JAKARTA, Berita HUKUM - Menangapi besaran Upah Minimum Provinsi DKI-Jakarta oleh Gubernur Jokowo, Serikat buruh KSPI melakukan pers conpers diKontras guna menyatakan sikap menolak UMP Rp 2,4 juta dan menuntut pengusutan kasus percobaan pembunuhan di kawasan Cikarang.

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal mengungkapkan,"buruh Jakarta dan buruh Indonesia menolak penetapan upah minimum Rp. 2,4 Juta. Menurutnya, Jokowi sudah memihak kepada pengusaha dan pro pada pasar bukan memihak pada buruh dan rakyat," ujar Said Iqbal Senin (4/11) di Kantor Kontras Jl Borobudur, Jakarta Pusat.

Selain itu, Pria asal Aceh ini menilai sikap Jokowi sangat bertolak belakang dari janji kampanye politik dan Platform PDI- Perjuangan, dimana mereka menyatakan pro terhadap sikap buruh, pro terhadap rakyat kecil dan kaum margins.

Dia kembali menegaskan bahwa keputusan Jokowi ini tidak irasional. Selama ini, tuntutan buruh mengenai kenaikan UMP Rp. 3,7 juta selalu dinilai irasional dan tidak mau kompromi. Padahal, angka KHL Rp. 2.767.320 sudah merupakan kompromi, karena sebenarnya KHL Rp. 2.767.320 dihitung masih berdasarkan 60 item KHL bukan 84 item KHL.

Selain itu, dia menilai keputusan Jokowi tidak negarawan dan tidak layak menjadi seorang negarawan. Sebab, keputusan Jokowi mengenai UMP ini akan berimbas pada wilayah Indonesia yang lain. Dimana, di Bekasi dan Jawa Timur sebelumnya sudah ada jaminan kenaikan upah dari Gubernur diatas 35% akan batal akibat keputusan UMP DKI sebesar Rp. 2,4 juta.

Seharusnya Jokowi mengikuti kebijakan yang dilakukan Presiden Brazil dimana, pada saat pertumbuhan ekonomi negara Brazil tinggi, daya beli buruh dan rakyat di Brazil dinaikan sampai 30%.

Hal senada juga disampaikan, Ketua Forum Buruh DKI Jakarta Muhamad Toha memastikan forum buruh DKI Jakarta akan terus berjuang menolak kenaikan UMP yang telah ditetapkan Jokowi. Menurutnya, tidak ada kata lain bagi buruh selain melakukan aksi sampai adanya perubahan.

Dia memastikan, aksi-aksi lanjutan buruh akan dilakukan dalam waktu dekat salah satunya hari Rabu, Kamis, Jumat minggu ini. Terkait dengan, kekerasan buruh dan pembunuhan berencana yang dilakukan Preman, Pemuda Pancasila, dan Ormas. Iqbal menegaskan, akan melaporkan kasus ini ke serikat buruh Internasional, karena masih ada 3 orang kritis di rawat di Rumah Sakit Hosana Medica, 2 diantaranya Rohmat harus diorpasi senilai Rp. 400 juta akibat pecah tulang kepala dan Ade Nurdin setiap 3 jam sekali muntah darah.

Dia memastikan, bila ada 1 saja anggota serikat buruh meninggal serikat buruh akan melawan total. Dia juga menduga ada pertemuan Muspida yang melibatkan Aspelindo dan Apindo terkait kekerasan yang menimpa buruh di Cikarang.

Kordinator Kontras Hariz Azhar memastikan, akan mendesak Mabes Polri menyelidiki otak peristiwa kekerasan dan pembunuhan berencana ini. Dia membenarkan, telah menemukan sejumlah fakta bahwa penyerang buruh difasilitasi, serta ada pertemuan Muspida, Aspelindo, dan Koramil Setu. Dia menuntut, Kapolres Kabupaten Bekasi Kombes Pol Isnaini segera dicopot dari jabatannya.(bhc/put)