JAKARTA, Berita HUKUM - Rencana Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Dahlan Iskan untuk melakukan akuisisi Bank BTN oleh Bank Mandiri ditolak oleh berbagai pihak, diantaranya Pengamat Perbankan Deni Daruri menilai, akuisisi Bank Tabungan Negara (BTN) oleh Bank Mandiri tidak cocok. Menurutnya, penggabungan dua bank harus memperhitungkan nilai ekonomis serta mempertimbangkan kesamaan sifat bisnisnya.

"Tujuannya (akusisi) katanya adalah untuk menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA), syaratnya size-nya besar dan modalnya kuat, survival rate-nya (tingkat bertahan hidup). Bank Mandiri dan BTN tidak cocok, nanti survival rate-nya akan rendah," ujar Deni dalam sebuah diskusi di Jakarta, Senin (21/4).

Deni memperhitungkan, bila BTN dicaplok Bank Mandiri maka survival rate BTN akan sekitar 35 persen. Sementara itu, apabila misalnya BNI (Bank Negara Indonesia) yang mencaplok maka survival rate BTN akan sekitar 20 persen dan bila dicaplok BRI (Bank Rakyat Indonesia) akan sekitar 20 persen.

"Kalau mau dipaksakan, jangan sama Bank Mandiri. Kalau BTN tetap sendiri, maka survival rate-nya 78 persen," ujarnya.

Selain itu, sebutnya, dalam penggabungan tersebut pun tidak bisa sembarangan. "Dalam suatu akusisi ada syaratnya. Bagaimana dalam akuisisi itu sifat dan karakter serta perilakunya sama atau tidak," kata Deni

Lebih jauh, Deni memaparkan rencana akuisisi BTN oleh Bank Mandiri tidak bisa dilakukan secara satu arah. Pihak-pihak yang terkait harus meminta pendapat kepada pihak-pihak lain yang terkait pula, seperti karyawan, serikat pekerja, mitra, dan masyarakat.

"Saat akuisisi nanti kalau misalnya bergabung kan banyak yang harus diperhatikan juga. Misalnya saja perbedaan kemajuan teknologi, kultur, karakter pegawai, etos kerja, dan sebagainya," ujar Deni.

Sementara, banyak pihak yang menolak rencana akuisisi BTN ini, diantaranya dari Anggota Dewan sebagai Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Harry Azhar Azis yang mengatakan, "Kalau aturan-aturan itu tidak dilalui dengan benar, saya tidak percaya akuisisi ini dapat dilakukan, kecuali kalau dia (menteri BUMN Dahlan Iskan) mau masuk penjara," ujarnya.

"Saya bicara dengan Menteri Keuangan dan Menko Perekonomian bahwa mereka belum menerima surat dari Menteri BUMN. Jadi, ini wacana baru seputar Menteri BUMN saja. Kalau dia nekat, ya dia harus berhadapan, berarti dia melanggar hukum. Saya orang pertama dari DPR yang akan menuntut itu, kalau nekat memaksakan untuk akuisisi," tegas Harry Azhar Azis.

Penolakan juga dilakukan oleh mantan Menko Perekonomian Rizal Ramli yang menyebutkan bahwa rencana tersebut merupakan akal-akalan segelintir pihak. "Tidak benar dan tidak ada alasan untuk mengalihkan saham BTN kepada Mandiri. Itu hanya skenario kepentingan sekelompok saja," ujarnya.

"Beberapa tahun terakhir Bank Mandiri kinerjanya semakin menurun, bahkan sudah dilampaui Bank BRI. Jadi, kalau Mandiri mau besar dalam sisi aset, ya...harus akuisisi bank swasta bukan bank BUMN," jelasnya.

"Jangan asal ambil keputusan kalau belum tahu persis masalahnya. Kepada Direksi Mandiri kalau mau ambil alih bank swasta, bukan malah mengacak-acak Bank BUMN lainnya. Ini sarat dengan agenda tersembunyi, karena dilakukan saat pelaksanaan Pemilu 2014," tegasnya saat didaulat berorasi didaulat orasi tolak akuisisi BTN pada, Minggu (20/4) lalu.

Lalu penolakan juga dilakukan Serikat Pekerja BTN yang sebelumnya melakukan demo besar-besaran dalam aksi penolakan rencana akuisisi BTN ini, selain di Jakarta aksi demo penolakan juga dilakukan di berbagai daerah di Indonesia. Pada Minggu (20/4) lalu ribuan karyawan yang tergabung dalam Serikat Pekerja BTN berkumpul dan menggelar Apel Kesetiaan “Cinta BTN” di Kantor Pusat BTN, Harmoni, Jakarta.

Dari pantauan pewarta Satya Wijayantara sebagai Ketua Serikat Pekerja BTN melakukan posting di media sosial facebooknya yang menuliskan:

"Stop Press..Mengingatkan srt DPP SP No. 15,seluruh pengurus DPC SP DIWAJIBKAN hadir dlm Rakernas SP BTN,tgl 24-25,tempat Gd.Menara BTN Lti.6,jam 8.00 s\d selesai..Tema "selamatkan BTN Harga Mati". Agenda penyerahan surat kuasa pemilik saham BBTN & saham BMRI dr anggota sp btn ke DPC untuk hadir RUPS..Biaya transportasi & akomodasi ditanggung masing2 DPC krn DPP SP tidak mendapat bantuan dr perusahaan 1 rupiahpun..Thx." tulisnya.

"Dinegara demokrasi,DI telah mengeluarkan ancaman..DI punya kekuasaan dan banyak uang..Kita tak punya kekuasaan dan hanya punya sedikit uang..Tp apa lantas kita takut dan surut mundur kebelakang..TIDAK..Kita harus melawan dan yakin kita menang krn kita punya semangat solidaritas,kekeluargaan dan persatuan dan pengabdian ikhlas pd bumi pertiwi..Ingat RAKYAT BERSATU TAK BISA DIKALAHKAN..Salam Ind Raya," tulis Satya Wijayantara pada Selasa (22/4).(Ant/kps/sdn/dbs/bhc/sya)