JAKARTA, Berita HUKUM - Tragedi kemanusiaan yang dialami etnis Rohingya di Negara Bagian Rakhine, Myanmar membuat prihatin dunia. Di mana ratusan ribu etnis arakan muslim di sana mendapat intimidasi berdarah oleh tentara Myanmar. Menanggapi hal itu, Wakil Ketua Komisi X DPR RI Sutan Adil Hendra (SAH) menilai solidaritas kemanusiaan perlu segera dilakukan di sana.

"Solidaritas kita sebagai negara yang menjunjung hak asasi manusia harus dimunculkan di sini, Indonesia harus memainkan peran untuk mengatasi krisis kemanusiaan tersebut," kata Sutan, dalam rilisnya kepada Parlementaria, Senin (4/9).

Politisi F-Gerindra itu menyarankan, langkah pertama yang harus dilakukan adalah terkait dengan akses menuju Rohingya yang ditutup oleh pemerintah Myanmar. Ia mengharapkan peran pemerintah Indonesia perlu untuk lebih ditegaskan, agar bantuan dari UNHCR maupun donor lainnya bisa masuk menyelamatkan muslim rohingya dari pembantaian termasuk menyalurkan bantuan makanan, obat - obatan dan tenaga medis.

"Kita berharap pemerintah melalui jalur diplomatik bisa melakukan tekanan kepada Pemerintah Myanmar untuk bisa membuka akses bantuan kemanusiaan," harapnya.

Bahkan dalam mencegah pembantaian etnis muslim di sana, Sutan menilai pemerintah perlu meminta Dewan Keamanan (DK) PBB untuk bersidang agar ada pasukan perdamaian di sana, minimal ada pengawas PBB di sana agar tidak terjadi pembantaian etnis

Sutan pun mengaku, fraksinya telah menyisihkan sebagian besar gaji mereka bulan September ini untuk disumbangkan kepada pengungsi Rohingya. Mengingat masalah Rohingya ini masalah kemanusiaan, sehingga sebagai sesama muslim dan bangsa yang menjunjung tinggi kemanusiaan, harus empati yang dikedepankan.

"Harus ada empati yang kita kedepankan, karena di sinilah ujian kita sebagai seorang Pancasila, menjunjung tinggi rasa peri kemanusiaan. Saya Pancasila, saya membantu kaum muslim Rohingya," tegas politisi asal dapil Jambi itu.

Sementara, konflik yang melanda etnis Rohingya di Negara Bagian Rakhine, Myanmar, telah menjadi sorotan dunia. Tak terkecuali Indonesia, yang termasuk negara di Kawasan Asean. Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan mendorong Indonesia harus hadir memberikan solusi konkret terhadap krisis kemanusiaan ini.

"Harus ada solusi terbaik, tanpa mengintervensi politik dalam negeri Myanmar, lebih kepada aspek kemanusiaan dan jangan sampai genosida menghilangkan suatu kaum. Barangkali boleh diusulkan penyelesaian seperti MoU dengan Aceh dengan perjanjian Helsinki," kata Taufik di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (4/9).

Taufik menambahkan, mayoritas fraksi di DPR menyoroti banyaknya korban dalam krisis kemanusiaan ini. Hal itu pun terlihat pada Rapat Paripurna DPR yang digelar pekan lalu, Kamis (31/8/2017). Pasalnya, kasus yang terjadi di Myanmar adalah kejahatan kemanusiaan yang luar biasa. Sehingga harus disikapi secara serius. Untuk mencari solusi konkret tersebut, DPR akan menindaklanjuti dalam rapat pimpinan, dan menyusun sejumlah rekomendasi.

"Kita akan lakukan rapim ditindaklanjuti kemudian kami akan konsultasi rapat pimpinan fraksi sebagai rekomendasi politik resmi dari DPR," imbuh Politisi F-PAN itu.

Taufik memastikan, salah satu rekomendasi DPR adalah permintaan agar penghargaan nobel perdamaian yang diterima Aung San Suu Kyi agar dicabut. Suu Kyi dianggap gagal menjaga misi perdamaian dengan pembiaran yang terjadi di Rakhine.

Politisi asal dapil Jawa Tengah itu mengatakan, rekomendasi resmi DPR RI itu akan diteruskan ke World Parliamentary Forum yang digelar di Bali pada Rabu ini. Forum ini diikuti oleh 47 negara termasuk Myanmar.

"Forum itu diikuti 47 negara, termasuk Myanmar juga hadir. Karena ini sudah serius dan sudah mengarah ke genosida, di situ DPR akan gunakan diplomasi parlemen untuk bawa rekomendasi DPR yang tadi," komitmen Taufik.(sf,mp/DPR/bh/sya)