JAKARTA, Berita HUKUM - Pemilihan presiden (Pilpres) 2019 masih 1,5 tahun lagi. Namun berbagai kalangan memprediksi akan ada dua poros yang akan bertarung untuk memperebutkan kepemimpinan nasional periode 2019-2024. Dua poros itu adalah Prabowo-SBY dan Jokowi-Mega. Siapakah yang lebih kuat dan memenangkan pertarungan? Sejumlah kalangan memprediksi poros Prabowo-SBY lebih unggul sehingga akan memenangkan pertarungan, karena kebijakan pemerintahan Jokowi dinilai mengecewakan rakyat.

Munculnya poros Prabowo Subianto (Ketua Umum Partai Gerindra)-Susilo Bambang Yudhoyono (SBY/Ketua Umum Partai Demokrat)) semakin terlihat setelah keduanya bertemu dikediaman SBY di Cikeas baru-baru ini. Banyak kalangan menyebut, pertemuan itu pertanda keduanya berkoalisi pada pilpres nanti.

Poros Prabowo-SBY akan didukung empat partai politik, Gerindra, Demokrat, PKS, dan PAN. Ada kemungkinan akan didukung partai baru yang lolos verifikasi.

Sedangkan poros Jokowi-Mega didukung PDIP, Partai Golkar, PPP, Nasdem, Hanura, PKB. Juga ada kemungkinan akan didukung partai baru yang lolos verifikasi.

Prabowo-SBY Unggul

Direktur Eksekutif Indonesian for Transparency and Akuntability (Infra) Agus Chaerudin, kemenangan poros Prabowo-JK karena masyarakat kecewa dengan Jokowi yang tidak bisa memenuhi janji-janji dan visi-misi kampanye yang tidak terbukti realitanya. Menurutnya, masyarakat semakin dijadikan objek penderita kebijakan pemerintah yang sangat mengutamakan kepentingan pemodal asing.

"Janji-janji visi-misi kampanye Jokowi-JK yang sangat melekat di masyarakat seperti membangun tanpa utang, realitanya pemerintah gemar utang untuk membangun dan menyerahkan pembangunan pada asing melalui investasi," katanya di Jakarta, Jumat (28/7).

Selain itu, kata dia, terkait buy back PT Indosat, namun realita ada 4 bank negara dijadikan jaminan investasi asing untuk pembangunan infrastruktur NKRI. Serta, persoalan lapangan kerja yang nyatanya justru banyak migrasi besar-besaran tenaga kerja asing ke Indonesia.

"Berdasarkan track record janji-janji visi misi yang tak dapat dibuktikan tersebut, terutama masyarakat melihat integritas dan komitmen menjaga kedaulatan RI dimata dunia. Jika pada kontestasi Pilpres 2019 kembali beradu Jokowi vs Prabowo, dapat dipastikan peluang terbesar pilihan warga masyarakat memilih Prabowo," terang dia.

Hal ini, lanjut Agus Chaerudin, berdasarkan track record kedua tokoh tersebut, masyarakat lebih yakin dan percaya integritas dan komitmen Prabowo dalam menjaga kedaulatan NKRI berdasarkan Pembukaan UUD 1945 dapat benar-benar dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab.

"Terlebih tiga tahun era kepemimpinan Jokowi banyak kebijakan-kebijakannya memberatkan dan merugikan kemampuan ekonomi masyarakat," ungkap Agus.

Selain itu, salah satu tokoh nasional, Amien Rais, juga menyatakan dukungannya terhadap Prabowo. Dia juga membahas kondisi negara yang dinilai kocar-kacir. "Saya berharap umat Islam di Indonesia mendukung Prabowo Subianto dalam Pilpres 2019. Kami merasa yakin Prabowo bisa memenangkan pilpres karena didukung umat muslim Indonesia," terangnya.

