JAKARTA, Berita HUKUM - Sekelompok pemuda yang tergabung dalam Komunitas Anak Desa Pangkajene dan Kepulauan (Pangkep), Sulawesi Selatan, mendorong Firli Bahuri untuk maju pada Pilpres 2024 mendatang.

Sosok Firli dianggap mewakili harapan dan perjuangan anak desa di mana bermodal kegigihan, keberanian, dan kejujuran sukses menjadikannya tokoh sentral pemberantas korupsi.

"Kami anak desa bangga dengan Pak Firli. Beliau idola kami, bukan anak pejabat, bukan dari keluarga kaya, dari desa terpencil tapi sukses pimpin KPK," kata Ketua Komunitas Anak Desa Pangkep Muhamad Ikhsan di Pangkajene, Sabtu (10/9).

Dia menyampaikan, nama Firli mulai dikenal luas masyarakat setempat kurang lebih setahun yang lalu. Saat itu, peristiwa ditangkapnya kepala daerah Sulawesi Selatan dalam kegiatan OTT KPK menghentak perhatian warga.

Awalnya, jelas Ikhsan, banyak yang kurang percaya dengan peristiwa tersebut lantaran sang kepala daerah dicitrakan bersih dan berprestasi.

Bahkan dirinya juga sempat mendengar adanya isu yang menuduh pimpinan KPK bermain politik dalam perkara dimaksud.

"Tapi kemudian itu tidak benar, ternyata korupsinya terbukti, dan sekarang banyak warga berterima kasih ke Pak Firli, beliau berani karena benar," tegasnya.

Sementara itu, perwakilan anggota komunitas Adi Khaairudin Nu'mang menilai Firli merupakan sosok yang tepat untuk memimpin Indonesia ke depan.

Hal itu karena korupsi masih menjadi masalah serius yang harus dibasmi mulai dari tingkat pusat hingga pemerintahan daerah.

"Kalau tidak ada korupsi kami yakin desa-desa pasti maju, pembangunan merata ke seluruh daerah," ungkapnya.

Menurut Nu'mang, saat ini ketimpangan pembangunan antar penduduk atau antar daerah begitu mencolok.

Dia lantas membandingkan kondisi pembangunan di daerahnya yang dinilai tertinggal dari daerah lain di Sulawesi Selatan.

"Tingkat kemiskinannya paling miskin, begitu juga pendidikan, pengangguran, infrastruktur juga masih tertinggal," ujarnya.

Dia meyakini kondisi demikian bisa teratasi jika korupsi di berbagai lini dan tingkatan dibasmi hingga akar.

"Ini bukan menuduh orang tertentu, tapi fakta bahwa menteri korupsi Bansos, ada juga kasus korupsi bantuan nelayan, proyek infarstruktur, dan macam-macam," jelasnya.

Nu'mang menambahkan, korupsi yang dilakukan sistematis, terstruktur, dan masif menjadikan pembangunan tidak sampai ke desa-desa.

Masyarakat desa disebut menjadi korban yang paling terdampak sehingga sulit bagi mereka memaksimalkan peluang serta potensi yang dimiliki.

"Pak Firli pasti paham derita anak desa, meskipun kami hidup serba terbatas, pendapatan pas-pasan, kami juga ingin maju, tapi ya tolonglah jangan ada korupsi," harapnya.(rls/bh/amp)