JAKARTA, Berita HUKUM - Sekretaris Kabinet (Seskab) Dipo Alam menyelenggarakan ‘Coffee Morning Dalam Rangka Membahas Energy Subsidy Reform” di ruang rapat Sekretariat Kabinet, Jakarta, Jumat (5/4) pagi. Acara ini dihadiri sejumlah Staf Khusus Presiden di antaranya Prof. Firmanzah, PhD, Prof. Jusuf, dan Daniel Sparringa, anggota Komite Ekonomi Nasional (KEN) Prof. Raden Pardede, Direktur Niaga dan Pemasaran Pertamina Hanung Budya Yuktyanta, Kepala BPH Migas Andy Noorsaman Sommeng, Sekretaris SKK Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi, Gde Pradnyana, dan sejumlah pemimpin redaksi media massa nasional.

Seskab Dipo Alam menegaskan, masalah subsidi harga Bahan Bakar Minyak (BBM) memang bukan wewenangnya, karena hal ini sedang didiskusikan oleh Kementerian Perekonomian dan Kementerian ESDM dengan Kementerian Keuangan. “Yang kami lakukan hari ini adalah pencerahan bagi para staf kami karena acara semacam ini regular kami lakukan,” kata Seskab Dipo Alam.

Dalam kesempatan tersebut, Seskab Dipo Alam juga menyampaikan bahwa mengenai masalah pengendalian subsidi BBM, Pemerintah sedang mendiskusikan beberapa opsinya, “Yang penting seperti Presiden kemukakan adalah bahwa jika kenaikan harga secara bertahap sudah menjadi sebuah pilihan, itu merupakan pilihan yang sulit mengingat situasi politik ekonomi saat ini. Yang penting pilihan yang diambil berpihak dan tidak membebani masyarakat,” jelas Dipo Alam.

Menjawab pertanyaan wartawan, Sekretaris Kabinet menjelaskan bahwa upaya pemerintah memastikan BBM bersubsidi tepat penyalurannya saat ini sedang didiskusikan, seperti opsi smart card yang sempat diusulkan dan upaya-upaya lain.

“Adanya acara seperti ini sangat penting karena kita ingin bekerja sama dengan media untuk sosialisasinya (kenaikan harga BBM), bukan masalah kegaduhan atas kebijakan yang diambil, karena walaupun pilihan yang diambil adalah pilihan yang sulit, pada akhirnya ini untuk kepentingan rakyat kita juga,” kata Sekretaris Kabinet.

Pengamatan Implementasi

Sementara itu, Deputi Sekretaris Kabinet Bidang Perekonomian, Ratih Nurdiati yang ditugaskan untuk menyelenggarakan acara ini, menyampaikan bahwa kegiatan seperti ini sangat bermanfaat bagi Deputi Perekonomian dalam menjalankan fungsinya melakukan pengamatan implementasi atas kebijakan subsidi energi.

Dengan adanya acara ini, Deputi Perekonomian dapat melakukan pengumpulan data dan informasi dari stakeholder terkait secara langsung yang nantinya akan menjadi bahan pengambilan kebijakan untuk disampaikan oleh Sekretaris Kabinet kepada Presiden.

"Kita akan coba melakukan kegiatan-kegiatan seperti ini lagi dengan pokok pembahasan lain seperti penataan ruang dan ketersediaan lahan, penciptaan iklim investasi dan topik lain yang dianggap penting dan sesuai dengan perkembangan yang ada di masyarakat.” jelas Ratih Nurdiati.(am/ram/es/skb/bhc/mdb)