JAKARTA, Berita HUKUM - Kemiskinan di Indonesia turun dari 16,58 persen di tahun 2007 menjadi 11,66 persen pada 2012. "Ini berarti bahwa kita telah mengangkat sekitar 9 juta orang keluar dari kemiskinan dalam jangka waktu lima tahun. Kami berkomitmen untuk menjaga kemajuan ini," kata Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam pidato kuncinya pada pembukaan Kantor Wilayah Regional Abdul Latif Jameel Poverty Lab (J-Pal), di Hotel Kempinski, Jakarta, Selasa (25/6) pagi.

Indonesia, lanjut SBY, bertekad menurunkan angka kemiskinan ini menjadi 8-10 persen pada tahun 2014. Oleh karena itu, Presiden mengajak J-Pal membantu memperkuat upaya bersama memerangi kemiskinan ini, khususnya melalui studi dan evaluasi dampak kebijakan pengentasan kemiskinan.

"Saya ingin mendapatkan wawasan dari temuan J-PAL dalam rangka meningkatkan dan memperbaiki cara bagaimana untuk memerangi kemiskinan di Indonesia," ujar Kepala Negara.

Memerangi kemiskinan masuk ke dalam empat langkah strategi pembangunan Indonesia, yakni pro-pertumbuhan, pro-pembukaan lapangan kerja, pro-pengentasan kemiskinan, dan pro-lingkungan. "Strategi yang menghasilkan pertumbuhan untuk menciptakan lapangan kerja dan kesempatan ekonomi. Strategi yang merangsang pertumbuhan untuk mengurangi ketimpangan dan meminimalkan kemiskinan, dan dengan demikian membangun rakyatnya dari level bawah ke kelas menengah. Serta strategi yang menghasilkan pertumbuhan untuk menjaga lingkungan untuk masa depan," Presiden SBY menjelaskan.

Dua pendekatan utama dari strategi ini adalah melalui kebijakan ekonomi makro dan kebijakan afirmatif. Implementasi dari kebijakan ekonomi makro, salah satunya, adalah program Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI). Sejak diluncurkan, MP3EI telah mencapai Rp 623,91 triliun yang dialokasikan pada 184 proyek. Mayoritas investasi berasal dari sektor swasta (44 persen), perusahaan milik negara (19,5 persen), pemerintah melalui APBN (19 persen), dan sisanya dari kombinasi swasta dan BUMN.

Sedangkan melalui kebijakan untuk mengurangi kemiskinan, pemerintah membaginya dalam empat kluster, yakni perlindungan sosial, pemberdayaan masyarakat, kewirausahaan melalui usaha kecil dan menengah (UKM), dan pengembangan program-program yang berfokus pada membantu masyarakat.

"Hal ini bertujuan untuk mengurangi biaya hidup mereka melalui penyediaan perumahan yang terjangkau, transportasi, air bersih, dan listrik," ujar Presiden SBY.(dit/pdn/bhc/rby)