Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
Legislatif    
Virus Corona
Puan Maharani Desak Pemerintah Segera Tekan Tombol Bahaya Covid-19
2021-06-22 02:31:03
 

 
JAKARTA, Berita HUKUM - Ketua DPR RI Dr. (H.C) Puan Maharani mendesak pemerintah segera meningkatkan upaya pengendalian Covid-19. Menurut Puan, pembatasan sosial berskala besar (PSBB) dapat menjadi salah satu cara untuk pengendalian penyebaran virus tersebut. Puan menuturkan, PSBB dapat diterapkan di daerah zona merah. Untuk daerah lainnya dapat diketatkan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) berbasis mikro.

"Pemerintah harus segera bertindak untuk mengatasi lonjakan kasus Covid-19 yang makin mengkhawatirkan. Berlakukan PSBB secara terbatas untuk daerah-daerah zona merah, atau pengetatan PPKM mikro," kata Puan dalam keterangan pers rilis yang diterima Parlementaria, Senin (21/6).

politisi PDI-Perjuangan tersebut menegaskan, pemerintah pusat harus dapat menentukan langkah penanganan yang serius dan mendesak, serta memastikan koordinasi dan pengawasan ketat berjalan dalam penanganan Covid-19 khususnya di daerah zona merah.

Ledakan kasus Covid-19 di Pulau Jawa, semakin mengkhawatirkan karena banyaknya jumlah penduduk dengan mobilitas tinggi, serta penerapan protokol kesehatan yang belum optimal. Terlebih adanya kelompok masyarakat sipil yang meneken petisi online yang mendesak pemerintah melakukan karantina wilayah atau lockdown serta tuntutan lainnya.

Sesuai Undang-Undang Kekarantinaan Kesehatan, pemerintah memiliki kewenangan mengambil langkah pembatasan sosial atau bahkan lockdown untuk mengatasi pandemi ini. "Arah kebijakan dari pemeringah pusat secepat mungkin sangat diperlukan mengingat sebaran Covid-19 di berbagai daerah (lintas daerah)," ujar Puan.

"Tombol bahaya harus dinyalakan untuk kondisi darurat ini dan meningkatkan kesadaran akan bahaya lonjakan kasus Covid-19," sambung mantan Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan itu.(tn/sf/DPR/bh/sya)





 
   Berita Terkait > Virus Corona
 
  Uang Bukan Batu Sandungan Lockdown, Tapi Nihilnya Leadership dan Trust
  Bikin Sertifikat Vaksinasi Palsu, 3 Pelaku Diamankan Krimsus Polda Metro
  PPKM Diperpanjang, Anggota DPR Minta Pemerintah Fokus Kendalikan Kasus
  Atasi Pandemi Covid-19, Mulyanto Minta Pemerintah Kurangi 'Gimmick'
  Hergun: Jangan Lupakan Hak Rakyat Saat PPKM Diperpanjang
 
ads1

  Berita Utama
Uang Bukan Batu Sandungan Lockdown, Tapi Nihilnya Leadership dan Trust

Bikin Sertifikat Vaksinasi Palsu, 3 Pelaku Diamankan Krimsus Polda Metro

Irwan Fecho: Mereka Sadar Kekuasaan di Ujung Tanduk, Sehingga Demokrat Harus Jadi Kambing Hitam

Di HBA, Jaksa Agung Sampaikan 7 Perintah Harian Kepada Seluruh Jaksa

 

ads2

  Berita Terkini
 
Uang Bukan Batu Sandungan Lockdown, Tapi Nihilnya Leadership dan Trust

Wacana Tarif Parkir di Jakarta Naik Rp 60 Ribu/Jam, Kapan Realisasinya?

Kejati Sumsel Tetapkan 2 Tersangka Dugaan Korupisi di Bank Sumsel Babel

Paminal Polda Metro Lakukan Litsus ke Peserta Seleksi PAG

TNI AU Minta Maaf dan Tahan 2 Oknum Anggota Polisi Militer yang Lakukan Kekerasan di Merauke

ads3
 
PT. Zafa Mediatama Indonesia
Kantor Redaksi
Jl. Fatmawati Raya No 47D Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 21 7493148
+62 85100405359

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2