Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
Eksekutif    
Kementerian ESDM
Spartan Gandeng ILO
Monday 28 May 2012 02:39:51
 

Ilustrasi, Tambang (Foto: Ist)
 
JAKARTA (BeritaHUKUM.com) - Solidaritas Para Pekerja Tambang Nasional (Spartan) menggugat Permen ESDM Nomor 07 Tahun 2012 tentang Peningkatan Nilai Tambah Mineral Melalui Kegiatan Pengolahan dan Pemurnian Mineral.

Menurut Kuswandi, salah satu perwakilan dari Spartan disela-sela diskusi di Cikini, Minggu (27/05) menegaskan, sikap Spartan ingin menggugat lebih lanjut mengenai Pemen ESDM No.07/2012

Lebih lanjut Kuswandi juga mengatakan, bila Kementerian ESDM tidak memberikan penjelasan yang bermanfaat, mereka pun akan melanjutkan aksi unjuk rasa, yakni akan menuju gedung PBB.

Dalam aksinya nanti, Spartan, akan melibatkan International Labour Organization (ILO) untuk menjadi mediator dalam perselisihan tersebut. Selain itu, mereka juga akan melakukan aksi yang melibatkan pekerja tambang dari 200 perusahaan tambang yang dilakukan secara serentak tingkat nasional.

Spartan menolak Permen ESDM Nomor 07/tahun 2012, jika terjadi PHK massal akibat Permen ESDM 07/ tahun 2012, maka pemerintah harus membayar pesangon pekerja dan wajib menyediakan lapangan pekerjaan baru, serta nasionalisasi aset tambang mineral dan migas di seluruh Indonesia.

Sebagaimana diketahui bahwa munculnya Permen ESDM Nomor 07/tahun 2012, terus menimbulkan kontroversi, karena dianggap terlalu pro asing. Selain Spartan beberapa lemen pertambangan sebelumnya juga pernah mengajukan judical reviwe mengenai Permen ini. (dbs/bhc/rt)



 
   Berita Terkait > Kementerian ESDM
 
  Saksi Kasus Korupsi SHS: "saya tidak tau pak, dan itu bukan urusan saya tentang adanya kerugian negara"
  Mantan Dirjen Listrik Bungkam Saat Keluar Gedung KPK
  Pejabat Kementrian ESDM Jadi Tahanan KPK
  Spartan Gandeng ILO
  Menteri ESDM: Penghematan Energi Harus Dilakukan Besar-besaran
 
ads1

  Berita Utama
Akhirnya MK hapus pasal penghinaan terhadap pemerintah, Prabowo dan Gibran tak bisa laporkan warga

Kasus 'Kardus Durian' Belum Tuntas, KPK Diminta Periksa Muhaimin Iskandar

Roy-Tifa Versus Jokowi: Masihkah Kekuasaan Mengendalikan Hukum?

Terbukti bersalah, Nadiem dijatuhkan vonis 10 tahun penjara

 

ads2

  Berita Terkini
 
Akhirnya MK hapus pasal penghinaan terhadap pemerintah, Prabowo dan Gibran tak bisa laporkan warga

Kasus 'Kardus Durian' Belum Tuntas, KPK Diminta Periksa Muhaimin Iskandar

Kerusuhan pengibaran bendera bulan bintang di Hari Damai Aceh - "Masalah bendera seperti api dalam sekam"

Begini Sibuknya Polri Distribusikan Bantuan Logistik Kapolri untuk Korban Gempa di Flores

Bareskrim gerebek Five Star Denpasar, tangkap 53 orang, manajemen terlibat?

ads3
 
PT. Zafa Mediatama Indonesia
Kantor Redaksi
Jl. Fatmawati Raya No 47D Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 21 7493148
+62 85100405359

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2