JAKARTA, Berita HUKUM - Pemerintah diminta membuat kebijakan yang bisa mendorong kaum perempuan untuk terus memajukan kegiatan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM). Berdasarkan data yang dirilis Kementerian Koperasi dan UKM, dari total kegiatan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) di Indonesia, sebanyak 60 persen diantaranya dikelola oleh kaum perempuan.

Ketua Umum Srikandi Hanura Miryam S Haryani menyatakan data ini menunjukan bahwa, perempuan merupakan pelaku penting dalam sektor Usaha Kecil Menengah (UMK) yang merupakan sektor krusial bagi Indonesia untuk menyambut era Masyarakat Ekonomi ASEAN.

"Namun demikian, ada tiga tantangan besar yang dihadapi perempuan Indonesia ketika memasuki dunia usaha, yaitu rendahnya pendidikan, kurangnya kesempatan pelatihan bagi perempuan, keterbatasan dalam budaya serta kurangnya akses ke layanan pinjaman," kata Miryam, dalam Seminar Nasional dan Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) ke-2 Srikandi Hanura, di Royal Kuningan Hotel, Jakarta, Jum’at (30/1).

"Namun demikian, ada tiga tantangan besar yang dihadapi perempuan Indonesia ketika memasuki dunia usaha, yaitu rendahnya pendidikan, kurangnya kesempatan pelatihan bagi perempuan, keterbatasan dalam budaya serta kurangnya akses ke layanan pinjaman," jelas dia.

Menurut Miryam untuk itu pemerintah mesti bekerja sama dengan swasta mengambil kebijakan dan strategi khusus untuk memajukan perempuan pelaku UKM di Indonesia.

Ia memaparkan perempuan Indonesia harus semakin meningkatkan kesadaran agar mampu mengambil dan memanfaatkan setiap tantangan menjadi peluang dalam menghadapi era Masyarakat ASEAN yang sudah di depan mata ini.

"Ini sejalan dengan tujuan didirikannya Srikandi Hanura, dimana kami selalu berusaha untuk meningkatkan perspektif pentingnya peranan gender dalam hubungannya dengan status sosial, ekonomi, pendidikan politik dan kesehatan serta memperjuangkan aspirasi dan meningkatkan peranan perempuan muda di dalam kehidupan bermasyarakat," tambahnya.

Dalam Rapimnas Srikandi Hanura ini juga diisi pemaparan materi seminar mengenai 'Pemberdayaan UMKM Dalam Meningkatkan Pendapatan Perempuan' oleh Menteri Koperasi dan UKM yang diwakili oleh Choirul Djamhari, Deputi Bidang Pembiayaan Kementerian Koperasi dan UKM.

Rapimnas ini juga dihadiri oleh Ketua Umum Partai Hanura, Jenderal TNI (Purn) Dr. H. Wiranto, SH., dan juga Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Yuddy Chrisnandi.

"Srikandi Hanura telah berjuang keras dalam membantu memajukan eksistensi partai Hanura, khususnya dibidang Pengembangan perempuan," ujar Wiranto, saat sambutannya sekaligus membuka Rapat Pimpinan Nasional diikuti oleh 200 orang peserta, yang terdiri dari Perwakilan Dewan Pengurus DaerahSrikandi Hanura se-Indonesia dan Dewan Pengurus Pusat Srikandi Hanura.

Sementara itu, Sekjen Srikandi Hanura sekaligus Ketua Pelaksana Rapimnas, Anita Firdaus, berharap dengan terlaksananya Rapimnas tersebut, dapat dirumuskan perangkat organisasi Srikandi HANURA untuk memaksimalkan peluang perempuan dan mengubah tantangan menjadi peluang di, Era Asean Free Trade Area.

"Kita siap membantu lembaga pemerintahan yang membutuhkan sumberdaya perempuan, khususnya dibidang ekonomi. Kita sudah kerjasama dengan Menteri koperasi dan UKM dan saat ini ada dua program yang diunggulkan oleh Srikandi Hanura Yaitu Gerakan Ekonomi Keluarga Mandiri yang sudah merealisasikan sejuta warung Srikandi dan Posyandu," papar Anita yang juga merupakan Wasekjen di DPP Partai Hanura.(bhc/yun)