MALANG, Berita HUKUM - Dalam pandangan Muhammadiyah dalam Buku Indonesia Berkemajuan (2015) bahwa kehidupan kebangsaan di Indonesia memerlukan rekonstruksi bermakna di bidang politik, ekonomi, dan budaya. Keberhasilannya sangat ditentukan oleh salah satunya faktor dinamis karakter kepemimpinan dalam seluruh struktur kehidupan kebangsaan. Indonesia saat ini memerlukan karakter kepemimpinan yang progresif, reformatif, inspiratif dan berakhlak mulia yang mampu menyerap aspirasi masyarakat dan mengkristalisasikan nilai-nilaietika keagamaan dan moral Pancasila secara aktual sebagai landasan kebijakan di pelbagai sektor kehidupan kebangsaan.

Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Haedar Nashir mengatakan, dalam konteks kehidupan kebangsaan, kepemimpinan profetik adalah kepemimpinan yang memiliki komitmen terhadap kebenaran, mendorong terwujudnya keadilan sosial dan ekonomi, berpihakkepadahak-hak masyarakat, serta mengutamakan kepentingan bangsa dan negara di atas segalanya.

"Kepemimpinan profetik memiliki kualitas ruhaniah yang memadukan keseimbangan hubungan dengan Tuhan dan dengan sesama umat manusia serta lingkungannya untuk membangun peradaban hidup yang utama," ucap Haedar dalam Pidato Kebangsaan dalam rangka Hari Kemerdekaan Republik Indonesia pada Minggu (12/8) di Universitas Muhammadiyah Malang (UMM).

Haedar menjelaskan, kepemimpinan profetik merupakan perpaduan antara kualitas kenegarawanan dengan kemampuan transformatif, yakni kepemimpinan yang berkarakter dan berkepribadian kuat, mengutamakan kepentingan bangsa dan negara, mampu melakukan mobilisasi potensi, mengagendakan perubahan, dan memproyeksikan masa depan. Kepemimpinan yang dimaksud mampu memadukan kekuatan visi, pengambilan keputusan, memiliki kapabilitas, integritas, dan akseptabilitas yang kuat sebagai manifestasi kenegarawanan, serta mampu memecahkan persoalan-persoalan bangsa.

"Kepimpinan profetik dalam sebuah sistem pemerintahan dibangun di atas tonggak wawasan yang visioner. Yakni, kepemimpinan yang memberikan keteladanan dan bersikap adil terhadap semua golongan, bisa menumbuhkan potensi masyarakat untuk bersama-sama membangun negara yang adil makmur dan bermakna bagi setiap warga negaranya. Kepemimpinan yang adil akan menghilangkan fanatisme sempit kelompok dan golongan. Kepemimpinan seperti ini akan bisa memobilisasi warga masyarakat untuk berjuang, berkorban dan bahkan rela mati demi pembangunan dan kemajuan. Tiadanya keteladanan pimpinan dan hilangnya sosok pemimpin yang amanah sangat berpengaruh bagi penegakan nilai-nilai seperti yang disebutkan di atas," papar Haedar.

Haedar menjabarkan kepemimpinan profetik memiliki kriteria diantaranya, pertama, relijius, kata sejalan dengan tindakan, dan bertanggungjawab. Kedua, visi dan karakter kuat sebagai negarawan, yang mengutamakan kepentingan bangsa dan negara ketimbang diri sendiri, partai politik, dan kroni. Ketiga, berani mengambil berbagai keputusan strategis dan memecahkan masalah-masalah krusial bangsa. Keempat, mewujudkan good governance, tegas dalam melakukan pemberantasan korupsi, penegakan hukum, serta penyelamatan aset dan kekayaan negara.

Keempat, menjaga kewibawaan dan kedaulatan nasional dari berbagai ancaman di dalam dan luar negeri. Kelima, melepaskan jabatan partai politik dan fungsi-fungsi lain yang dapat menimbulkan konflik-kepentingan serta mengganggu jalannya pemerintahan dalam memimpin bangsa dan negara, dan keenam, memiliki strategi perubahan yang membawa pada kemajuan bangsa.

Selain itu, Haedar juga menuturkan bahwa para pemimpin di berbagai sektor dan tingkatan harus memiliki dan menjunjung tinggi kebenaran (sidiq), kejujuran (amanah), menyampaikan kebenaran dan kejujuran (tabligh), dan cerdas dalam mengelola aset negara (fathanah). Demikian juga, para pemimpin harus menunjukkan keteladanan yang baik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Keteladanan elite menjadi kunci penting bagi tumbuhnya kepercayaan, sebagai pusat identifikasi diri bagi rakyat, serta menjadi modal sosial dan ruhaniah yang berharga untuk kemajuan bangsa.

"Para pemimpin bangsa saat ini dari pusat sampai daerah di berbagai lini baik pemerintahan maupun kekuatan non-negara perlu melakukan rekonstruksi diri dalam alam pikiran, orientasi sikap dan tindakan, serta konsistensi dalam membangun Indonesia," ucap Haedar.

Turut hadir dalam acara tersebut Ketua Umum Pimpinan Pusat 'Aisyiyah, Siti Noordjannah Djohantini, Wakil Ketua MPR RI, Ahmad Basarah, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI, Muhadjir Effendy, Rektor UMM, Fauzan, Pimpinan Wilayah Muhammadiyah dan 'Aisyiyah se Indonesia, serta perwakilan rektor Perguruan Tinggi Muhammadiyah (PTM).(adam/muhammadiyah/bh/sya)