Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
Internasional    
Cina
Perusahaan AS Terkena Sanksi di Cina
Saturday 03 Aug 2013 13:53:42
 

Pengadilan Shanghai menetapkan anak perusahaan Johnson & Johnson melakukan monopoli.(Foto: AFP)
 
CINA, Berita HUKUM - Pengadilan Cina memerintahkan dua anak perusahaan Amerika Serikat, Johnson and Johnson, membayar ganti rugi terkait praktik monopoli.

Perusahaan tersebut diperintahkan untuk membayar sebesar US$85.000 kepada satu perusahaan distributor Cina.

Johnson and Johnson dinyatakan bersalah menetapkan harga minimum untuk penjualan peralatan bedah.

Pengadilan di Shanghai mengubah keputusan sebelumnya dengan menetapkan dua perusahaan pemasok peralatan kesehatan melakukan praktik monopoli.

Wartawan BBC di Beijing, Martin Patience, melaporkan perusahaan-perusahaan multinasional yang beroperasi di Cina
belakangan ini mendapat pengawasan yang semakin ketat dari phak berwenang Cina.

Kepekaan harga

Bulan lalu dua produsen susu asing menurunkan harga jual mereka setelah pemerintah meluncurkan penyelidikan tentang dugaan pengaturan harga berdasarkan undang-undang antimonopoli yang disahkan tahun 2008.

Pemerintah Cina amat peka dengan harga produk kebutuhan konsumen karena biaya hidup yang semakin tinggi di negara itu.

Sementara perusahan multinasional ingin memanfaatkan peluang bisnis dari negara dengan penduduk lebih dari 1,3 miliar jiwa itu.

Sementara itu dalam insiden yang berbeda, empat pimpinanKlik raksasa industri farmasi, GlaxoSmithKline (GSK), di Cina ditahan karena tuduhan menyuap para pejabat pemerintah.

Kepolisian Cina mengatakan GSK mentransfer uang hampir US$500 juta kepada sejumlah konsultan dan agen perjalanan untuk menyuap para pejabat pemerintah, dokter, dan rumah sakit guna mendongkrak penjualan dan harga obat mereka.(bbc/bhc/rby)



 
   Berita Terkait > Cina
 
  Wakil Ketua MPR, Syarief Hasan: Perlu Antisipasi dan Mitigasi Lonjakan Wisatawan Cina
  Ketika Negara-negara Eropa Menghadapi Jebakan Utang' China
  Pertumbuhan Ekonomi Cina Melambat Akibat Pandemi Corona Hingga Utang
  Topan In-fa Melintasi Cina Puluhan Orang Tewas, Shanghai Dilanda Banjir Besar
  Tren 'Kaum Rebahan' Melanda Anak-anak Muda China yang Merasa Lelah Budaya Kerja Keras Tapi Gaji Pas-pasan
 
ads1

  Berita Utama
Gerindra Dorong Tindak Lanjut Suket Tidak Sah Gibran Rakabuming Raka dan Selesaikan secara Konstitusional

Munaslub IWAPI 2026 Sah dan Mengikat, Pemberhentian 26 Ketua DPD Cacat Hukum

Dirut PT TGSI Lapor Propam Polri terkait Penanganan Perkara di Polres Metro Jaksel, Dugaan Kriminalisasi Mencuat

Munaslub IWAPI: 26 DPD Sepakat Pilih Hana Fadel Mohammad Jadi Ketum Periode 2026-2031

 

ads2

  Berita Terkini
 
• Gerindra Dorong Tindak Lanjut Suket Tidak Sah Gibran Rakabuming Raka dan Selesaikan secara Konstitusional

• Munaslub IWAPI 2026 Sah dan Mengikat, Pemberhentian 26 Ketua DPD Cacat Hukum

• Dirut PT TGSI Lapor Propam Polri terkait Penanganan Perkara di Polres Metro Jaksel, Dugaan Kriminalisasi Mencuat

• Munaslub IWAPI: 26 DPD Sepakat Pilih Hana Fadel Mohammad Jadi Ketum Periode 2026-2031

• Beredarnya Video AI Prof Djokosoetono, Bantahan Mintarsih Ungkap Fakta Sebenarnya

ads3
 
PT. Zafa Mediatama Indonesia
Kantor Redaksi
Jl. Fatmawati Raya No 47D Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 21 7493148
+62 85100405359

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2