Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
Nusantara    
Pelayanan Publik
Refleksi Provinsi Gorontalo, Pelayanan Publik Masih Terbawah
Sunday 30 Dec 2012 20:43:40
 

Prof. Dr. Ir. Nelson Pomalingo, M.Pd.(Foto: Ist)
 
GORONTALO, Berita HUKUM - Usia Provinsi Gorontalo saat ini telah lebih dari satu dasawarsa, dari segi kemiskinan Provinsi yang sebelumnya merupakan bagian dari Provinsi Sulawesi Utara, angka kemiskinan masih berada pada level 40 persen, namun dengan jalannya pemerintahan hingga sekarang, kemiskinan menurun hingga 18 persen. namun tujuan dari pembentukan provinsi Gorontalo tidak saja dari segi peningkatan kesejahteraan rakyat saja, namun soal bagaimana pelayanan publik, dan pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM)

"Ternyata menurut penilaian Kementrian Menteri Dalam Negeri, dari segi pelayanan publik kita masih dianggap gagal, masih berada di sepuluh besar terbawah," ungkap Prof. Nelson Pomalingo, Minggu (30/12)

Rektor Unversitas Muhammadiyah Gorontalo ini mengatakan, pengembangan SDM bukan saja pada tingkat lokal tapi juga bagaimana bisa berkiprah ke tingkat nasional, Nelson mencontohkan putra-putra daerah yang sebelumnya telah berkarir hingga ke pusat. seperti Drs. H. Thayeb Mohammad Gobel dan putranya, Rachmat Gobel, Prof. John Ario Katili.

"Pasa Fadel dan Suharso Monoarfa, Putra Gorontalo yang berkiprah di pusat mungkin sudah tidak ada lagi," ujarnya.

Menurutnya, seharusnya ekonomi meningkat, pendidikan harus seiring dengan peningkatan pendidikan, dengan kondisi saat ini, Indeks Pembangunan manusia (IPM) masih 108.

Untuk itu katanya, dengan mengembangkan SDM lebih baik lagi, maka pelayanan publik akan ikut meningkat.

"Bila sebelumnya di gorontalo hanya ada 6 Doktor, maka dengan jumlah perguruan tinggi sudah 13, menurut saya sudah hampir 100 Doktor yang tidak berada di lingkungan kampus, namun ada yang berkarir di birokrasi. utamanya pelayan publik harus lebih baik lagi" tandas Nelson.9bhc/shs)



 
   Berita Terkait > Pelayanan Publik
 
  Pelayanan Publik Jadi Tolok Ukur Kinerja Pemerintah
  Pantau Pelayanan Publik, Ombudsman Sidak Ke Bandara Soekarno Hatta
  Komisi II Desak ORI Perhatikan Pelayanan Publik di Perbatasan
  22 Juta Penduduk Terancam Tak Dapatkan Pelayanan Publik Terkait E-KTP
  Ombudsman: 'Negara Gagal Bila Pelayanan Publik Gagal'
 
ads1

  Berita Utama
Jokowi Akhirnya Laporkan soal Tudingan Ijazah Palsu ke Polisi, 5 Inisial Terlapor Disebut

Polri Ungkap 72 Kasus Destructive Fishing, Selamatkan Kerugian Negara Rp 49 Miliar

3 Anggota Polri Ditembak Oknum TNI AD di Way Kanan Lampung, Menko Polkam Minta Pelaku Dihukum Berat

Tolak Tawaran Jadi Duta Polri, Band Sukatani Akui Lagu "Bayar Bayar Bayar" Diintimidasi

 

ads2

  Berita Terkini
 
Jokowi Akhirnya Laporkan soal Tudingan Ijazah Palsu ke Polisi, 5 Inisial Terlapor Disebut

Polri Ungkap 72 Kasus Destructive Fishing, Selamatkan Kerugian Negara Rp 49 Miliar

3 Anggota Polri Ditembak Oknum TNI AD di Way Kanan Lampung, Menko Polkam Minta Pelaku Dihukum Berat

BNNP Kaltim Gagalkan Peredaran 1,5 Kg Sabu di Samarinda dan Balikpapan

Kasus Korupsi PT BKS, Kejati Kaltim Sita Rp2,5 Milyar dari Tersangka SR

ads3
 
PT. Zafa Mediatama Indonesia
Kantor Redaksi
Jl. Fatmawati Raya No 47D Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 21 7493148
+62 85100405359

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2