JAKARTA, Berita HUKUM - Beberapa hari ini tensi di Negara Bagian Rakhine, Myanmar terus meningkat. Bahkan, pertempuran terbaru militer Myanmar dengan warga menewaskan ratusan korban jiwa etnis Rohingya. Akibatnya, ribuan warga Rohingya mengungsi ke Bangladesh.

Ketua Komisi I DPR RI Abdul Kharis Almasyhari meminta pembantaian sistematis atau genosida oleh pemerintah Myanmar terhadap etnis Rohingya harus diinvestigasi secara kritis. Apalagi, PBB menduga adanya ragam pemerkosaan wanita Rohingya yang sedang hamil, serta pembiaran 80 ribu lebih anak-anak yang menderita kelaparan di daerah termiskin Myanmar tersebut.

"Krisis ini aib bagi para tokoh dan negara-negara ASEAN. Saya minta seret semua pembantai etnis Rohingya, biksu maupun militer ke Mahkamah Internasional. Hentikan pembunuhan dan pembantaian keji itu," tegas Kharis dalam rilisnya kepada Parlementaria, Senin (4/9).

Bahkan yang lebih memprihatinkan, Kharis melihat respon dari negara-negara tetangga, termasuk negara-negara ASEAN maupun negara-negara mayoritas muslim, terlihat seperti sedang melakukan 'pingpong maritim'. Yakni mencegah para pengungsi mendarat di negaranya, dan didorong untuk ke negara lain.

"Kita mengapresiasi para nelayan Aceh yang kerap memandu para pengungsi ke pantai. Begitu pula lembaga-lembaga kemanusiaan yang merespon peristiwa ini dengan cepat. Sebagian bahkan sudah terlibat dalam membantu pengungsi Rohingya jauh sebelum peristiwa terakhir ini," apresiasi Kharis.

Politisi F-PKS itu menambahkan, Indonesia perlu mendorong gagasan tentang pendirian sebuah institusi atau mekanisme pendanaan global untuk pengungsi Rohingya. Namun, hal ini harus dibarengi dengan upaya untuk menyelesaikan akar dari krisis Rohingya ini, yaitu eksklusi dan diskriminasi terhadap orang-orang Rohingya di Myanmar, himbau Kharis.

"Kita harus mengetuk hati negara-negara dunia, karena telah terbuka krisis memperlihatkan rombongan manusia yang kurus kering dan penuh luka berdempetan di kapal-kapal yang dapat karam sewaktu-waktu. Rombongan pengungsi Rohingya tidak boleh diidentifikasi sebagai beban dan ancaman," harap politisi asal dapil Jateng itu.(sf,mp/DPR/bh/sya)