Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
Politik    

SBY takkan Berani Dongkel Anas dan Muhaimin
Tuesday 13 Sep 2011 15:53:44
 

Anas Urbaningrum dan Susilo Bambang Yudhoyono (Foto: Dok. Rumgapres)
 
JAKARTA (BeritaHUKUM.com) – Program pemberantasan korupsi yang dilaksanakan pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), hanya sebatas pencitraan belaka. Pasalnya, SBY tidak berani mendongkel sejumlah orang dalamnya yang melakukan praktik dugaan korupsi tersebut.

Hal ini terbukti, karena hingga kini Presiden SBY tidak akan berani menyingkirkan Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum dan Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar. Keenganan itulah yang menyebabkan korupsi malah semakin menjadi dan melembaga.

“Program pemberantasan korupsi yang dicanangkan SBY sangat bagus. Tapi Presiden tidak sungguh-sungguh melaksanakannya, Malah, justru yang terjadi di lapangan malah sebaliknya,” kata Wakil Ketua DPD La Ode Ida dalam acara diskusi di Jakarta, Selasa (13/9).
Ida merasa yakin, SBY takkan menyingkirkan Anas dari Demokrat. Begitu pula dengan Muhaimin dari kursi Menakertrans. Pasalnya, dua itu pernah menjadi pucuk pimpinan organisasi besar pemuda. Anas pernah menjabat Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Islam (HMI). Sedangkan Muhaimin pernah jadi Ketua Umum Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII).

Dua organisasi ini, lanjut Ida, memiliki massa yang cukup banyak. Belum lagi para senior yang sudah bercokol lama, baik di dunia politik maupun memiliki jabatan penting di berbagai instansi. Jika SBY bersikap tegas sebagai seorang pemimpin yang ingin memberantas korupsi, keduanya harus dicopot dari ketua umum Demokrat dan menakertrans.

“Kalau para pembantunya dibiarkan untuk tetap korup, mau jadi apa nanti. Tapi SBY takkan berani menyingkirkan keduanya, karena khawatir aka nada sebuah Revolusi untuk mendongkel SBY," tandas Ida.

La Ode sendiri berpendapat perlu kesadaran dari SBY untuk merubah kondisi dan budaya korupsi di Tanah Air menjadi sesuatu yang real. "Kalau tidak ada kesadaran dari SBY untuk melakukan revolusi terhadap dirinya sendiri, tidak akan berubah," ujar La Ode.

Senada dengannya, politisi Zulfan Lindan mengatakan, pencitraan dalam pemberantasan korupsi merupakan tanda perilaku yang tidak ikhlas. "Orang-orang yang melakukan pencitraan itu adalah orang-orang yang tidak ikhlas," katanya.

Di sisi lain, aktor senior Ray Sahetapy menganggap, situasi saat ini layaknya sebuah sandiwara Politik. Kerugian yang akan tercipta, karena arah skenario dan penulisnya tidak jelas. "Ruang-ruang pencitraan dalam sandiwara politik dapat merugikan dikemudian hari," ujar aktor tersebut. (mic/rob)



 
   Berita Terkait >
 
 
 
ads1

  Berita Utama
Jokowi Akhirnya Laporkan soal Tudingan Ijazah Palsu ke Polisi, 5 Inisial Terlapor Disebut

Polri Ungkap 72 Kasus Destructive Fishing, Selamatkan Kerugian Negara Rp 49 Miliar

3 Anggota Polri Ditembak Oknum TNI AD di Way Kanan Lampung, Menko Polkam Minta Pelaku Dihukum Berat

Tolak Tawaran Jadi Duta Polri, Band Sukatani Akui Lagu "Bayar Bayar Bayar" Diintimidasi

 

ads2

  Berita Terkini
 
Jokowi Akhirnya Laporkan soal Tudingan Ijazah Palsu ke Polisi, 5 Inisial Terlapor Disebut

Polri Ungkap 72 Kasus Destructive Fishing, Selamatkan Kerugian Negara Rp 49 Miliar

3 Anggota Polri Ditembak Oknum TNI AD di Way Kanan Lampung, Menko Polkam Minta Pelaku Dihukum Berat

BNNP Kaltim Gagalkan Peredaran 1,5 Kg Sabu di Samarinda dan Balikpapan

Kasus Korupsi PT BKS, Kejati Kaltim Sita Rp2,5 Milyar dari Tersangka SR

ads3
 
PT. Zafa Mediatama Indonesia
Kantor Redaksi
Jl. Fatmawati Raya No 47D Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 21 7493148
+62 85100405359

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2