ACEH, Berita HUKUM - Ratusan nyak-nyak dan istri mantan Kombatan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) pada, Senin (15/6) menyerbu kantor pemerintahan Kota Langsa, Aceh.

Amatan pewarta BeritahUKUM.com, para istri dan janda mantan GAM tersebut pada Senin sekitar pukul 10:00 Wib mendatangi sekretariat pemerintah, demi untuk mendapatkan uang Rp 50.000 dari Walikota. Namun apa yang mereka harapkan menuai kekecewaan.

Menurut nek Zubaidah (71) warga Sungai Paoh, kecamatan Langsa Barat dirinya datang ke kantor Wali hanya untuk mendapatkan uang daging Rp 50 ribu, "saya sudah tiga kali dapat, tapi tahun ini belum. Makanya kami datang kemari (kantor walikota-RED) kalau tidak diberikan, jangan permainkan kami dan jangan buat janji, kami sudah diminta foto kopy KK dan KTP makanya kami ke sini," ujar Zubaidah.

Hal yang sama juga di sampaikan Rosmidawati, warga Lorong I Selalah, kami datang kesini atas perintah ibu Keplor, dia yang meminta foto kopy ktp dan kk saya, tadi dia kembalikan katanya harus ngambil sendiri di kantor, makanya saya kemari," ujar Rosmidawati dengan nada kesal.

Menurut informasi yang berhasil di kumpulkan awak media ini, para janda dan istri mantan kombatan GAM sekitar pukul 10:00 wib mendatangi kantor walikta dengan harapan untuk mendapatkan uang Rp 50.000,- untuk beli daging megang.

Setelah mereka datang ada oknum Satpol PP yang mengumpulkan foto copy KK dan KTP, setelah menunggu hingga pukul 16:00 wib apa yang di janjikan belum ada realisasi, sehingga membuat para ibu-ibu tersebut kesal.

Walikota Usman Abdullah SE maupun wakil Walikota Drs. Marzuki Hamid, MM serta Sekretaris Daerah Muhammad Syahril, SH, M.Ap memilih kabur dari pada menghadapi rakyatnya, hingga berita ini sampai kemeja redaksi belum ada keterangan resmi dari pihak pemerintah Kota Langsa.

Sementara, Kepala Satpol PP dan WH Kola Langsa Yudi R Putra saat ditemui di ruang kerjanya pada, Senin (15/6) membantah ada anggotanya yang mengutip foto copy KK dan KTP warga untuk mendapatkan uang daging Rp 50.000, "saya tidak tau, karena tugas Satpol PP menjaga bukan mendata, kami menganggap itu tidak benar," ujar Yudi.

"Apa yang di sangkakan warga itu tidak benar, atau itu hanya profokasi untuk menyudutkan institusi yang saya pimpin," sebut Yudi.(bh/kar)