JAKARTA (BeritaHUKUM.com) – Tidak ada perubahan luar biasa yang dilakukan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam melakukan perombakan kabinetnya. Pasalnya, masih ada menteri yang tidak menunjukkan kinerja bagus dan menjadi sorotan publik atas beberapa kasus, namun tetap dipertahankan dan tidak dicopot.

"Tidak ada yang luar biasa. Sebab, ada beberapa menteri yang pada bidang sebelumnya tidak menunjukkan kinerja yang bagus, tapi tetap dipertahankan. Ada juga beberapa menteri yang mendapat sorotan dari publik atas kasus-kasus yang terjadi saat ini, ternyata juga tetap dipertahankan," kata Wakil Ketua DPR Pramono Anung kepada wartawan di gedung DPR, Jakarta, Rabu (19/10).

Reshuffle kabinet kali ini, jelas dia, Presiden SBY memang terlihat mengutamakan keseimbangan politiknya. Politik akomodasi juga tetap dipertimbangkan SBY. Untuk itu, masyarakat tak perlu kaget ada beberapa menteri yang kinerjanya tidak maksimal atau yang terkena kasus-kasus dugaan korupsi, masih dipertahankan.

"Perombakan ini tidak ada yang istimewa. Publik pun sebagian besar tidak terlalu memberikan apresiasi atas langkah Presiden SBY itu. Perombakan kabinet benar-benar terlihat bahwa SBY lebih mengutamakan politik akomodasi dan menjaga keseimbangan parpol dalam koalisi. Hal ini yang masih jadi prioritas utama dari reshuffle tersebut," jelas politisi PDIP ini.

Sementara itu, Ketua Badan Pengurus Setara Institute Hendardi berpendapat serupa. Bahkan, ia meyakini bahwa SBY tidak memilih para menteri barunya dengan sungguh-sungguh untuk menopang kinerja pemerintahannya dan mengutamakan kepentingan rakyat. “Reshuffle ini hanya memprioritaskan segala kepentingan Presiden SBY dan partai yang diusungnya menjelang akhir dari masa pemerintahannya itu,” imbuhnya.

Hendardi menambahkan, reshuffle lebih fokus untuk kepentingan Presiden SBY menjelang turun pada 2014 nanti. Kebijakan tersebut juga bagian dari usahanya memantapkan pengaruh pada suksesi mendatang. “Sangat jelas misi Itu menjadi tujuan utama dalam reshuffle tersebut. Kabinet sekarang ini juga tidak memberikan rasa optimisme bagi perubahan dan peningkatan kesejahteraan rakyat,” jelas dia.(mic/rob/irw)