Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
White Crime    
Pertumbuhan Ekonomi
Pentingnya Koordinasi untuk Pulihkan Ekonomi Nasional
2021-04-12 08:10:59
 

 
JAKARTA, Berita HUKUM - Pandemi yang masih belum berhenti tak menyurutkan langkah sejumlah kementerian dan lembaga meluncurkan berbagai program untuk memulihkan perekonomian nasional. Agar tak terjadi penyimpangan dan membuka celah korupsi, dibutuhkan pengawasan dan koordinasi antarlembaga sedari dini.

Pesan ini diutarakan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri pada Rapat Kerja Teknis (Rakernis) Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri Tahun 2021 di Jakarta, Selasa (6/4) lalu. Firli mengatakan, koordinasi antarlembaga/kementerian berperan vital dalam konteks pengawasan sejumlah program pemerintah khususnya terkait Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).

"Sekarang K/L berbondong-bondong datang ke KPK untuk meminta bantuan supervisi atas program-program di lingkungan mereka. Dengan koordinasi seperti ini kita dapat lebih dini mengetahui letak celah korupsinya, karena penyebab utama terjadinya korupsi salah satunya ialah karena sistem," ujarnya.

Firli juga mengatakan dalam kondisi pandemi Covid-19, KPK sudah sejak awal ikut serta dengan pemerintah untuk membuat program bagaimana agar dapat keluar dari krisis kesehatan namun tetap bisa mempertahankan keberlanjutan pembangunan negara, mempertahankan kebutuhan ekonomi, dan bagaimana mempertahankan iklim usaha.

Saat itu, lanjutnya, KPK telah membuat aturan petunjuk kepada gubernur/bupati tentang Pengadaan Barang/Jasa melalui Surat Edaran Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penggunaan Anggaran Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Terkait Dengan Pencegahan Tindak Pidana Korupsi.

"Supaya tidak ada yang kena, jangan melanggar rambu-rambu yang saya buat. Saya buatkan 8 rambu-rambu di situ. Kalau masih melanggar, saya tangkap, ya salah satunya yang melanggar Kemensos kan, ya kita tangkap," tegasnya Firli.

Di samping itu, Firli juga memaparkan apa yang telah KPK kerjakan selama pandemi Covid-19, salah satunya adalah Pengadaan Barang/Jasa. Ia mengungkapkan selalu ada fee mulai dari 7% hingga 15% dalam projek PBJ yang dilakukan hampir di seluruh kementerian/lembaga dari Sabang sampai Merauke.

"Mulai dari dana otonomi khusus, dana bantuan sosial, terkait dana kesehatan penanganan pasien Covid-19, ada bantuan subsidi upah, juga bunga ringan dalam pengadaan rumah cicilan, dll," ungkap Firli mengenai banyaknya program yang rentan dengan celah korupsi dalam Pengadaan Barang/Jasa.

Firli berharap, Bareskrim Polri juga dapat melihat dan memetakan hal-hal yang terjadi di lapangan agar dapat menindak dan membuat program yang tepat sasaran seperti apa yang dilakukan KPK.(KPK/bh/sya)



 
   Berita Terkait > Pertumbuhan Ekonomi
 
  Waspadai Pertumbuhan Semu Dampak 'Commodity Boom'
  Pimpinan BAKN Berikan Catatan Publikasi BPS tentang Pertumbuhan Ekonomi Kuartal I-2022
  Harga Tidak Juga Stabil, Wakil Ketua MPR: Pemerintah Gagal Menjalankan Amanat Pasal 33 UUD 1945
  Roadmap Ekonomi dan Industri Indonesia menuju Superpower Dunia
  Gerakan Ekonomi Hari Raya
 
ads1

  Berita Utama
KPK Tetapkan Hakim Agung Sudrajad Dimyati dan 9 Orang sebagai Tersangka Kasus Dugaan Suap Perkara di MA

Heboh Video! Antrian Panjang di SPBU Kota Manna Bengkulu Selatan, BBM Langka?

Tarif Ojol Naik, Wakil Ketua MPR: Pemerintah Tidak Memahami Kesulitan Hidup Rakyat

Pemerintah Umumkan Harga BBM Pertalite Naik dari Rp 7.650 Menjadi Rp 10.000

 

ads2

  Berita Terkini
 
Gaji Guru P3K Tertunggak 9 Bulan, Ratih Megasari: Kemendikbud Ristek Harus Respon Cepat

Alifudin Minta BP2MI Selidiki Dugaan Keterlibatan Konsorsium 303 di Kasus TPPO

Firli Tekankan Transparansi hingga Rotasi Pegawai untuk Benahi Sistem Peradilan di MA

Ditjen PSLB3 KLHK Didesak Miliki Langkah Terukur Tangani Volume Sampah

Pengacara Gubernur Papua Dilaporkan ke Badan Intelijen Negara dan Polri terkait Berita Hoax

ads3
 
PT. Zafa Mediatama Indonesia
Kantor Redaksi
Jl. Fatmawati Raya No 47D Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 21 7493148
+62 85100405359

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2