Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
Internasional    
Ukraina
Putin Langsung Akui Krimea Sebagai Bangsa Merdeka
Tuesday 18 Mar 2014 12:51:40
 

Presiden Putin mengatakan pasukan di Krimea adalah pertahanan sipil setempat. Tentara dengan seragam Rusia tapi tanpa identitas praktis menguasai Krimea. Putin saat berbaris turun dari Heli, mengabaikan Barat dan propaganda perang saraf.(Foto: Istimewa)
 
MOSKOW, Berita HUKUM - Langkah Presiden Rusia Vladimir Putin yang langsung menandatangani dekrit dan mengakui Krimea sebagai sebuah negara baru yang merdeka dan berdaulat.

"Hal tersebut diambil setelah sejumlah pejabat menyatakan hasil referendum Minggu 16 Maret di Krimea menunjukkan bahwa 97% pemilih memutuskan berpisah dari Ukraina dan bergabung dengan Rusia," ujar sumber kepresidenan Selasa (18/3).

Sebelumnya menerapkan sanksi kepada beberapa pejabat Rusia dan Ukraina karena hasil pemungutan suara tersebut.

Naskah dekrit Presiden Rusia menyebutkan dekrit diterbitkan dengan mempertimbangkan 'ungkapan keinginan warga Krimea dalam referendum Krimea.

Sementarta, Parlemen Krimea secara resmi sudah menyatakan kemerdekaan dari bekas negara Uni Soviet, Ukraina dan meminta untuk bergabung dengan Federasi Rusia.

Referendum di Krimea digelar oleh para pejabat pendukung Rusia setelah unjuk rasa selama beberapa bulan di ibukota Ukraina, Kiev, berhasil menggulingkan Presiden Viktor Yanukovich yang pro-Moskow.

Sejak saat itu pasukan Rusia praktis mengendalikan Krimea walau pemerintah Moskow mengatakan mereka adalah pasukan pertahanan diri setempat yang tidak berada di bawah kendalinya.

Daftar pejabat Ukraina dan Rusia yang terkena sanksi oleh Uni Eropa dan Amerika Serikat, antara lain mencakup penjabat Perdana Menteri Krimea, Sergei Aksyonov, dan Ketua Parlemen Kriema, Vladimir Konstantinov.

Sedangkan Wakil Perdana Menteri Rusia, Dmitry Rogozin, dan Ketua Majelis Tinggi Parlemen Rusia, Valentino Marviyenok, masuk dalam daftar sanksi Amerika Serikat.(bhc/bbc/dar)



 
   Berita Terkait > Ukraina
 
  Ribuan Drone Digunakan Perang di Ukraina, Mengapa Fungsinya Begitu Penting?
  Krisis Pangan, Rusia Buka Opsi Ekspor Gandum Ukraina
  Rusia Ingin Umumkan Kemenangan di Ukraina pada 9 Mei, Kenapa Tanggal Itu Begitu Penting?
  Mengapa Indonesia Abstain Saat Rusia Dikeluarkan dari Dewan HAM PBB?
  Bagaimana Sikap Negara BRICS terhadap Rusia?
 
ads1

  Berita Utama
Jokowi Akhirnya Laporkan soal Tudingan Ijazah Palsu ke Polisi, 5 Inisial Terlapor Disebut

Polri Ungkap 72 Kasus Destructive Fishing, Selamatkan Kerugian Negara Rp 49 Miliar

3 Anggota Polri Ditembak Oknum TNI AD di Way Kanan Lampung, Menko Polkam Minta Pelaku Dihukum Berat

Tolak Tawaran Jadi Duta Polri, Band Sukatani Akui Lagu "Bayar Bayar Bayar" Diintimidasi

 

ads2

  Berita Terkini
 
Jokowi Akhirnya Laporkan soal Tudingan Ijazah Palsu ke Polisi, 5 Inisial Terlapor Disebut

Polri Ungkap 72 Kasus Destructive Fishing, Selamatkan Kerugian Negara Rp 49 Miliar

3 Anggota Polri Ditembak Oknum TNI AD di Way Kanan Lampung, Menko Polkam Minta Pelaku Dihukum Berat

BNNP Kaltim Gagalkan Peredaran 1,5 Kg Sabu di Samarinda dan Balikpapan

Kasus Korupsi PT BKS, Kejati Kaltim Sita Rp2,5 Milyar dari Tersangka SR

ads3
 
PT. Zafa Mediatama Indonesia
Kantor Redaksi
Jl. Fatmawati Raya No 47D Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 21 7493148
+62 85100405359

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2