JAKARTA, Berita HUKUM - Perdana Menteri Papua Nugini Peter O’Neill didampingi Ibu Negara Linda Babao beserta Menteri Luar Negeri Rimbink Pato dan sejumlah delegasi akan melakukan kunjungan kenegaraan ke Indonesia, Senin (17/6).

Staf Khusus Presiden bidang Hubungan Internasional, Teuku Faizasyah mengatakan, selama berada di Indonesia, Perdana Menteri Papua Nugini akan melakukan pertemuan bilateral dengan Presiden RI. Adapun fokus utama pertemuan bilateral adalah meningkatkan hubungan bilateral melalui penyusunan suatu kerangka kerjasama melingkupi berbagai bidang.

“Kedua Negara menilai penting upaya peningkatan kerjasama ekonomi dan people-to-people contact, terlebih lagi memiliki perbatasan darat yang sangat signifikan,” kata Faizasyah di Jakarta, Jumat (14/6) petang.

Menurut Faizasyah, Pemerintah Indonesia menilai penting terjalinnya hubungan bersahabat yang kokoh diantara kedua negara, dan juga adanya peningkatan kerjasama yang bersifat komprehensif.

“Hal ini merupakan suatu keniscayaan, terlebih lagi Papua Nugini merupakan satu-satunya negara di kawasan Pasifik yang memiliki perbatasan darat dengan Indonesia,” ujarnya.

Pertemuan ini merupakan yang kedua kalinya antara Presiden Yudhoyono dengan Perdana Menteri O’Neill, setelah sebelumnya telah dilakukan pertemuan bilateral di sela-sela Bali Democracy Forum, 9 November 2012. Dalam pertemuan di Bali tersebut, telah dibahas kerjasama di bidang perhubungan udara, migas, dan kelistrikan.

Sementara itu, seusai pertemuan bilateral pada tanggal 17 Juni 2013 di Jakarta nanti, kedua pemimpin dijadwalkan akan menyaksikan penandatanganan perjanjian ekstradisi, perjanjian dasar tentang pengaturan perbatasan, dan perjanjian angkutan udara.

Hubungan bilateral Indonesia dan Papua Nugi terus menunjukkan peningkatan yang berarti. Antara lain, hal ini dapat dicermati dari kecenderungan peningkatan nilai perdagangan bilateral pada periode 2008-2012 yang menunjukkan peningkatan sebesar 36,44%. Beberapa ekspor utama RI ke PNG adalah produk makanan, minuman, komponen otomotif, elektronika, bahan kimia, alat-alat bangunan, dan perlengkapan rumah tangga.

“Mengingat luas wilayah perbatasan daratan antara RI dan PNG, terus diupayakan pengembangan kerjasama perdagangan di wilayah tersebut guna mendukung keberlanjutan tren positif perdagangan RI-PNG. Pemerintah Indonesia berkomitmen untuk mencapai tujuan ini melalui peningkatan investasi, serta pemberian bantuan teknis dan capacity building,” papar Faizasyah.

Sejak pertemuan bilateral di sela-sela Bali Democracy Forum, 9 November 2012, lanjut Staf Khusus Presiden Bidang Hubungan Internasional Teuku Faizasyah, telah dirundingkan beberapa perjanjian kerja sama yang direncanakan akan ditandatangani di hadapan kedua pemimpin seusai pertemuan di Jakarta. Perjanjian-perjanjian tersebut diantaranya adalah, perjanjian ekstradisi, perjanjian angkutan udara, serta penandatanganan kembali perjanjian dasar tentang pengaturan perbatasan.(es/skb/bhc/opn)