JAKARTA, Berita HUKUM - Presiden RI ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menyebut poros maritim yang digagar Presiden Joko Widodo hanya retorika semata. Anggota Dewan Penasehat Partai Gerindra Muhammad Syafi'i pun setuju dengan pendapat SBY.

Syafi'i melihat sejumlah program yang dibuat Presiden Jokowi tidak melalui kajian yang lengkap atau terpadu.?

"Selalu saja itu sifatnya sektoral dan belum meliputi semua yang kemudian akan terimbas dari kebijakan yang diambil," kata Syafi'i di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (30/8).

Dirinya mencontohkan salah satu program Presiden Jokowi yang tidak melalui kajian terpadu adalah proyek kereta api cepat?

"Sejauh mana kebutuhan kita? Belum jelas. Apakah itu sebanding dengan yang harus dibebaskan tanahnya?" katanya.

Selain itu, lanjut dia, proses pembebasan lahan proyek kereta api cepat itu pun hingga kini masih belum jelas.? "Bagaimana aturannya belum jelas, dia langsung aja," ucapnya.

Presiden Indonesia keenam SBY mengkritik konsep poros maritim dunia yang digagas Jokowi. Kritikan itu disampaikan SBY dalam orasi ilmiahnya di acara wisuda Sarjana Universitas Al Azhar Indonesia di Gedung Manggala Wanabhakti, Kementerian Kehutanan, Jakarta, Sabtu, (27/8).

SBY menilai gagasan Jokowi yang sering digembar-gemborkan itu dalam perkembangannya sebatas retorika belaka.

Selain mengkritik kedekatan Indonesia yang hanya berfokus pada satu negara yaitu Tiongkok, SBY juga mengkritik kebijakan Jokowi tentang Poros Maritim. SBY mempertanyakan realisasi kebijakan tersebut.

"Saya sering mendengar kita ini bangsa maritim, negara kepulauan wajib hukumnya, harga mati pembangunan kita berwawasan maritim. Tapi yang saya dengar dan saya ikuti, baru sebatas retorika," tuturnya.

Pendiri Partai Demokrat itu menilai kondisi maritim Indonesia tidak akan berubah tanpa kerja nyata. "Without action, without policy, without actual program to be implementation (Tanpa kerja nyata, tanpa kebijakan, tidak ada program nyata yang dilaksanakan)," kritik SBY.(yn/teropongsenayan/bh/sya)