JAKARTA, Berita HUKUM - Setelah 20 Kementerian/Lembaga (K/L) menyesaikan proses pelaksanaan reformasi birokrasi, dan mendapatkan Tunjangan Kinerja (TK) pada tahun 2012, tahun 2013 ini ditargetkan setidaknya 19 K/L dapat diselesaikan prosesnya. Selain itu, diharapkan 33 pemerintah provinsi juga sudah mulai melaksanakan reformasi birokrasi sesuai dengan ketentuan pemerintah.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Azwar Abubakar menyebutkan, kementerian/lembaga yang ditargetkan menyelesaikan proses reformasi birokrasi pada tahun 2013 ini adalah Kemenpora, Kementerian Koperasi dan UKM, Kementerian Sosial, Badan Standarisasi Nasional (BSN), Setjen MPR. Ombudsman RI, Kementerian Agama, Basarnas, Kementerian ESDM, Setjen Mahkamah Konstitusi, Setjen Komisi Yudisial, Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP), Badan Informasi Geospasial, Kementerian BUMN, BPN, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Setjen DPD RI, KPU, dan Setjen Komnas HAM.

Azwar mengingatkan, realisasi reformasi birokrasi di 19 K/L itu bukan persoalan mudah, dan tidak bisa diselesaikan oleh Kementerian PAN-RB sendiri, karena selain berifat multidimensi, persoalan birokrasi di Indonesia sangat kompleks.

“Kami hanya mendorong dan memfasilitasi. Tetapi pelaksanaannya tergantung dari komitmen dari pimpinan serta jajaran kementerian/lembaga maupun pemda bersangkutan,” ujar Azwar dalam acara dinner dengan sejumlah pejabat negara-negara donor, di Jakarta, akhir pekan lalu.

Dalam acara tersebut, Menteri PAN-RB Azwar Abubabakar didampingi Wamen PAN-RB Eko Prasojo, dan Sekretaris Kementerian PAN-RB Tasdik Kinanto serta Wamen Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN) Lukita Dinarsyah Tuwo.

Sementara dari negara donor antara lain Dubes Jerman untuk Indonesia H.E. Georg Witschel, yang didampingi Kepala Program DeCGG Joersg-Werner Haas, Counselor and Head of Development Cooperation Andreas Beckermann. Dari Kedubes Amerika, hadir Political Counsular, Kedubes AS Ted Lying dan Direktor Office of Democratic Governance The USAID Indonesia, Miles Toder.

Dari Canada, dihadiri oleh Counselor Kedubes Canada untuk Indonesia Tracy Reynolds, dan Counselor (Development), Kepala Canadian International Development Agency (CIDA).

Sedangkan dari Australian, hadir Kepala AusAID Indonesia Jacqui de Lacy dan Director of Decentralisation Unit AusAID Petra Karetji.

5 Program Prioritas

Wamen PAN-RB Eko Prasojo menambahkan, dari sembilan program percepatan reformasi birokrasi yang telah ditetapkan, terdapat lima program yang menjadi prioritas untuk dilaksanakan dalam tahun 2013 ini. Kelima program itu adalah penataan struktur birokrasi, penataan SDM aparatur, konsolidasi reformasi birokrasi pada K/L/pemda, penguatan pengawasan dan akuntabilitas, serta peningkatan kualitas pelayanan publik.

Kementerian PAN-RB sudah mendapatkan bantuan antara lain dari AusAID, antara lain untuk pelatihan analisis jabatan bagi 4.235 PNS di seluruh Indoensia. Sedangkan Deutshe Gesellschaft fur Internationale Zusammenarbeit (GIZ) dari Jerman, telah mendukung sejumlah program, antara lain studi tentang kebijakan pengembangan sistem penanganan complain. Adapun bantuan dari USAID (Amerika Serikat) antara lain dalam peningkatan berbagai upaya komunikasi di Kementerian PAN-RB.(es/mpn/bhc/opn)