Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
Legislatif    
Dana Desa
Rupiah Terpuruk, Pemerintah Diminta Evaluasi Dana Desa
2018-07-25 07:51:04
 

Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Bambang Haryo Soekartono.(Foto: Istimewa)
 
JAKARTA, Berita HUKUM - Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Bambang Haryo Soekartono mengaku miris mengetahui keterpurukan nilai tukar rupiah. Terlebih lagi menurutnya beberapa Menteri berujar bahwa hal tersebut merupakan hal yang biasa. Ia meminta pemerintah untuk menstabilkan nilai tukar rupiah.

Ia juga menegaskan bahwa selama ini kebutuhan Indonesia untuk melakukan impor masih tinggi. Bahkan ironisnya, untuk komoditi utama seperti pangan juga masih harus impor. Ia menyatakan pemerintah harusnya tidak terlena dan kembali pada kenyataan untuk bisa mengevaluasi Dana Desa yang memiliki tujuan penting bagi Indonesia.

"Hampir semua kebutuhan kita ini impor semua. Pangan kita ini banyak yang impor. Jadi terpaksa kita impor karena kebutuhan kita. Swasembada pangan tidak terjadi, karena Dana Desa belum kita evaluasi," jelasnya ketika ditemui di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (23/7).

Politisi Partai Gerindra ini berujar bahwa pemerintah Indonesia selama ini juga sudah salah kaprah menginginkan desa menjadi kota melalui Dana Desa. Ia mengungkapkan hal tersebut hanya merupakan kekonyolan belaka. Menurutnya jika bisa swasembada pangan Indonesia akan kembali berjaya.

"Yang kita harapkan target pendapatan orang desa meningkat seperti di China. Itu target pendapatan petani-petani mereka itu bisa naik 10 kali lipat. Itu yang dinamakan target Dana Desa menjadi desa yang bisa menjadikan swasembada pangan. Ini gagal terjadi di Indonesia. Jadi bukan jadi desa modern, gelontoran Dana Desa itu untuk kepentingan swasembada pangan," tegas politisi dapil Jatim itu.(eps/sf/DPR/bh/sya)



 
   Berita Terkait > Dana Desa
 
  Jaksa Agung dan Ketua KPK Bareng Kawal Dana Desa, Pengamat Optimis Visi Misi Jokowi Terwujud
  Perkuat Pengawasan Dana Desa, KPK-Kemendes PDTT Sepakati Pertukaran Data dan Informasi
  Kejari Karo MoU Dengan Para Kades Untuk Melakukan Pendampingan Hukum Terkait Dana Desa
  LSM SPAK Kantongi Beberapa Masalah Dugaan Penyelewengan Dana Desa di Kabupaten Gorut
  Dana BOS dan Dana Desa Jangan Digunakan untuk Tarian Mopobibi
 
ads1

  Berita Utama
Perolehan Gelar Doktor Kilat Kakorlantas Polri Jadi Sorotan Akademis.?

KPK Didesak Usut Tuntas Dugaan Korupsi di BRI dan Telkom terkait Pengadaan Layanan Notifikasi Perbankan

Dirut Pengembang Emeralda Resort Dipolisikan, Diduga Tipu Konsumen hingga Rp 117 Miliar

Silmy Karim Ditetapkan Tersangka KPK dan Disebut Terima Jatah Pemerasan Urus Izin Tinggal WNA Rp 100 Juta Tiap Minggu

 

ads2

  Berita Terkini
 
Perolehan Gelar Doktor Kilat Kakorlantas Polri Jadi Sorotan Akademis.?

KPK Didesak Usut Tuntas Dugaan Korupsi di BRI dan Telkom terkait Pengadaan Layanan Notifikasi Perbankan

Dirut Pengembang Emeralda Resort Dipolisikan, Diduga Tipu Konsumen hingga Rp 117 Miliar

Iran bombardir pangkalan AS di Kuwait dan Bahrain

Nikita Mirzani apes kalah di pengadilan setelah gugatan Rp244 miliar pada Reza Gladys ditolak

ads3
 
PT. Zafa Mediatama Indonesia
Kantor Redaksi
Jl. Fatmawati Raya No 47D Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 21 7493148
+62 85100405359

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2