JAKARTA, Berita HUKUM - Sekretaris Kabinet (Seskab) Pramono Anung menegaskan, bahwa pada dasarnya hubungan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) sangat baik sekali.

Namun menurutnya tidak ada apa-apa, kalau kemudian, ada yang mempersepsikan, yang menurutnya salah sekali.

"Presiden dan Wakil Presiden itu Dwitunggal yang bersama-sama, dan mereka dalam menjalankan kepemimpinan itu selalu bersama-sama . Tidak ada ruang bagi siapa pun untuk bisa memecah itu," tegas Pramono kepada wartawan usai mengikuti Rapat Terbatas, di Istana Kepresidenan Bogor, Jabar, Senin (22/5) sore lalu.

Seskab meyakini, dalam kepemimpinan Jokowi-JK ini mudah-mudahan legacy ataupun sistem yang ditinggalkan itu menjadi sangat baik, dan itu menurutnya terbukti dengan pengakuan dunia terhadap Indonesia saat ini yang begitu tinggi di forum internasional.

"Sampai dengan rating yang membaik, kemudian juga investasi yang berbondong-bondong, kepala negara yang hampir sebulan rata-rata tiga kali. Ini kan menunjukkan bahwa Indonesia sedang menjadi darling-nya dunia," ujar Seskab.

Tidak Perlu Dipertajam

Pada bagian lain penjelasannya, Seskab Pramono Anung menyinggung masalah kebinekaan di Indonesia, yang menurutnya tidak perlu lagi dipertajam karena itu sudah given, sudah ada di dalam negara ini. Karena itu, lanjut Seskab, dalam peringatan hari lahir Pancasila tanggal 1 Juni nanti, pemerintah akan menyampaikan pesan itu secara kuat.

"Nanti Presiden akan menyampaikan bawa kebinekaan itu bukan menjadi kelemahan tetapi kekuatan. Bagi siapapun yang akan melakukan tindakan yang memecah belah kebinekaan kita, maka pemerintah mengambil langkah tegas," kata Pramono seraya menegaskan, tidak akan kompromi terhadap keadaan itu karena itu sudah menjadi warisan pendiri bangsa yang akan tetap dirawat, dikelola, dipertahankan, dan kita tidak memberikan ruang bagi siapa pun untuk merusak itu.

Namun demikian, Seskab menegaskan, bahwa pemerintah selalu menggunakan pendekatan yang disebut dengan hard power dan soft power, termasuk untuk menangani persoalan radikalisasi, sebagaimana disampaikan secara langsung oleh Presiden di forum KTT Arab Amerika, kemarin.

Saat itu Presiden mengatakan, bahwa dengan senjata saja atau dengan kekuatan militer saja, dengan mengancam saja, itu biasanya tidak menyelesaikan persoalan malah menimbulkan deradikalisasi baru. Sehingga dengan demikian pendekatan budaya, pendidikan, keagamaan kemudian juga kesejahteraan itu menjadi penting dan itulah yang dilakukan oleh pemerintah saat ini.(DNA/DND/ES/setkab/bh/sya)