*Kehadiran pangkalan militer AS di Australia diduga untuk mengimbangi kekuatan militer Cina serta maraknya sengketa wilayah di Laut Cina Selatan

SIDNEY (BeritaHUKUM.com) – Rencana Amerika Serikat (AS) mengirim personel militer tambahan ke Australia pada beberapa tahun mendatang, menuai tanggapan beragam di kalangan pemimpin ASEAN yang khawatir akan meningkatnya kemungkinan konfrontasi militer.

Dalam jumpa pers usai KTT Asia Timur, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tidak mengatakan secara jelas sikapnya. Ia tidak secara tegas mendukung atau menentang kesepakatan antara Australia dan AS untuk menempatkan hingga 2.500 tentara AS di Australia dalam beberapa tahun mendatang. Yudhoyono hanya menyatakan bahwa ia percaya AS akan menjaga perdamaian di kawasan itu.

Namun, menurut Carl Thayer, analis Asia Tenggara pada Akademi Pertahanan Australia di Universitas New South Wales, meski beberapa pemimpin bersikap mendua—dalam arti tidak menolak tapi juga tidak menerima keberadaan personil militer tambahan Amerika di Australia—itu, tetapi umumnya pemimpin kawasan menyambut baik kabar tersebut.

“Secara perlahan negara-negara itu meningkatkan kemampuan, tapi mereka membutuhkan negara besar untuk menyeimbangkan satu sama lain. Jadi kehadiran Amerika memungkinkan mereka bernafas, berperan utama, karena Cina kini harus memperhitungkan fakta bahwa Amerika terlibat di kawasan itu,” kata Thayer seperti dikutip VOA News, Rabu (23/11).

Laut Cina Selatan adalah kepentingan strategis besar dalam lalu lintas perdagangan dunia. Cina, Filipina, Vietnam, Taiwan, Brunei Darussalam dan Malaysia mengklaim bagian-bagian wilayah itu. Cina mengklaim seluruh Laut Cina Selatan dan menyatakan sengketa apapun harus ditangani secara bilateral saja.

Namun, AS tidak memihak negara tertentu atas klaim itu. Tapi AS mendukung pendekatan multilateral guna menyelesaikan sengketa berdasarkan hukum maritim internasional dan Konvensi PBB tentang Hukum Kelautan.

Carl Thayer mengatakan, dari 18 negara yang menghadiri KTT Asia Timur di Bali, hanya Myanmar dan Kamboja yang tidak khawatir mengenai sengketa wilayah di Laut Cina Selatan dan hampir semua pemimpin ASEAN mendukung sikap Presiden AS Obama itu.(voa/sya)