin kunjungan kerja tersebut.

Politisi Partai Demokrat ini memaparkan, untuk mendongkrak perekonomian negara setidaknya dibutuhkan wirausaha UMKM sebanyak 5 persen dari jumlah penduduk. Untuk mendorong pertumbuhan tersebut, menurutnya, pemerintah seyogyanya memfasilitasi pelaku UMKM, mulai dari kemudahan akses permodalan, perizinan hingga manajemen bisnis.

"Menurut saya, perbankan dan pemerintah bukan hanya memberikan bantuan usaha, tetapi bagaimana mendampingi mereka supaya tumbuh dan berkembang. Ini salah satu cara efektif jika kita ingin memperluas lapangan pekerjaaan," paparnya.

Di sisi lain, politisi dapil Lampung itu juga berharap, penurunan bunga KUR dari 9 persen menjadi 7 persen dapat memberikan efek berantai atau stimulus, terhadap pertumbuhan ekonomi masyarakat. Mengingat, masih banyak pelaku usaha mikro yang mengalami stagnasi.

Sementara itu, Anggota Komisi XI DPR RI Indah Kurnia menjelaskan saat ini paling tidak ada 60 juta wirausaha mikro yang stagnan di Jawa Timur, sehingga perlu keberpihakan pemerintah untuk menciptakan iklim usaha yang kondusif dan berkelanjutan. Menurutnya, perlu dipikirkan solusi bagaimana mendorong pelaku usaha tersebut agar bisa naik kelas.

"Keluhan ini hampir merata, ketidaksinkronan peraturan daerah dengan peraturan pusat menjadi PR kita bersama. Jangan sampai perda-perda bertabrakan dengan UU. Selain itu juga dibutuhkan pendampingan secara berkelanjutan, tidak setengah-setengah, agar mereka mampu memproduksi secara baik, seperti kesediaan bahan baku dan regulasi," jelas politisi PDI Perjuangan itu.

Indah menambahkan, OJK harus terus mengawal penerima dana KUR agar tepat sasaran. "Mari kita kawal bersama, sehingga pelaku usaha mikro ini bisa menjadi tulang punggung negara, terbukti ekonomi kerakyatan mampu bertahan saat kita mengalami krisis," tandas politisi dapil Jawa Timur I ini.(ann/sf/DPR/bh/sya)