JAKARTA, Berita HUKUM - Tidak benar Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tidak memberikan perhatian lebih pada persoalan-persoalan bencana yang tengah terjadi di beberapa daerah di Indonesia. Di tengah kesibukannya menjalankan roda pemerintahan, termasuk kunjungan kerja ke Bali, Presiden selalu memantau dan memperoleh informasi paling mutakhir terkait dengan bencana yang terjadi di tanah air.

"Presiden juga memimpin sendiri langkah lankah koordinasi penanganan bencana di tingkat kabinet," kara Staf Khusus Presiden bidang Komunikasi Politik Daniel Sparringa kepada laman ini di Jakarta, Senin (20/1) siang.

Dalam beberapa kesempatan, seperti pada Senin (13/1) dan Kamis (16/1) lalu, Presiden SBY menerima laporan dan melakukan rapat terbatas dengan berbagai pihak terkait penanganan bencana tersebut. Hasilnya, ujar Daniel, disamping Badan Nasional Penanggulangan Bencana(BNPB), TNI dan Polri, Presiden juga telah menginstruksikan Menteri Sosial, Menteri Kesehatan, dan Menteri PU untuk secara langsung menangani upaya penyelamatan dan pelayanan para korban bencana.

"Besok (Selasa, 21 Januari) akan digelar lagi rapat terbatas penanggulangan bencana, kedua dalam seminggu terakhir ini," Daniel menambahkan.

Minggu lalu, Presiden juga berbicara langsung melalui telepon dengan Gubernur di tiga wilayah bencana, yakni Sumatera Utara, DKI Jakarta, dan Sulawesi Utara.

"Kecemasan dan kecaman kepada Presiden SBY terkait dengan isu banjir sesungguhnya tidak perlu dan sangat tidak berdasar. Sebagaimana telah direncanakan sejak pekan lalu, Presiden SBY akan bertolak menuju wilayah bencana Gunung Sinabung pada Kamis (23/1) mendatang," Daniel menjelaskan.

Pada Senin (13/1) pekan lalu, Presiden telah menginstruksi Kepala BNPB, Panglima TNI, dan Kapolri untuk membentu penuh penanganan banjir di Jakarta, Sinabung, dan Manado. Lalu, pada Kamis (16/1), Presiden menggelar rapat kabinet yang, antara lain, membahas penanganan bencana di berbagai daerah. Presiden meminta BNPB menghitung kerugian petani akibat erupsi Gunung Sinabung dan memperkuat posko nasional di kabupaten Karo untuk memudahkan penyaluran bantuan.(har/pdn/bhc/rby)