Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
Nusantara    
BNPB
Sudah 3.760 Jiwa Warga Pulau Palue Mengungsi ke Pulau Flores
Monday 19 Aug 2013 10:28:02
 

Ilustrasi, Logo Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).(Foto: Ist)
 
FLORES, Berita HUKUM - Sejak erupsi Gunung Rokatenda pada Oktober 2012 hingga sekarang, sudah 3.760 warga Pulau Palue yang mengungsi ke luar menuju ke Pulau Flores. Masyarakat mengungsi secara bertahap.

Pada Oktober 2012, sebanyak 2.754 jiwa (782 KK) penduduk di Pulau Palue mengungsi ke daratan Pulau Flores, yaitu 375 KK (1.337 orang) di Kab Sikka dan 407 KK (1.417 orang) di kab Ende.

Sedangkan pengungsi pasca erupsi 10 Agustus 2013, pengungsi yang keluar dari Pulau Palue 1.006 jiwa (378 KK). Menurut rencana, pada Senin (19/8) sebagian warga di Pulau Palue akan bertolak menuju Sikka menggunakan kapal reguler. Saat ini masih terdapat sekitar 7.000 jiwa yang ada di Pulau Palue, dimana 1.322 jiwa tinggal di daerah berbahaya.

Masalah yang krusial saat ini adalah penyediaan lahan bagi pengungsi, baik pengungsi lama yang mengungsi sejak Oktober 2012 maupun pengungsi pada Agustus 2013. Lambatnya penyediaan lahan telah menyebabkan pembangunan rumah bagi pengungsi belum dapat diwujudkan.

Padahal BNPB telah menyerahkan bantuan Rp 13,1 milyar untuk pembangunan rumah dan relokasi bagi pengungsi lama, yaitu Rp 6,6 milyar untuk Pemda Ende dan Rp 6,5 milyar untuk Pemda Sikka pada 17 Juni 2013.

Bantuan diserahkan langsung oleh Kepala BNPB kepada Gubernur NTT yang disaksikan oleh Bupati Sikka dan Bupati Ende. Selanjutnya Gubernur NTT menyerahkan kepada kedua bupati tersebut.

Pemda harus segera mencairkan anggaran tersebut untuk membangun rumah bagi pengungsi. Gubernur dan Bupati selaku penanggung jawab penanggulangan bencana di daerahnya segera mengatasi masalah yang ada agar ada kepastian bagi pengungsi.

Belum ditandatangani struktur komando tanggap darurat bencana oleh Bupati Sikka juga menyebabkan penanganan bencana belum optimal. BNPB selalu mendampingi pemda kabupaten dan provinsi, baik perkuatan pendanaan, teknis, logistik dan administrasi.(bhc/rls/rat).



 
   Berita Terkait > BNPB
 
  Tak Capai Kesepakatan, Pembahasan RUU Penanggulangan Bencana Dihentikan
  HNW Minta Kepala BNPB, Perkuat Lembaga yang Dipimpinnya
  Presiden Jokowi Lantik Letjen TNI Ganip Warsito sebagai Kepala BNPB, Gantikan Doni Monardo
  Kepala BNPB: Lebih Baik Cerewet Daripada Korban COVID-19 Berderet-Deret
  Launching Hari Kesiapsiagaan Bencana, Siap Untuk Selamat
 
ads1

  Berita Utama
Jokowi Akhirnya Laporkan soal Tudingan Ijazah Palsu ke Polisi, 5 Inisial Terlapor Disebut

Polri Ungkap 72 Kasus Destructive Fishing, Selamatkan Kerugian Negara Rp 49 Miliar

3 Anggota Polri Ditembak Oknum TNI AD di Way Kanan Lampung, Menko Polkam Minta Pelaku Dihukum Berat

Tolak Tawaran Jadi Duta Polri, Band Sukatani Akui Lagu "Bayar Bayar Bayar" Diintimidasi

 

ads2

  Berita Terkini
 
Jokowi Akhirnya Laporkan soal Tudingan Ijazah Palsu ke Polisi, 5 Inisial Terlapor Disebut

Polri Ungkap 72 Kasus Destructive Fishing, Selamatkan Kerugian Negara Rp 49 Miliar

3 Anggota Polri Ditembak Oknum TNI AD di Way Kanan Lampung, Menko Polkam Minta Pelaku Dihukum Berat

BNNP Kaltim Gagalkan Peredaran 1,5 Kg Sabu di Samarinda dan Balikpapan

Kasus Korupsi PT BKS, Kejati Kaltim Sita Rp2,5 Milyar dari Tersangka SR

ads3
 
PT. Zafa Mediatama Indonesia
Kantor Redaksi
Jl. Fatmawati Raya No 47D Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 21 7493148
+62 85100405359

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2