JAKARTA, Berita HUKUM - Wakil Ketua Komisi XI DPR John E. Rizal mengatakan, pertumbuhan ekonomi Indonesia jauh dari target serta harapan pemerintah. Pasalnya, sejak tiga tahun terakhir perekonomian nasional mengalami perlambatan. Q4 tahun 2014 lalu 5.01 persen, namun pada Q1 tahun 2015 hanya 4.71 persen.

"Kita melihat kondisi ekonomi jauh dari harapan kalau mau sedih mungkin kita harus sedih pertumbuhan kita hanya 4.7 persen pada tingkat nasional untuk awal tahun 2015 ini,"ujarnya saat memimpin Kunjungan kerja spesifik ke Jawa Tengah ke BI, OJK dan pemerintah daerah Jateng, di Semarang, baru-baru ini.

Menurutnya, pada pertemuan dua atau tiga hari lalu dengan pemerintah mereka telah mengusulkan 5.8 persen untuk pertumbuhan ekonomi. Namun, paparnya usulan itu sangat optimis dan kurang rasional ditengah melambannya perekonomian Indonesia.

"Pada pertemuan dua atau 3 hari lalu bersama dengan Menteri Keuangan, Bapennas,BPS dan BI saya sampaikan juga usulan pemerintah 5.8 persen kurang rasional karena itu harus direvisi agar usulannya wajar,"jelasnya.

Dia menambahkan, nantinya jika usulan terlalu tinggi DPR juga akan kesulitan dalam meyakinkan publik karena itu perlu dipertimbangkan adanya revisi atau range pertumbuhan ekonomi mendatang. "harus rasional sehingga DPR dapat meyakinkan publik, dari yang diusulkan dari 5. 8 persen menjadi 5.7 persen dan maksimal bisa 5.3 persen bahkan dibawah lima persen nanti,"ungkapnya.

Menurutnya, publik mungkin bisa memaafkan melesetnya asumsi makro pertumbuhan ekonomi ini. karena itu, mari kita realistis mimpi mengejar pertumbuhan 7 persen dalam lima tahun tentunya akan sulit tercapai. "kalau sekarang pertumbuhan ekonomi hanya 5.2 persen, maka kedepan bisa mencapai 5.4 persen, jadi jika ingin mengejar 9 persen harus dapat rata-rata pertumbuhan ekonomi 7 persen,"jelasnya.

Usulan asumsi makro pertumbuhan ekonomi, lanjutnya, masih digodok bersama dengan pemerintah namun dari usulan resmi yaitu sekitar 5.8-6.2 persen usulan pemerintah, sementara Bank Indonesia lebih longgar usulannya sekitar 5.4-5.8 persen. "Jadi usulan pertumbuhan ekonomi harus agak longgar jika gainnya terlalu jauh membuat masyarakat semakin tidak yakin, dan nantinya kesepakatan pemerintah bersama BI, dan DPR tidak akan didengar langsung oleh masyarakat,"paparnya.(Sugeng/dpr/bh/sya)