JAKARTA, Berita HUKUM - Mengawali tahun 2018, pemerintah mengeluarkan kebijakan tidak populis dengan menghapus subsidi benih padi. Kebijakan ini dipastikan menekan para petani sekaligus menurunkan gairah menanam padi. Rp 1,3 triliun nilai subsidi per tahun rencananya akan dihapus pada 2018 ini.

Anggota Komisi VI DPR RI Bambang Haryo Soekartono menyampaikan hal tersebut dalam rilisnya, Selasa (2/1) lalu. "Rencana pemerintah menghapuskan subsidi benih padi untuk petani dikhawatirkan akan membuat gairah petani semakin menciut. Dampaknya, benih padi yang selama ini hanya Rp 2.500 per kg, akan menjadi Rp 11.000 per kg," paparnya.

Harga tersebut mungkin akan jauh lebih tinggi lagi saat memasuki musim tanam. Permintaan benih akan tinggi dan pasar bebas diberlakukan. Bambang mengkhawatirkan, saat benih padi unggulan menjadi mahal, petani pun malas bertani. Kondisi ini bisa menyusutkan area sawah dan pasokan beras pun akan merosot tajam. Jika area tanam padinya berkurang tentu pupuk subsidi juga tidak terserap maksimal.

Ditambahkan anggota F-Gerindra ini, saat benih padi unggulan bersertifikat menjadi mahal, mungkin saja para petani memilih benih sendiri yang kualitasnya tidak terjamin. Akhirnya, benih yang beredar di kalangan petani adalah yang berkualitas rendah dengan rendemen yang tidak maksimal. "Dicabutnya subsidi benih ini tak hanya menyurutkan semangat petani, PT. Pertani sendiri mengaku kecewa, apalagi saat ini mereka sedang menyiapkan varietas baru," ungkap Bambang.

Varietas itu adalah Impari 30, Impari 32, dan Impari 33 yang digadang-gadang mampu menggantikan varietas Ciherang yang selama ini sudah menjadi andalan petani. Varietas Impari disinyalir akan menghasilkan panen hingga 10 ton per hektar. Sedangkan Ciherang 8 ton per hektar area penanaman padi. Rasa dua varietas ini hampir sama. Hanya saja produktivitas Impari lebih unggul.

"Saya geram dengan kebijakan yang tidak berpihak kepada petani. Kita mengharapkan tidak hanya subsidi pupuk saja yg diberikan, melainkan subsidi benih juga harus diberikan sehingga bisa sinkron. Keduanya, pupuk dan benih sangat dibutuhkan petani. Pemerintah harusnya ada untuk petani, mengapa kini malah menekan petani. Kalau begini terus bukan swasembada pangan, tapi Indonesia justru semakin terpuruk," imbuh Bambang.(mh/sc/DPR/bh/sya)