Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
Eksekutif    
Suriah
Presiden SBY: Suriah Di Ambang Tragedi Besar
Thursday 29 Aug 2013 11:43:36
 

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono saat menerima telepon.(Foto: @SBYudhoyono)
 
JAKARTA, Berita HUKUM - Setelah menerima telepon dari PM Australia Kevin Rudd dan PM Malaysia Datuk Seri Najib Razak, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Rabu (28/8) malam, menerima telepon dari PM Turki Reccep Tayyip Erdogan berkaitan dengan situasi yang berkembang di Suriah.

Melalui akun twitternya @SBYudhoyono yang diunggah beberapa saat lalu, Presiden SBY menyebutkan, para kepala pemerintaan Negara sahabat itu sangat menyesalkan dan tidak bisa menerima penggunaan senjata kimia anyg mengakibatkan korban rakyat tidak berdosa, termasuk anak-anak.

“Sikap Indonesia jelas. Kekerasan haurs dihentikan. Senjata kimia mesti dilarang. PBB dan negara di kawasan harus serius, hentikan kekerasan,” kata Presiden SBY mengenai sikap Indonesia terkait situasi yang berkembang di Suriah.

Menurut SBY, ia juga telah berkomunikasi dengan banyak Presiden dan Perdana Menteri tentang Suriah. Ia berharap semua serius untuk mengakhiri tragedi di negara tersebut.

Presiden menyayangkan Dewan Keamanan PBB tidak pernah bersepakat, dan bahkan yang terjadi saling mengancam untuk menggunakan hak veto. Akibatnya, korban jiwa terus berjatuhan.

Presiden SBY mengingatkan, kalau minggu ini DK PBB dan Liga Arab tidak bisa hentikan kekerasan dan senjata kimia, dunia akan menangis. “Suriah di ambang tragedi besar,” sebut Kepala Negara.

Sebagai seorang Muslim, lanjut Presiden SBY, ia sulit menerima kenyataan, bahwa Suriah dengan peradaban Islam-nya yang tinggi, harus mengalami kehancuran.

Sebagaimana dikeahui, sejak tahun 2012, Presiden SBY telah membawa masalah yang terjadi di negara Suriah ke berbagai forum internasional.

Saat menghadiri KTT D8 di Islamabad pada bulan November 2012 misalnya, Presiden SBY telah bertemu dengan PM Turki Erdogan, Presiden Iran Ahmaddinejad, Wakil Presiden Mesir Mekky dan Presiden Pakistan Zardary untuk membahas masalah yang terjadi di Suriah.

Presiden SBY juga membahas situasi di Suriah dengan para pemimpin dunia lainnya dalam sela-sela KTT G20, seperti Presiden Putin dan juga KTT ASEAN, Perdana Menteri Wen Jia Bao, dan HLP PBB dengan PM Inggris Cameron.

Sementara pada Sidang Umum PBB, Presiden SBY telah mendesak Dewan Keamanan PBB untuk mengambil tindakan tegas terkait dengan situasi yang makin memburuk di Suriah.

"Dewan Keamanan PBB sekarang harus bersatu dan bertindak tegas sebagaimana diamanatkan oleh Piagam PBB untuk membawa situasi di bawah kontrol" ujar SBY, ketika itu.

Presiden SBY akan terus berkoordinasi dengan para pemimpin dunia lainnya untuk menemukan solusi terbaik untuk situasi yang memburuk di Suriah. Saat berkunjung ke St Petersburg, pada hari Minggu depan, untuk menghadiri KTT G20 mendatang, Presiden SBY diperkirakan akan bertemu dengan para pemimpin dunia untuk membahas berbagai isu ekonomi dunia, tetapi juga isu-isu global yang krusial lainnya.(skb/bhc/rby)



 
   Berita Terkait > Suriah
 
  Presiden Assad dapat Suaka di Rusia, Pemberontak HTS Kuasai Damaskus
  Konflik Suriah: Turki dan Rusia Sepakat Umumkan Gencatan Senjata 'Bersejarah'
  Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan Bersumpah Melanjutkan Operasi Militer di Suriah Utara
  Serangan Turki di Suriah, Jumlah Korban Meninggal dan Pengungsi Melonjak
  Erdogan: Pasukan Turki Lancarkan Serangan di Suriah untuk Dirikan 'Zona Aman'
 
ads1

  Berita Utama
Roy-Tifa Versus Jokowi: Masihkah Kekuasaan Mengendalikan Hukum?

Terbukti bersalah, Nadiem dijatuhkan vonis 10 tahun penjara

Klarifikasi Tuduhan PETI, Kuasa Hukum PT Harmoni Alam Manise Beberkan Fakta

Hotman Paris Protes dan Tuding Kalapas Cipinang Diskriminasi soal Penahanan Razman Arif Nasution

 

ads2

  Berita Terkini
 
Roy Suryo menang di Praperadilan, PN Jaksel nyatakan penangkapan hingga penahanan kasus ijazah Jokowi tidak sah

Defisit APBN 2025 jebol, DPR ramai-ramai kritik pemerintah

Roy-Tifa Versus Jokowi: Masihkah Kekuasaan Mengendalikan Hukum?

Pemerintah diminta audit ulang kerugian Rp 600 triliun akibat under-invoicing ekspor sawit

Purbaya sebut IKN terlalu sepi jadi pusat finansial internasional

ads3
 
PT. Zafa Mediatama Indonesia
Kantor Redaksi
Jl. Fatmawati Raya No 47D Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 21 7493148
+62 85100405359

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2