Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
Politik    
Pemilu
Pertemuan SBY dan Prabowo Secara Simbolis Kesamaan Pandangan pada Koalisi 2019
2017-07-29 06:42:05
 

 
JAKARTA, Berita HUKUM - Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR) Ujang Komarudin menilai, meski Partai Gerindra dan Demokrat belum secara resmi mendeklarasikan untuk berkoalisi pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 mendatang, namun secara simbolis pertemuan dua partai besar tersebut menunjukkan komunikasi kesamaan pandangan yang mengarah pada koalisi 2019.

"Jika Gerindra dan Demokrat berkoalisi, maka bukan tidak mungkin Prabowo Subianto dan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) diusung sebagai capres dan cawapres pada Pilpres 2019 nanti," ujar Ujang, dalam rilisnya pada, Sabtu (29/7).

Ujang juga menilai, Prabowo-AHY adalah kolaborasi yang cocok karena mensinergikan dua kekuatan, yaitu kekuatan generasi tua dan generasi milenial.

Jika itu terjadi, maka menurut Ujang, partai-partai koalisi pendukung pemerintah saat ini akan ketar-ketir. Karena, kemungkinan besar kedua partai itu akan menarik beberapa partai laiinya, termasuk partai yang mendukung pemerintah saat ini.

"PKS sudah pasti bergabung. Menurut prediksi saya PAN dan PKB kemungkinan besar akan keluar dari partai koalisi pemerintah, karena ditarik SBY, kemudian ada Partai Perindo juga," kata Pengamat dari Universitas Al Azhar Indonesia (UAI) ini.

Bukan hanya itu, kata Ujang, Golkar gerbong Aburizal Bakrie (ARB) juga kemungkinan akan bergabung ke poros Gerindra-Demokrat ini, mengingat Prabowo sangat dekat dengan ARB. "ARB berpotensi bawa gerbong Golkar untuk mendukung Prabowo," terangnya.

Selain itu, menurut prediksi Ujang, tokoh Islam, Ulama bakal menguat ke poros ini. "Saya kira, ini cukup untuk gempur Jokowi di Pilpres 2019 nanti," tegas Ujang.

Kemudian, bukan hanya itu, koalisi pemerintah terdiri dari PDIP, Golkar, PKB, Nasdem, PPP, dan Hanura berpotensi tambah kocar-kacir lagi jika pemerintah pada dua tahun kedepan kinerjanya buruk.

"Kinerja buruk pemerintah berkorelasi dengan popularitas Jokowi. Jika dalam dua tahun kedepan kinerjanya buruk, maka akan menggerus popularitas pak Presiden," paparnya.(rls/bh/as)



 
   Berita Terkait > Pemilu
 
  Usai Gugat ke MK, Mahfud MD dan Ari Yusuf Amir Adakan Pertemuan di Rumah Ketua MA?
  PKB soal AHY Sebut Hancur di Koalisi Anies: Salah Analisa, Kaget Masuk Kabinet
  Daftar Lengkap Perolehan Suara Partai Politik Pemilu 2024, Dan 10 Partai Tidak Lolos ke Senayan
  DPD RI Sepakat Bentuk Pansus Dugaan Kecurangan Pemilu 2024
  Nyaris Duel, Deddy Sitorus PDIP dan Noel Prabowo Mania saat Debat di TV Bahas Pemilu
 
ads1

  Berita Utama
Roy-Tifa Versus Jokowi: Masihkah Kekuasaan Mengendalikan Hukum?

Terbukti bersalah, Nadiem dijatuhkan vonis 10 tahun penjara

Klarifikasi Tuduhan PETI, Kuasa Hukum PT Harmoni Alam Manise Beberkan Fakta

Hotman Paris Protes dan Tuding Kalapas Cipinang Diskriminasi soal Penahanan Razman Arif Nasution

 

ads2

  Berita Terkini
 
Roy Suryo menang di Praperadilan, PN Jaksel nyatakan penangkapan hingga penahanan kasus ijazah Jokowi tidak sah

Defisit APBN 2025 jebol, DPR ramai-ramai kritik pemerintah

Roy-Tifa Versus Jokowi: Masihkah Kekuasaan Mengendalikan Hukum?

Pemerintah diminta audit ulang kerugian Rp 600 triliun akibat under-invoicing ekspor sawit

Purbaya sebut IKN terlalu sepi jadi pusat finansial internasional

ads3
 
PT. Zafa Mediatama Indonesia
Kantor Redaksi
Jl. Fatmawati Raya No 47D Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 21 7493148
+62 85100405359

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2