Mega Jokowi Kalah

Hal sama disampaikan pengamat politik dari Perhimpunan Masyarakat Madani (Prima) Sya'roni. Menurutnya, kemenangan pertarungan poros Prabowo - SBY dan Mega- Jokowi sangat ditentukan dari kemenangan hasil pilkada serentak 2018.

Siapa yang bisa memenangkan Jawa, lanjut Sya'roni, berpeluang besar menang di Pilpres 2019. Pilkada 2018, akan menggelar Pilgub Jatim, Jateng dan Jabar. Untuk sementara kubu Mega-Jokowi masih tertinggal 2-0, karena kalah di Pilgub Jakarta dan Banten.

"Saat ini kubu Mega-Jokowi tertinggal 2-0. Poros Jokowi-Mega harus menang di tiga pilgub Jawa. Kalau kalah maka goodbye kekuasaan Jokowi," tegasnya kepada Harian Terbit, Jumat (28/7).

Kemiskinan

Sementara itu pengamat politik Zulfikar Ahmad mengemukakan, kekalahan poros Jokowi-Mega karena kebijakan Jokowi sebagai presiden sudah mengecewakan rakyat. Masalah kemiskinan yang semakin parah, daya beli masyarakat yang terus melemah, tarif listrik, harga pangan yang terus meroket, sudah membuat rakyat kecewa.

Belum lagi masalah Peppu Ormas yang mengecewakan banyak kalangan. Publik melihat Perppu ini tidak demokratis karena akan membelenggu kebebasan berpendapat dan berserikat.

"Juga soal utang yang menumpuk, semakin sulitnya lapangan pekerjaan. Belum lagi penangkapan aktivis, ulama. Rezim Jokowi juga dinilai tidak bersahabat dengan kalangan ulama dan aktivis pro demokrasi. Semua ini akan sangat berpengaruh terhadap elektabilitas Jokowi, sehingga rakyat tidak akan memilihnya lagi pada Pilpres 2019," kata Zulfikar.

Koalisi 4 Partai

Sementara itu Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Fadli Zon mengemukakan, partainya tak hanya menjajaki peluang berkoalisi dengan Demokrat untuk menghadapi Pilpres 2019 dan menghadapi koalisi partai pendukung Presiden Jokowi yang kemungkinan besar mencalonkan Jokowi kembali.

Fadli Zon, memastikan mereka juga akan berupaya merangkul partai-partai lain, terutama PKS dan PAN. "Koalisi berempat akan lebih kuat," katanya di Jakarta, Jumat (28/7).

Menurut Fadli, setelah UU Pemilu disahkan, Gerindra mulai menyusun formula koalisi untuk memenuhi ambang batas pencalonan presiden (presidential threshold) - 20 persen kursi DPR atau 25 persen suara sah nasional pada Pemilu 2014. "Perhitungannya dengan PAN dan PKS sudah cukup, dengan Demokrat apalagi," katanya.

Pada pemilu lalu, Gerindra hanya memperoleh 11,81 persen suara dan menguasai 13,04 persen dari 560 kursi parlemen. Sedangkan Demokrat mendapat 10,19 persen suara dan 10,89 persen kursi. Jika ditambah dengan suara PKS dan PAN - yang kini berada di barisan partai pemerintah -empat partai ini punya modal 39,64 persen kursi DPR dan 36,38 persen suara.

Sekretaris Jenderal Partai Gerindra, Ahmad Muzani, mengatakan Prabowo juga akan bertemu dengan pemimpin partai lain pekan ini. Dia menilai dalam aturan presidential threshold ini masih terbuka kemungkinan muncul empat calon presiden. "Tidak hanya PAN dan PKS, melainkan silaturahmi ke semua partai," ucap Muzani.

Sementara itu, Ketua Umum PKS Sohibul Iman menyatakan dukungannya pada rencana pembentukan koalisi empat partai. Menurut dia, Gerindra, Demokrat, dan PAN sejak awal satu visi dengan PKS dalam menolak penghapusan presidential threshold. "Kami sejalan dalam membahas beberapa isu," kata Sohibul.(Sammy/Safari/HanTer/bh/sya)