Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
Politik    
Presiden
Skenario Perpanjang Masa Jabatan Presiden dengan Alasan Darurat Covid, HNW: Inkonstitusional!
2021-06-25 06:23:54
 

Wakil Ketua MPR RI, Dr M Hidayat Nur Wahid, MA.(Foto: Istimewa)
 
JAKARTA, Berita HUKUM - Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI) Dr M Hidayat Nur Wahid, MA menyayangkan ketika pandemi Covid-19 makin mengkhawatirkan dengan varian baru yang banyak memakan korban, isu soal masa jabatan presiden bukan berhenti, tetapi malah melebar, kontroversial dan meresahkan. Wacana tersebut tidak kondusif untuk mengatasi bencana nasional non alam yakni Covid-19.

Teranyar adalah adanya skenario dengan alasan darurat covid-19 maka masa jabatan presiden diwacanakan untuk diperpanjang beberapa tahun sehingga Pemilu pun tidak diselenggarakan per lima tahun sekali, sebagaimana ketentuan UUD NRI 1945.

HNW menjelaskan bahwa kalau rujukannya UUD NRI 1945, maka wacana atau skenario menambah masa jabatan Presiden seperti itu juga tindakan yang inkonstitusional, karena bertentangan dengan konstitusi yang sudah mengatur dengan jelas masa jabatan Presiden fixed 5 tahun, dan dapat diperpanjang untuk satu kali masa jabatan saja, yaitu 5 tahun, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 UUD NRI 1945.

"Jadi, tidak ada ketentuan penambahan/perpanjangan tahun masa jabatan," kata HNW dalam siaran pers pada Senin (21/6).

Apalagi Pasal 22E ayat (1) dan ayat (2) UUD NRI 1945 juga tegas mengatur Pemilu diselenggarakan lima tahun sekali, termasuk Pemilihan Presiden, apapun kondisinya. Bahkan di era covid-19 ini pun, Pemerintah dan DPR sudah membahas dan menyepakati UU tentang Pemilu dan Pilpres yang tetap akan diselenggarakan 5 tahunan pada tahun 2024.

"Itu sesuai dengan ketentuan Konstitusi. Dengan demikian opsi penambahan tahun jabatan Presiden juga tidak sesuai konstitusi alias ilegal juga," ujarnya melalui siaran pers di Jakarta, Senin (21/6).

HNW menambahkan bahwa Pandemi covid-19 bukan alasan legal untuk melanggar konstitusi, atau untuk tidak melaksanakan ketentuan UUD. Covid -19 menjadi Pandemi, menyebar di hampir seluruh dunia, bukan hanya di Indonesia saja. Tetapi di negara mana pun juga, tetap saja Pemilu/Pilpres diselenggarakan sesuai jadwalnya seperti di AS, Selandia Baru, dan terakhir di Iran.

"Jadi, malah aneh kalau di Indonesia dijadikan pengecualian dan sungguh keterlaluan bila gagal tangani pandemi covid-19 malah dijadikan alat untuk memperpanjang atau memperluas kekuasaan," ujarnya.

"Jangan sampai kegagalan mengatasi covid-19 malah dijadikan alasan untuk menambah tahun menjabat sebagai Presiden. Juga jangan sampai gagal mengatasi Covid-19 malah diberi bonus perpanjangan masa jabatan sebagai Presiden padahal itu melanggar Konstitusi," ujar HNW.

HNW yang juga Wakil Ketua Majelis Syuro PKS mengingatkan seharusnya dalam kondisi darurat covid-19, rakyat tidak dibuat resah dengan wacana-wacana atau skenario-skenario yang inkonstitusional.

Menurut HNW, semua pihak semestinya legawa dan mencerahkan rakyat dengan konsisten melaksanakan dan menaati seluruh ketentuan konstitusi termasuk soal kewajiban negara melindungi seluruh rakyat Indonesia dari Covid-19 dan lain-lainnya.

Dia juga mengingatkan semua pihak juga menaati dan melaksanakan ketentuan konstitusi yaitu melaksanakan Pemilu/Pilpres 5 tahun sekali dengan memajukan calon Presiden dan wakil Presiden sesuai Konstitusi yaitu tokoh capres dicalonkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang tidak pernah menjabat sebagai Presiden/Wapres selama dua periode.

"Yang demikian itu untuk menjaga legalitas demokrasi dan kualitas kehidupan berbangsa dan bernegara. Dan, karena covid-19, maka hadirkanlah wacana yang menenteramkan rakyat, jangan yang meresahkan seperti skenario perpanjangan masa jabatan Presiden yang inkonstitusional itu," pungkasnya.(gelora/bh/sya)



 
   Berita Terkait > Presiden
 
  Bamsoet: Amandemen UUD NRI 1945 Tidak Ubah Pasal 7 Tentang Masa Jabatan Presiden dan Wakil Presiden
  Jokowi Tolak Wacana 3 Periode, Wakil Ketua MPR: Kita Mendukung Penuh Sikap Presiden
  Memperpanjang Masa Jabatan Itu Banyak Risikonya
  Ahmad Basarah Pastikan Presiden-Wakil Presiden Tetap Dipilih Langsung Rakyat
  Sikap Resmi Megawati: Tolak Wacana Presiden 3 Periode
 
ads1

  Berita Utama
Aturan Maritim Baru China Klaim LCS, Wakil Ketua MPR: Ini Jelas Tindakan Provokasi, Indonesia Harus Bersikap Keras dan Tegas

Biaya Bengkak Proyek Kereta Cepat, Politisi PKS: Sejak Awal Diprediksi Bermasalah

Cegah Masuknya Varian Baru Covid-19 Mu, DPR Minta Pemerintah Perketat Deteksi di Pintu Masuk

PKS: Peternak Menjerit, Kenapa Presiden Diam Saja?

 

ads2

  Berita Terkini
 
Fadli Zon Ungkap Maksud Jahat China di LCS, Mau Mengambil Wilayah Kedaulatan RI

Kapal Perang China Mondar-mandir di Natuna, Said Didu: Mana Nih Peneriak NKRI Harga Mati?

PLTA Saguling Penting dalam Suplai Listrik Jawa-Bali

HNW Ingatkan Pentingnya Merawat Persatuan Umat Untuk Menjaga Kedaulatan NKRI

PKS: Presiden Tidak Serius Melindungi Laut Indonesia, Kapal Bakamla Kekurangan BBM

ads3
 
PT. Zafa Mediatama Indonesia
Kantor Redaksi
Jl. Fatmawati Raya No 47D Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 21 7493148
+62 85100405359

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2