Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
Eksekutif    
Pemilu
Presiden Minta Dugaan Penyimpangan Pemilu Diselesaikan Secara Tuntas dan Adil
Wednesday 30 Apr 2014 13:02:04
 

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Wakil Presiden Boediono.(Foto: Istimewa)
 
JAKARTA, Berita HUKUM - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menyampaikan terima kasih kepada jajaran pemerintah, para menteri Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) II, termasuk para Gubernur dan Wakil Gubernur, atas kerjasama, kebersamaan, kerja keras dalam melaksanakan Pemilihan Umum Legislatif 2014 secara damai,demokratis, tertib, dan lancar.

"Dunia dan kita akan mengatakan konsolidasi demokrasi, transisi demokrasi di Indonesia berlangsung dengan baik. Inilah sejarah yang kita tunggu dan ditunggu dunia," kata Presiden SBY saat memberikan pengantar pada sidang kabinet Paripurna diperluas di Gedung Utama Sekretariat Negara, Jakarta, Selasa (29/4).

Meskipun ada sejumlah penyimpangan, Presiden SBY menilai secara umum pemilu berjalan damai dan demokratis. Terhadap adanya dugaan penyimpangan, Presiden meminta agar diselesaikan secara baik, tuntas, dan adil.

Presiden SBY kemudian memberi instruksi kepada jajaran pemerintah untuk menjalankan amanat undang-undang menyukseskan Pemilihan Presiden 2014.

"Tugas pemerintah adalah memastikan Pemilihan Prersiden dan Wakil Presiden juga berlangsung secara damai dan demokratis. Para calon presiden tentulah tengah menyiapkan diri masing-masing. Partai politik atau gabungan partai politik sekarang tengah mempersiapkan siapa yang hendak dicalonkan ataupun diusung. Ini proses politik, dan semua tahu siapa bertanggung jawab apa, siapa bertugas apa," kata Presiden.

Sidang Kabinet Diperluas ini diikuti oleh Wakil Presiden Boediono, para menteri KIB II, anggota Komite Ekonomi Nasional (KEN), Komite Inovasi Nasional (KIN), para Gubernur, dan pimpinan Badan Usaha Milik Negara (BUMN). (WID/Humas Setkab/ES/skb/bhc/sya)



 
   Berita Terkait > Pemilu
 
  Usai Gugat ke MK, Mahfud MD dan Ari Yusuf Amir Adakan Pertemuan di Rumah Ketua MA?
  PKB soal AHY Sebut Hancur di Koalisi Anies: Salah Analisa, Kaget Masuk Kabinet
  Daftar Lengkap Perolehan Suara Partai Politik Pemilu 2024, Dan 10 Partai Tidak Lolos ke Senayan
  DPD RI Sepakat Bentuk Pansus Dugaan Kecurangan Pemilu 2024
  Nyaris Duel, Deddy Sitorus PDIP dan Noel Prabowo Mania saat Debat di TV Bahas Pemilu
 
ads1

  Berita Utama
Silmy Karim Ditetapkan Tersangka KPK dan Disebut Terima Jatah Pemerasan Urus Izin Tinggal WNA Rp 100 Juta Tiap Minggu

Wamen Imipas Silmy Karim Dicari KPK Usai OTT KaKanim Jakarta Barat

Dadan Hindayana, Sony Sonjaya dan Lodewyk Pusung Resmi Tersangka Kasus Dugaan Korupsi MBG

4 WNA asal China Ditangkap Terkait Dugaan Tambang Ilegal di Papua

 

ads2

  Berita Terkini
 
Iran bombardir pangkalan AS di Kuwait dan Bahrain

Nikita Mirzani apes kalah di pengadilan setelah gugatan Rp244 miliar pada Reza Gladys ditolak

Dikabarkan mundur, Purbaya bakal umumkan realisasi APBN Mei 2026 hari ini (5/6)

Kapal induk pertama Indonesia segera dikirim dari Italia, persiapan dipercepat

Silmy Karim Ditetapkan Tersangka KPK dan Disebut Terima Jatah Pemerasan Urus Izin Tinggal WNA Rp 100 Juta Tiap Minggu

ads3
 
PT. Zafa Mediatama Indonesia
Kantor Redaksi
Jl. Fatmawati Raya No 47D Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 21 7493148
+62 85100405359

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2