JAKARTA, Berita HUKUM - Berlangsung aksi unjuk rasa damai dari massa yang mengatasnamakan Asosiasi Petani Plasma Kelapa Sawit Indonesia (APPKSI) pada siang hari kemarin yang digelar di depan gedung kantor Kementerian Koordinator kemaritiman Republik Indonesia, tepatnya jalan MH Thamrin Jakarta Pusat. Jakarta pada, Selasa (25/6).

Para pendemo di depan gedung kantor Kemenko Maritim dengan membentangkan spanduk bertuliskan, 'Mendesak Menko Maritim RI untuk Menghapus Pungutan Ekspor CPO Petani Sawit',' Kami Petani Selaku Pemilih Joko Widodo akan Bangkrut Lagi dengan Pungutan Ekspor CPO',' Tolak Pemberlakuan Pungutan Ekspor CPO yang Membuat Harga TBS Petani Plasma Jatuh Lagi' yang tampak juga dibarengi dengan orasi oleh perwakilan APPKSI yang turut hadir di lokasi tersebut.

Maksud daripada aksi unjuk rasa damai tersebut, kemuka Fikri selaku salah seorang pendemo menuturkan adalah bertujuan untuk meminta Menko Maritim agar mau memperjuangkan nasib petani plasma sawit, untuk menolak pemberlakuan kembali pungutan ekspor CPO.

Maka itulah, pihaknya perwakilan APPKSI mengirimkan delegasi perwakilannya, terkait atas perjuangan Menko Maritim makanya itu, menteri Keuangan malah akhirnya mengeluarkan kebijakan membebaskan tarif pungutan ekspor minyak sawit mentah (CPO). Dimana pembebasan tarif mulai berlaku semenjak maret sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 23/PMK.05/2019.

Yang menurut informasi bakalan ditinjau kembali mulai 1 Juni 2019 dengan akan diberlakukan kembali pungutan ekspor CPO itu paska harga CPO naik kembali saat ini. "Tentu saja ini akan kembali membuat kesulitan ekonomi dan penurunan pendapatan petani plasma sawit di Indonesia," tukas Fikri, salah seorang pengurus APPKSI itu saat orasi, Selasa (25/6).

Sebelumnya, para pengunjuk rasa tersebut juga sempat menggelar aksi serupa beberapa hari yang lalu di Kementerian Keuangan RI pada kamis (20/6) lalu.

Fikri berkata, "Bapak menteri maritim tentunya akan mementingkan kepentingan para petani. Oleh karena itu, pemerintah mesti membela para petani nya !" ujarnya.

"Kawan kawan, negara kita negara agraris. Selama ini jangan sampai negara kita bangkrut, akibat konglomerat yang merugikan petani-nya. Mereka korupsi yang tidak pernah 'tersentuh' oleh hukum selama ini. Bahwa konglomerat yang menyalahgunakan petani, seolah olah hanya merugikan para petani," Imbuhnya.

Petani plasma ini sebagai ujung tombak, baik menjualnya maupun ekspornya. Namun ketika ada oknum yang memanfaatkan ekspor CPO, maka yang diuntungkan Konglomerat, sementara petani dirugikan. "Oleh karena itu, kita mengadu pada bapak Luhut Binsar Panjaitan agar segera dibenahi problematika yang menimpa para petani," ungkapnya.

"Pokoknya kami akan menunggu jawaban pak menteri," cetus Fikri.

Ada baiknya, pungutan tersebut untuk membangun infrastruktur baik jembatan, sekolah, atau bentuk lainnya daripada digunakan untuk bio diesel. "Harapan kami agar pemberlakuan cukai ilegal itu tidak diberlakukan lagi," tegasnya.

Namun, pada kisaran menjelang pukul 15.00 Wib sore para pendemo yang berada di pelataran gedung Kemenko Maritim dibubarkan oleh aparat Kepolisian, hingga tidak sempat menunggu dan mengirimkan pihak delegasinya untuk bertemu dengan pihak Kemenko Maritim.(bh/mnd)