JAKARTA (BeritaHUKUM.com) – Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menginstruksikan kepada jajaran TNI untuk terus meningatkan profesionalisme dan keterpaduan antarmatra, sesuai dengan doktrin Tri Dharma Eka Karma.

"TNI harus menghadapi tantangan faktual, antara lain pengamanan Selat Malaka, penanganan terorisme dan separatisme, pelanggaran wilayah perbatasan hingga penanganan bencana alam," kata dia dalam amanatnya pada peringatan HUT ke-66 TNI di Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta, Rabu (5/10).

Selain Presiden SBY, acara ini juga dihadiri Ibu Negara Ani Yudhoyono dan Wapres Boediono serta Ibu Herawati Boediono. Presiden bertindak sebagai inspektur upcara peringatan yang bertemakan 'Dengan Keterpaduan dan Profesionalisme, TNI Bersama Komponen Bangsa Siap Menjaga dan Menegakan Kedaulatan serta Keutuhan NKRI' ini.

Hadir pula pimpinan lembaga tinggi negara, menteri-menteri KIB II, dan duta besar negara sahabat. Tak ketinggalan petinggi TNI, yakni Panglima TNI Laksamana Agus Suhartono, Kasad Jenderal TNI Pramono Edhie Wibowo, Kasal AL Laksamana TNI Soeparno, dan Kasau Marsekal TNI Imam Sufaat. Bertindak sebagai komandan upacara adalah Kolonel (Pnb) Sugiharti Prapto.

Dalam kesempatan ini, Presiden menyematkan tanda kehormatan kepada Kolonel (Czi) Satrio Medi Sampurno, Kapten (Kal) Iryanto, Serma (Mar) Edi Utomo atas pengabdian mereka melalui Keppres Nomor 13-16/tk/2011. Acara dimeriahkan dengan demonstrasi fly pass pesawat Sukhoi, tarian Papua, dan beladiri militer Yong Moodo. Kepala Negara menandatangani sampul hari pertama perangko seri TNI.

Selanjutnya, Kepala Negara juga merasa TNI perlu meningkatkan kerja sama dengan bangsa lain untuk mengatasi tantangan yang bersifat potensial, seperti pemanasan global, pencemaran lingkungan, penyakit pandemik, cyber crime hingga potensi agresi militer asing.

Kepada Panglima TNI Laksamana Agus Suhartono, Presiden menginstruksikan agar pengadaan alat utama sistem persenjataan (alutsista) yang semakin modern perlu disertai dengan pengembangan doktrin dan organisasi TNI. "Pada saat yang sama dituntut pula adanya kesiapan sumberdaya manusia yang selaras dengan perkembangan teknologi dan peperangan abad modern ke-21," Presiden SBY menegaskan.

Aksi Teroris
SBY juga menginstruksikan untuk meningkatkan koordinasi dan sinergi yang baik dengan jajaran Polri dan intelijen dalam ikut menanggulangi aksi terorisme dan gangguan keamanan dalam negeri. TNI bersinergi dengan Polri untuk menghadapi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat berupa kelompok teroris, benturan fisik antar masyarkat, maupun kelompok kecil separatis yang masih melaksanakan aksinya di Provinsi Papua. Lakukan langkah pencegahan dan penindakan yang efektif.

"Aksi teroris, benturan fisik di masyarakat dan gerakan bersenjata kaum separatis tentu harus kita cegah dan hentikan. Meskipun masalah keamanan dan ketertiban masyarakat menjadi tanggung jawab kepolisian negara, namun TNI harus ikut serta dalam mencegah timbulnya aksi terorisme yang membahayakan rakyat tidak berdosa serta gerakan separatis bersenjata yang mengancam kedaulatan negara," kata Presiden SBY.

Presiden ingin memastikan hukum berdiri tegak di negeri ini. Aparat keamanan dan penegak hukum harus bisa melindungi dan mengayomi rakyat. "Tidak boleh ada sekelompok orang atau sekelompok massa yang dibiarkan mengancam kedaulatan dan keselamatan negara," SBY menegaskan. "Tidak bleh pula membiarkan rakyat tidak berdosa menjadi korban ancaman terorisme," SBY menambahkan.

Aparat keamanan diminta melakukan langkah-langkah pencegahan dan penindakan yang efektif. "Pastikan agar tindakan teroris tidak mudah terjadi, pastikan pula agar aparat intelijen dapat melakukan deteksi dini sehingga aksi-aksi kelompok teroris dapat dicegah dan digagalkan. Negara tidak boleh kalah dan harus menang melawan terorisme," Kepala Negara menandaskan.

Presiden juga menyampaikan penghargaan yang tinggi kepada prajurit TNI yang telah dan sedang melaksanakan tugas menjaga kedaulatan negara, di perbatasan dan pulau-pulau terdepan, serta tugas misi perdamaian di berbagai belahan dunia.

Secara khusus, Presiden menyampaikan penghargaan atas sukses operasi militer dalam membebaskan kapal dan warga negara Indonesia yang disandera oleh perompak Somalia. "Termasuk kesiapan melakukan operasi lanjutan jika diperlukan, demi kehormatan dan nama baik negara kita. Kita semua berharap, ke depan TNI dapat terus meningkatkan pengabdianya dalam mengemban tugas pokok dan fungsinya sesuai dengan amanat konstitusi," Presiden SBY menambahkan.

Naikan Anggaran
Mengingat peran penting dan strategis TNI, pemerintah menaikkan anggaran untuk pertahanan sebesar 36 persen pada RAPBN 2012. Kenaikan ini untuk peremajaan dan modernisasi alat-alat utama sistem persenjataan (alutsista).

"Di tahun 2012 mendatang, dukungan anggaran untuk kepentingan pertahanan negara kita tingkatkan secara signifikan. Dalam RAPBN tahun 2012, anggaran pertahanan kita naikkan dari Rp 47,5 triliun pada 2011 menjadi Rp 64,4 triliun di tahun 2012, atau naik lebih dari 35 persen," kata Presiden.

Kenaikan anggaran tersbeut dibutuhkan untuk mewujudkan kekuatan pokok minimum. Tambahan anggaran difokuskan pada modernisasi alutsista serta peningkatan kesejahteraan prajurit dan PNS TNI beserta keluarganya. "Itulah bagian dari komitmen pemerintah untuk membangun TNI yang profesional, modern dan kapabel, serta makin meningkat kesejahteraannya," Presiden menambahkan.

Dengan dukungan anggaran yang makin besar itu, ujar Presiden SBY, agar ada peningkatan daya tempur dan kemampuan pertahanan TNI di ketiga angkatan. "Upaya modernisasi, pengembangan, penggantian serta pemeliharaan alutsista, sangat penting untuk mewujudkan postur TNI dengan kemampuan penangkalan yang tinggi, dan kemampuan melaksanakan tugas-tugas operasional yang efektif," SBY menambahkan.

Menurut Presiden, anggaran pertahanan negara akan terus diperbesar agar postur militer semakin kuat sehingga misi penegakan kedaulatan negara dan penjagaan keutuhan wilayah dapat dilaksanakan dengan berhasil.(pgi/wmr/irw)