JAKARTA, Berita HUKUM - Sebanyak 12 situs Islam yang diblokir akhir bulan lalu dan menyebabkan timbulnya kritikan tajam di media sosial telah dibuka kembali, menurut Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo). Ismail Cawidu, humas Kominfo mengatakan situs yang dibuka berjumlah 12 dari 19 situs yang diajukan dan dianggap radikal (oleh Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, BNPT).

Pemblokiran 19 situs media Islam ini menimbulkan kritikan keras dari para pengguna media sosial melalui tagar #KembalikanMediaIslam. "Ada keinginan untuk berkomunikasi (dari pemilik situs) dan dalam pertemuan dengan panel dengan 17 orang untuk bidang SARA, ada 12 situs yang dibuka per Jumat siang (10/04)," kata Ismail kepada BBC Indonesia.

Situs Islam yang dibuka termasuk kiblat.net, gemaislam.com, panjimas.com dan voa-islam.com. Salah seorang pemilik situs yang sempat diblokir oleh ISP (Internet Service Providers) Indonesia itu, Kiblat.net, Agus AN, mengatakan mereka masih tidak mengerti alasan di balik pemblokiran itu.

Bela situs yang mengkritik Islam

"Visi media ini tentang keislaman dan dakwah Islam. Kami tidak terima (dibilang radikal), radikal definisi BNPT tak jelas, radikalnya apa, padanannya apa, ekstrim mana nih. Tidak jelas," kata Agus kepada BBC Indonesia.

"Konten kami memberitakan apa saja yang terjadi pada umat Islam di nusantara dan Timur Tengah, seperti media-media lain, tidak ada bedanya," tambahnya.

Kendati dibuka, Ismail mengatakan panel yang terdiri dari para akademisi, organisasi masyarakat dan tokoh masyarakat akan ikut melakukan pengawasan. "Yang melakukan pengawasan adalah masyarakat dan para anggota panel," kata Ismail.

Organisasi pergerakan anak muda Pamflet mengatakan sehubungan dengan pemblokiran situs-situs ini, yang utama adalah semua pihak terbuka untuk kritik. "Kalau kamu membela hak situs Islam untuk hidup dan berekspresi atas nama kebebasan pers dan kebebasan berekspresi, maka konsekuensinya adalah kamu pun harus membela hak situs yang mengkritik Islam untuk hidup. Adil kan?," kata Raka Ibrahim dari Pamflet.

Sementara, dari 19 situs Islam yang diblokir Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo), 12 telah dinormalisasi. Namun, situs-situs tersebut tetap dalam pengawasan pemerintah.

Menyikapi pengawasan itu, Pemimpin Redaksi Hidayatullah.com Mahladi mengatakan, seharusnya yang diawasi semua situs-situs internet baik Islam maupun bukan. “Bukan cuma situs-situs Islam, tapi semua situs,” ujarnya saat disambangi wartawan sebuah televisi swasta di kantornya, Jalan Cipinang Cempedak 1/14, Polonia, Jakarta Timur, Jumat (10/4) pagi.

Sebenarnya, menurut Mahladi, pengawasan terhadap konten-konten semua situs internet memang merupakan tugas pemerintah selama ini. Maka, tak aneh jika pemerintah akan mengawasi situs-situs Islam tersebut.

“Itu sudah tugas mereka (pemerintah, red) mengawasi. Jadi jangan dilebih-lebihkan, pengawasan itu memang sudah tugas mereka,” tegasnya.

Mengenai normalisasi 12 situs Islam termasuk hidayatullah.com, Mahladi menyampaikan rasa syukurnya kepada Allah Subhanahu Wata’ala. “Kami tentu bersyukur. Tapi ada hal yang tersisa. (Situs) kami dinormalisasi tapi kami tidak direhabilitasi,” ujarnya.

Padahal, menurutnya, nama baik hidayatullah.com terlanjur tercemar dan dianggap berbahaya akibat pemblokiran itu. Ia pun mempertanyakan perihal tidak adanya pemulihan nama baik situs-situs Islam.

Dalam pertemuan di gedung Kemenkominfo, Selasa (7/4) lalu, Mahladi mendesak pemerintah termasuk Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) meminta maaf atas pemblokiran 19 situs Islam.

Seperti diketahui, pemblokiran tersebut atas permintaan BNPT kepada Kemenkominfo di penghujung Maret lalu.(BBC/hidayatullah/bh/sya)