JAKARTA, Berita HUKUM - Pengadilan Tinggi Jakarta menggelar sidang putusan banding terhadap terdakwa Korupsi Kasus Komoditas Timah, Harvey Moeis, pada Kamis (13/2). Putusan banding yang diajukan Jaksa Penuntut Umum (JPU) dibacakan oleh Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta, Teguh Harianto.

"Menjatuhkan pidana penjara kepada Harvey Moeis selama 20 tahun dan denda sebesar Rp 1 miliar subsider 8 bulan kurungan, menghukum uang pengganti Rp 420 miliar subsider 10 tahun penjara," sebut Hakim Teguh diakhir amar putusan banding.

Vonis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta tersebut lebih berat dari yang diterima Harvey Moeis pada sidang Pengadilan Tipikor di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Senin (23/12/2024). Yakni hakim Tipikor memvonis Harvey 6,5 tahun penjara, uang pengganti Rp 210 miliar subsider 2 tahun, dan denda Rp 1 miliar subsider 6 bulan.

Hakim Teguh berujar, perbuatan Harvey Moeis dalam tindak pidana korupsi pada tata niaga komoditas timah yang merugikan negara Rp 300 triliun sangat menyakiti hati rakyat, sementara masyarakat sedang mengalami kesulitan ekonomi.

"Perbuatan terdakwa (Harvey Moeis) sangatlah menyakiti hati rakyat, di saat ekonomi susah terdakwa melakukan tindak pidana korupsi," lugas Hakim Teguh membaca amar putusan.

Selain itu, Hakim Teguh juga menyebut perbuatan Harvey Moeis tidak mendukung upaya pemerintah dalam memberantas korupsi.

"Hal meringankan, tidak ada," cetus Hakim Teguh.

Diketahui, JPU mengajukan upaya banding atas putusan vonis Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat terhadap beberapa terdakwa Korupsi kasus komoditas timah, salah satunya terdakwa Harvey Moeis selaku perpanjangan tangan PT Refined Bangka Tin (RBT).

Tuntutan JPU dalam sidang Tipikor kepada terdakwa Harvey Moeis, yakni pidana 12 tahun penjara, denda sebesar Rp 1 miliar subsider satu tahun penjara, dan membayar uang pengganti sebesar Rp 210 miliar subsider 6 tahun penjara.

JPU menuntut Harvey dengan Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang Tipikor dan Pasal 3 Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) jo Pasal 55 ke-1 KUHP.(*/bh/amp)