Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
Politik    
Revolusi Mental
SBY Bedah Revolusi Mental Ala Jokowi dan Ajaran Komunisme
Monday 27 Apr 2015 06:11:24
 

Ilustrasi. SBY dan Jokowi.(Foto: Antara)
 
JAKARTA, Berita HUKUM - Mantan Presiden Republik Indonesia ke 6 Jenderal TNI (Purn.) Prof. Dr. H. Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengungkapkan pada Abad ke 18 oleh tiga tokoh Hegel, Karl Max dan Frederich Angle yang mengangkat revolusi mental yang sebenarnya adalah sebuah fundamental ajaran marxisme yang jadi komunisme. SBY hadiri diskusi "Revolusi Mental Sutan Takdir Alisjahbana Menuju Manusia Indonesia Progresif" di Universitas Nasional, Jakarta, Sabtu (25/4).

"Saya ingin menyampaikan pidato kunci, dengan judul jalan menjadi negara maju dengan mengangkat pikiran Sutan Takdir Alisjahbana yakni aktualisasi pemikiran STA di abad 21," ujar Susilo Bambang Yudhoyono, di Unas, Jakarta, Sabtu (25/4).

Kemudian, lanjutnya, terkait tema Revolusi Mental STA ia sedikit menyinggung Revolusi Mental milik Presiden Joko Widodo.

"Revolusi mental Jokowi pada masa kampanye pemilu mendapat respon sana sisni," katanya.

SBY menuturkan, revolusi mental pernah hidup abad ke 18 oleh tiga tokoh Hegel, Karl Max dan Frederich Angle yang mengangkat revolusi mental yang sebenarnya adalah sebuah fundamental ajaran marxisme yang jadi komunisme.

Intinya, lanjut SBY, yang harus di revolusi mental kaum proletar agar jadi progresif yang bisa meniadakan struktur penindasan.

"Kemudian Jokowi mengangkat revolusi mental. Apa maksudnya ? Saya baca tulisan beliau, saya pahami yang dimaksudkan Jokowi tentang revolusi mental tidak sama sebenarnya dengan yang dicetuskan Marx Hegek dan Angle," kata SBY.

SBY menuturkan Jokowi merubah karakter revolusi mental. Ia mengakui memang ada satu dua hal yang berbeda dengan pemikirannya. Namun, SBY mengatakan dirinya menghormati pemikiran Jokowi, bahwa itu merupakan revolusi mental ala Jokowi.

"Kan ada istilah sesama bus kota dilarang mendahului," canda SBY.

Sementara, dijabarkan SBY, revolusi mental yang dimaksud Jokowi adalah mengubah karakter masyarakat tanpa perlu pertumpahan darah, layaknya revolusi umumnya terjadi.

"Itu saya dukung 100 persen. Memang ada satu-dua pemikiran pak Jokowi yang berbeda dengan saya dan memang tidak dilarang berbeda, harus saling menghormati," kata dia.

SBY mengingatkan revolusi adalah perubahan besar-besaran, fundamental dan seringkali dengan pertumpahan darah, meskipun tidak selalu demikian, sedangkan definisi mental dapat disimpulkan berkaitan dengan pikiran.

"Maka kalau boleh saya menyimpulkan revolusi mental adalah perubahan fundamental dan total atas alam pikiran masyarakat, bangsa Indonesia, orang perorang, agar negara ini 10-20 tahun lagi menjadi bangsa yang sukses," kata dia.

Sementara itu, terkait revolusi mentak ala STA, ia menyebut ada tranfsormasi kebudayaan, tekhnologi dan ekonomi.

"Yang kita tuju adalah masyarakat yang baik masyarakat maju, dan pemerintahan yang baik," kata dia.

Pada acara tersebut, SBY hadir tepat pukul 09.30 WIB didampingi Ani Yudhoyono.

Sementara, pengamat politik dari Universitas Paramadina, Hendri Satrio, mengatakan, kritikan Presiden keenam Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) terhadap jargon revolusi mental, membuktikan ada sebuah kesalahan yang dilakukan Presiden Joko Widodo (Jokowi),

"Kritikan dari SBY saya rasa adalah sebuah masukan. Sebab SBY pasti telah melihat adanya sesuatu yang melenceng dalam pemerintahan," kata Hendri pada, Minggu (25/4).

Menurutnya, prinsip SBY yang selalu menganggap seorang musuh terlalu banyak ketimbang seribu teman, patut dicontoh oleh Jokowi dalam menjalankan roda pemerintahannya.

"Pendekatan Presiden Jokowi berbeda dengan Presiden SBY, sumbang saran itu perlu didengarkan. Ini pasti SBY telah melihat ada yang tidak beres," ucapnya.

Hendri menuturkan, kritikan SBY itu bukan merupakan intervensi dari mantan presiden yang pernah berkuasa selama sepuluh tahun. Karena hak perogatif tetap ada pada Jokowi.

"Mungkin SBY melihat Jokowi terlalu lama mengambil keputusan lantaran terlalu mendengar orang-orang disekitarnya yang pada akhirnya lamban mengambil sebuah sikap," tandasnya.

Seperti diberitakan sebelumnya, SBY mengkritik Presiden Jokowi harus mengutamakan keseimbangan disegala hal saat menerapkan revolusi mental tersebut.

SBY mengatakan, kehidupan bangsa yang harmonis merupakan cerminan revolusi mental untuk kemajuan suatu bangsa.

"Masyarakat Indonesia adalah masyarakat majemuk, itu harus disikapi dengan bijak, benih konflik di dalamnya pasti ada, maka perlu konsiliasi dan keseimbangan dalam bingkai kemajemukan bangsa," kata SBY, Sabtu (25/4).(Aktual/okezone/rimanews/bh/sya)



 
   Berita Terkait >
 
 
 
ads1

  Berita Utama
Kejari Magetan Tahan Ketua DPRD Dkk Dugaan Korupsi Rp 242 M Dana Hibah

Kejagung Tangkap dan Tetapkan Ketua Ombudsman Hery Susanto sebagai Tersangka Dugaan Korupsi Tata Kelola Nikel

Komisi III DPR Beri Penghargaan Upaya Kapolres Metro Bekasi Redam Konflik hingga Warga dan Pengembang Damai

PUSPOM TNI Sebut 4 Oknum Anggota BAIS, Terduga Pelaku Penyiraman Aktivis KontraS Andrie Yunus

 

ads2

  Berita Terkini
 
Kejari Magetan Tahan Ketua DPRD Dkk Dugaan Korupsi Rp 242 M Dana Hibah

Kejagung Tangkap dan Tetapkan Ketua Ombudsman Hery Susanto sebagai Tersangka Dugaan Korupsi Tata Kelola Nikel

Komisi III DPR Beri Penghargaan Upaya Kapolres Metro Bekasi Redam Konflik hingga Warga dan Pengembang Damai

PUSPOM TNI Sebut 4 Oknum Anggota BAIS, Terduga Pelaku Penyiraman Aktivis KontraS Andrie Yunus

Diduga Peras Tersangka hingga Rp 375 Juta, Direktur Resnarkoba Polda NTT Dicopot

ads3
 
PT. Zafa Mediatama Indonesia
Kantor Redaksi
Jl. Fatmawati Raya No 47D Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 21 7493148
+62 85100405359

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2