JAKARTA (BeritaHUKUM.com) – Presiden Susilo Bambang Yudhoyono membuka ASEAN Election Management Bodies' Forum: Inspiring Credible ASEAN Election Management Bodies, di Istana Negara, Senin (3/10). Forum baru pertama kali dilaksanakan ini, terselenggara atas kerjasama Komisi Pemilihan Umum (KPU) Indonesia dengan International IDEA.

Dalam sambutannya tersebut, Presiden SBY berharap semoga forum ini dapat menyediakan ruang dan waktu bagi para peserta untuk berbagi pengalaman dan pandangan. "Saya mendukung pertemuan penting yang pertama kali dilaksanakan di Indonesia ini," kata SBY.

Kepala Negara juga mengatakan, meskipun dua tujuan dari negara yaitu mencapai masyarakat yang baik dan sejahtera banyak diyakini akan tercapai melalui proses demokrasi, namun harus dilihat bagaimana demokrasi berjalan. Demokrasi yang belum matang adalah salah satu contohnya.

"Demokrasi seperti itu juga tercermin dalam pemilu yang tidak memenuhi standar internasional yaitu yang bebas dan adil, juga pemilu yang tidak tertib dan diwarnai aksi kekerasan. Indonesia juga belajar banyak dan boleh dikata mengalami pasang surut dalam demokrasi. Tapi itulah yang mengantarkan Indonesia pada tingkat lebih matang," imbuhnya, seperti dikutip lama presidenri.go.id.

Forum lembaga penyelenggaran pemilu ASEAN ini akan berlangsung hingga 5 Oktober, di Hotel Borobudur, Jakarta. Forum yang dimaksudkan untuk saling bertukar pengalaman terkait pemilu negara-negara ASEAN ini diikuti sekitar 135 peserta. Adapun materi yang akan dibahas, antara lain pemilu di ASEAN, gender dan partisipasi warga, keuangan pemilu, komisi pemilu yang mandiri, keadilan dalam pemilu, pencegahan dan mitigasi konflik, serta pemantauan pemilu.

Terlihat hadir dalam peresmian ini antara lain Menko Polhukam Djoko Suyanto, Menko Perekonomian Hatta Rajasa, Mensesneg, Menlu Marty Natalegawa, Mendagri Gamawan Fauzi, Kapolri Timur Pradopo, Ketua MPR Marzuki Alie, dan Seskab Dipo Alam. Hadri pula Ketua KPU Hafiz Anshary

Presiden setujui dengan pernyataan Direktur Internasional IDEA untuk Asia Pasifik, Andrew Ellis, yang mengatakan bahwa demokrasi itu harus dibangun dari dalam tanpa adanya tekanan dari luar. "Demokrasi memiliki nilai global tapi tidak bisa dipaksakan dari luar dan didikte dari luar. Pengalaman Indonesia membenarkan tesis itu," SBY menekankan. "Saya meyakini bahwa go grown democracy akan lebih abadi dan cocok bagi sebuah bangsa," tandasnya.

Sebelumnya, Andrew Ellis mengatakan bahwa demokrasi pada sebuah bangsa hanya bisa dibangun dari dalam, dan saling berbagi antar elemen masyarakat. Demokrasi juga bukan hanya tentang pemilihan. "Tapi juga pemilihan yang memiliki tantangan politik dan teknis, juga harus transaparan, dan cepat," kata Andrew.

Lima Syarat
Menurut SBY, sukses dan kualitas dari sebuah pemilu dapat ditentukan oleh lima syarat. Antara lain, yakni pertama, sistem yang tepat, bebas, dan adil. Kedua, kelembagaan pemilu yang kredible. "Ketiga, manajemen pemilu dan pengawasan pemilu yang objektif," katanya.

Syarat kelima, lanjut Presiden, kesadaran masyarakat untuk menggunakan haknya dan berpartisipasi dalam pemilu. "Dan yang kelima, tercermin dari penyelenggaraan pemilu yang damai, tertib, dan tanpa kekerasan," ujar Presiden.

Presiden juga menyampaikan pengalaman pemilu Indonesia pasca reformasi 13 tahun lalu yang sudah mengalami tiga kali proses pemilu, yaitu pada tahun 1999, 2004, dan 2009. "Alhamdulillah, ketiga pemilu tersebut berhasil dijalankan dengan damai dan tertib. Hal ini tentunya, lembaga pemilu yang menyelenggarakan tiga pemilu tersebut patut untuk menerima penghargaan," jelas dia.

SBY menambahkan. Meskipun demikian, Indonesia akan terus menyempurnakan yang makin substantif dan makin berkualitas. "Indonesia juga belajar banyak dan boleh dikata mengalami pasang surut dalam demokrasi. Tapi itulah yang mengantarkan Indonesia pada tingkat lebih matang," ujar SBY.

Disamping itu, Presiden SBY juga berharap agar peserta forum ini dapat saling berbagi pengalaman dan pengetahuan yang dimiliki dan bukan mendikte dan memaksakan pendapatnya. "Kita semua punya komitmen untuk melaksanakan dan menciptakan sebuah negara yang dapat memenuhi kehendak rakyat kita, yang hanya bisa kita dapatkan dari pemilu yang kredible dan berkualitas," Presiden SBY menjelaskan.

Menurut Kepala Negara, demokrasi yang substansif akan terwujud bila kebebasan dan hak asasi manusia benar-benar dijunjung tinggi, serta masyarakatnya juga mematuhi pranata hukum yang berlaku. "Kita harus mempunyai keseimbangan antara hak dan kewajiban," tandas Presiden.(pgi/wmr)