Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
Politik    
Penangkapan Aktivis
Rachmawati Sukarnoputri Ditahan, Sebelumnya Ia Berencana Hari ini ke MPR
2016-12-02 07:40:02
 

Ilustrasi. Tampak Rachmawati Soekarnoputri saat bersama para tokoh aktivis menggelar jumpa pers.(Foto: BH /mnd)
 
JAKARTA, Berita HUKUM - Tokoh nasional Indonesia Rachmawati Soekarnoputri dikabarkan ditahan Polda Metro Jaya. Menurut informasi dari kalangan internal, Rachmawati ditahan sekitar pukul 05.00 WIB.

Terkait hal ini, pantauan pada sosial media twitter Fahira Idris DPD RI
@fahiraidris menulis : "Assalamualaikum wrwb, Mohon doanya untuk Ibu Rachmawati Soekarnoputri yang pagi ini dijemput aparat di kediamannya.. Saya belum tau apa yang dituduhkan, kebetulan suami saya Aldwin Rahadian mendampingi beliau sebagai kuasa hukum.. Wassalam, Fahira Idris."

"Mohon doanya untuk Ibu Rachmawati Soekarno Putri @rsoekarnoputri yang pagi ini dijemput aparat di kediaman beliau (.."

Sebelumya, Rachmawati Soekarnoputri berencana bakal sambangi ke gedung DPR, MPR untuk minta Sidang Istimewa.

Sejumlah tokoh nasional yang tergabung dalam Gerakan Selamatkan NKRI akan ke MPR hari ini, Jumat (2/12), untuk meminta diadakan sidang istimewa. Salah satu tokoh tersebut di antaranya adalah putri Bung Karno, Rachmawati Soekarnoputri.

"Besok saya akan ke MPR untuk memberikan resolusi atau maklumat pada MPR agar segera melakukan sidang istimewa untuk mengembalikan UUD ke UUD 1945 yang asli," ungkap Rachmawati di Cendana Room, Hotel Sari Pan Pasific, Jalan M.H Thamrin, Jakarta Pusat, Kamis (1/12).

Kata Rachmawati, aksi Gerakan Selamatkan NKRI menyambangi MPR adalah aksi yang berbeda dengan aksi di lapangan Monas. Oleh karena itu ia mengaku tidak khawatir terhadap ancaman dari pemerintah.

"Ini aksi yang berbeda, dan kita sudah mengirimkan pemberitahuan," ujarnya.
Adik Megawati Soekarnoputri itu pun memastikan tidak akan mengikuti aksi doa dan salat Jumat berjamaah di Monas. Namun, dia mengaku akan tetap mendukung aksi mengawal kasus penistaan agama oleh Gubernur DKI Jakarta nonaktif Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok itu.

"Saya enggak datang ke Monas. Tapi saya dukung aksi tersebut," tegasnya.
Rachmawati menyebut, sedikitnya bakal ada 10 hingga 20 ribu orang yang akan mengikuti dirinya ke MPR.

"Selesainya aksi di Monas dan berjalan ke MPR di bawah komando saya, Rachmawati, untuk mengembalikan UUD 45 dan otomatis itu menegakkan proses hukum Ahok," tegasnya.

Lebih jauh, Rachmawati pun mengaku sudah mengontak pimpinan MPR atas niatannya tersebut. Namun, ia belum mendapatkan jawaban. Meski begitu, ia tetap akan datang untuk menyampaikan perlunya UUD 1945 kembali ke awal.

"Saya minta pimpinan MPR memberikan respon. Mestinya rumah wakil rakyat memiliki respon yang tinggi. Kami akan melakukan aksi di luar gedung dan meminta pimpinan MPR keluar," kata Rachmawati.

Tak hanya Rachmawati, nantinya musisi Ahmad Dhani dan Lily Wahid juga akan ikut dalam aksi bersama Gerakan Selamatkan NKRI di depan gedung MPR.

UUD 1945 sudah empat kali diamandemen. Namun kini, tanpa rasa malu dan tanpa rasa risih, para penguasa rezim sekarang masih menggunakan istilah UUD 1945.
"Artinya mereka memanipulasi konstitusi," kata tokoh nasional Rachmawati Soekarnoputri dalam keterangannya kepada redaksi (Jumat, 2/12).

Menurut Rachmawati, UUD 1945 yang ada sekarang sudah tidak asli lagi. UUD sudah berganti menjadi konstitusi liberal kapitalis.

Selain itu sambung Rachma, rezim juga telah mengubah kiblat bangsa dan negara sehingga berbeda dengan amanat Proklamasi 17 Agustus 1945, Pancasila dan NKRI.

"Jadi manipulasi publik ini sudah di luar batas dan dapat dikatagorikan sebagai perbuatan melawan hukum dan makar, atau enghianatan terhadap Negara Proklamasi," kata Rachma.

Dengan kondisi seperti ini, Rachma pun mempertanyakan maksud TNI dan Polri yang selalu meneriakkan bahwa Pancasila, NKRI, Bhinneka Tunggal Ika dan UUUD 1945 sebagai harga mati. Apalagi saat ini juga jurang kesenjangan sosial sudah makin lebar, sementara negara dikuasai konglomerasi sehingga menjadi negara korporatokrasi dan sudah siap jual negara kepada asing.

"Masih termangukah TNI dan Polri? Nauzubilahi min zalik!" demikian Rachma.(dbs/ysa/rmol/jitunews/bh/sya)



 
   Berita Terkait > Penangkapan Aktivis
 
  Nasihat Prof Yusril kepada Ustadz Alfian Tanjung: Jangan Goyah, Sampaikan Keberanaran
  Kasus Penangkapan Mahasiswa Indonesia Jangan Terjadi Lagi
  Fadli Zon: Masih Ada Diskriminasi Penindakan Hukum
  Sejumlah Aktivis Ditangkap, Rezim Jokowi Tunjukkan Fobia Kritik
  Polisi Mengabulkan Permohonan Penangguhan Penahanan Firza Husein
 
ads1

  Berita Utama
Jokowi Akhirnya Laporkan soal Tudingan Ijazah Palsu ke Polisi, 5 Inisial Terlapor Disebut

Polri Ungkap 72 Kasus Destructive Fishing, Selamatkan Kerugian Negara Rp 49 Miliar

3 Anggota Polri Ditembak Oknum TNI AD di Way Kanan Lampung, Menko Polkam Minta Pelaku Dihukum Berat

Tolak Tawaran Jadi Duta Polri, Band Sukatani Akui Lagu "Bayar Bayar Bayar" Diintimidasi

 

ads2

  Berita Terkini
 
Jokowi Akhirnya Laporkan soal Tudingan Ijazah Palsu ke Polisi, 5 Inisial Terlapor Disebut

Polri Ungkap 72 Kasus Destructive Fishing, Selamatkan Kerugian Negara Rp 49 Miliar

3 Anggota Polri Ditembak Oknum TNI AD di Way Kanan Lampung, Menko Polkam Minta Pelaku Dihukum Berat

BNNP Kaltim Gagalkan Peredaran 1,5 Kg Sabu di Samarinda dan Balikpapan

Kasus Korupsi PT BKS, Kejati Kaltim Sita Rp2,5 Milyar dari Tersangka SR

ads3
 
PT. Zafa Mediatama Indonesia
Kantor Redaksi
Jl. Fatmawati Raya No 47D Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 21 7493148
+62 85100405359

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2